JAKARTA – Penggusuran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta terancam memicu konflik antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok. Ini karena, disebut-sebut, pemerintah DKI Jakarta menerima aliran dana dari pengembang.

Sekretaris Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Syarif mengaku, akan menghimpun dukungan dari rekan-rekannya di legislatif untuk menyelidiki penggusuran masif oleh Pemprov DKI Jakarta. "Kami tidak akan tinggal diam. Sebagai wakil rakyat, kami akan membela rakyat yang tertindas," tegas politikus Partai Gerindra itu, Minggu (15/5) dikutip dari jpnn.com.

Apalagi, lanjutnya, belakangan beredar kabar bahwa penggusuran itu dibiayai oleh pihak pengembang yang terlibat juga dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Informasi yang beredar, Pemprov DKI Jakarta menerima dana sebesar Rp 392,6 miliar untuk menggusur pemukiman warga.

Pernyataan senada juga disampaikan anggota Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah. Menurut dia, penggusuran dilakukan sewenang-dengan cara kekerasan serta tanpa dialog. Karena itu, sangat layak bila rakyat menempuh jalur hukum.

"Cara pemprov yang tidak manusiawi dalam menggusur memang harus dihentikan. Kami mendukung kongres warga korban gusuran, serta rencana gugatan hukum oleh warga," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah.

Politikus yang juga tokoh masyarakat Jakarta Utara itu mengaku sudah sering mendapat keluhan masyarakat yang sangat menderita karena penggusuran. Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan pekerjaan.

Hak masyarakat sebagai warga juga kerap diabaikan, karena saat digusur tidak pernah mendapat ganti rugi sama sekali. "Mereka inikan warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi hak-haknya," kata Maman.