JAKARTA - Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus reklamasi teluk Jakarta telah memberikan contoh yang buruk dalam penyelenggaraan negara.

"Presiden memberikan contoh yang buruk pada penyelenggara negara," kata Marwan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Pasalnya, dalam proyek tersebut, Pemprov DKI selaku yang menerbitkan izin kepada pengembang untuk melakukan reklamasi telah terbukti bersalah karena tidak mentaati prosedur yang berlaku. Namun, bukannya diberikan saksi, justru dibiarkan saja dengan menghentikan proyek tersebut untuk sementara waktu saja.

"Kalau memang Jokowi punya komitmen yang kuat untuk kepentingan rakyat dan negara dia bisa perintahkan undang-undang yang harus berlaku dan yang dipertahankan oleh Pemda ini harus dihapus, jangan terus dilanjutkan," katanya.

(Baca: KPK Usut Dugaan Imbal Jasa Pengembang ke Ahok soal Reklamasi)

Marwan menambahkan, proyek tersebut dan aturan yang berlaku mengenai reklamasi di kawasan strategis nasional dikuasai oleh para pengembang dan pemerintah itu sendiri. Sehingga, dalam perjalanannya, proyek sudah lebih dulu berjalan kemudian baru diikuti oleh aturan yang dinilai hanya akan mensahkan proyek tersebut.

"Pokoknya maunya apa, jalankan aturan belakangan. Ini kan hukum rimba namanya. Makanya kita ingatkan Pak Jokowi jangan lanjutkan kebijakan seperti itu," tutupnya.
(Ari)

Sumber

pengamat sok tahu ah