Beritateratas.com - PT Agung Podomoro Land (APL) membantah memberikan dana non-CSR ke Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. PT APL melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudra (MWS), hanya memberikan kontribusi tambahan dengan membangun beberapa proyek infrastruktur Ibu Kota.

Corporate Secretary PT APL Justini Omas mengaku prihatin dengan data yang beredar di media massa. Menurut Justini data itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami sangat prihatin dengan data tersebut, saya sendiri tidak mengetahui sumbernya dari mana," kata Justini kepada Metrotvnews.com, Jumat (13/5/2016).

Justini menjelaskan, PT Muara Wisesa Samudra (MWS) tidak pernah memberikan dana segar kepada Ahok. "Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) belum selesai, sehingga kami (PT MWS) belum mengetahui mengenai kewajiban keseluruhan yang harus dipenuhi oleh MWS," jelas dia.

Ia mengungkapkan, kontribusi tambahan yang sudah dilaksanakan PT APL adalah pembangunan rusunawa Daan Mogot enam lantai berjumlah 640 unit di atas lahan 33 hektare yang telah selesai pengerjaannya, pembangunan rumah pompa dan fasilitasnya di wilayah Pluit, serta pembangunan jalan-jalan inspeksi di wilayah Puit.



Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah besar. Ia geram soal data yang menunjukkan ada dana non-CSR PT APL yang mengalir ke dirinya.

Berdasarkan data yang tersebar, nama Ahok disebut dalam data berjudul Daftar Kontribusi Tambahan (bukan CSR) yang Telah Diterima Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Agung Podomoro Land. "Judul kontribusi tambahannya sudah benar tapi kalau saya yang terima, wah fitnah ini, ini jahat sekali," tegas Ahok dengan nada tinggi.

Dalam data tersebut dicantumkan sejumlah proyek PT APL yang menjadi bagian kontribusi tambahannya. Beberapa di antaranya proyek Rusunawa Daan Mogot, pembeliaan furniture rusun, pembangunan pompa, dan penertiban Kalijodo. Salah satu contoh proyek merincikan biaya pembangunan Rusun Daan Mogot dengan nilai kontrak Rp92 miliar.

Dari jumlah tersebut, PT APL sudah membayar Rp84 miliar dengan sisa yang harus dibayar Rp7 miliar. Ahok menilai hitung-hitungan ini tak masuk akal.

Pemprov DKI jelas-jelas tak pernah memakai sistem kontrak yang notabene bakal menyewa kontraktor. Lebih tak masuk akal, kata dia, masih ada sisa Rp7 miliar.

"Itu Rusun Daan Mogot sudah selesai dibangun loh, sudah ditempati juga sekarang," ujar Ahok.

Kemarahannya memuncak saat data itu dijadikan acuan dalam sejumlah pemberitaan. Ahok mengaku akan menelisik barang bukti asli data itu. Sebab, data tak bisa dipertanggungjawabkan karena tak disertakan tanda tangan.

Namun, jika benar PT APL yang mengeluarkan hitung-hitungan itu, Ahok mengaku akan menyeret ke meja hijau. "Kalau ini terlempar ke publik saya mau cari hard copy-nya. Kalau benar PT APL mengeluarkan ini data, saya akan tuntut," tegas dia‎.

http://www.beritateratas.com/2016/05...-dana-non.html
Nah loh, bangkrut dah loe tempo