JAKARTA- Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam melakukan penggusuran terhadap sejumlah permukiman warga dinilai melanggar konstitusi.

Sebab kebijakan tersebut banyak menyengsarakan rakyat, khususnya warga miskin. Kepada KORAN SINDO seusai melakukan kongres rakyat melawan penggusuran di bawah kolong tol Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara, Sekjen Peradi, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan Ahok tidak memahami keadilan sosial. Prinsip kemanusiaan dalam setiap pembangunan pun tidak dia tunjukkan saat merelokasi warganya.

”Coba kita lihat, pemprov sekarang melakukan penggusuran tanpa solusi. Ekonomi menjadi terganggu, prinsip kemanusiaan tak diindahkan,” tutur Sugeng kemarin. Menurutnya, upaya pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk memindahkan warga eks bongkaran terlalu menggebu-gebu. Warga yang digusur tidak dipikirkan bagaimana mengatur pendapatan ekonominya.

Dengan kata lain, menurut Sugeng, Ahok punya manajemen yang buruk. ”Rakyat miskin dibebani untuk membayar. Ini menjadi masalah. Seharusnya dengan adanya pembayaran PBB sudah cukup jelas, masyarakat mempunyai hak menempati sekalipun itu tanah negara,” cetus Sugeng.

Karena kebijakannya, Ahok dinilai melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right serta aturan lainnya. Artinya, merujuk pada aturan itu, tempat tinggal merupakan hak asasi manusia.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres yang juga Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menegaskan, melawan tanpa kompromi merupakan jurus jitu yang pantas dalam melawan Ahok. ”Rakyat miskin, nelayan, dan kaum buruh harus melawan,” tegas Marlo. Hanya saja, dia berharap perlawanan yang dilakukan tidak mengandung unsur SARA.

SUMUR

Sederhanya adalah
Warga Miskin korban penggusuran Ahok
Sebagian dari mereka sudah memiliki izin tinggal di area tanah negara
bahkan sebagian dari mereka juga sudah mengantongi IMB
mereka digusur dan diusir semena-mena oleh Ahok

Tapi, coba kita lihat Megaproyek Reklamasi Teluk jakarta
Mereka tidak sama sekali memiliki IMB
dan sudah mendirikan ribuan bangunan di berbagai pulai lokasi reklmasi
tapi mereka malah aman-aman saja tanpa gusuran dari Ahok

ADILKAH...???