Banyuwangi - Lagu Genjer-genjer sebenarnya murni karya seni. Lagu itu sangat populer di Banyuwangi setelah kemerdekaan Indonesia. Apalagi setelah dinyanyikan Lilis Suryani dan Bing Slamet dan disiarkan di radio.

Pencipta lagu tersebut adalah Muhammad Arif, seorang seniman asal Banyuwangi. Dia mengambil inspirasi dari dolanan anak 'Tong Alak Gentak'. Syair yang ditulis dalam bahasa Using — bahasa rakyat Banyuwangi — dimaksudkan untuk menyindir Jepang yang membuat rakyat menderita sehingga hanya bisa makan genjer, tanaman gulma yang biasa dimakan itik. Sejarawan menyebut lagu itu dikarang pada tahun 1943.

Baca juga: Sejarawan UI: Lagu Genjer-genjer Dibuat untuk Menyindir Jepang

Kepopuleran lagu Genjer-genjer dimanfaatkan PKI untuk alat propaganda masa Demokrasi Terpimpin pada periode 1959-1966. Lirik lagu digubah, kemudian dinyanyikan di berbagai kampanye. Alhasil, lagu itu seolah-olah milik partai berlambang palu arit.

Saat pemberontakan PKI pecah pada tahun 1965, seluruh unsur partai dihabisi. PKI dinilai makar dan menjadi partai terlarang. Arif ikut kena imbas dan ditangkap aparat penguasa saat itu. Lagu ciptaannya diasosiasikan dengan tewasnya para jenderal TNI.

Derita Arif tak cukup sampai di situ. Rumahnya di kawasan Temenggungan, Banyuwangi, dirusak massa. Keluarga tercerai berai.

Menurut informasi dari kerabat, Arif ditahan di LP Kalibaru, kemudian dipindah ke Lowokwaru, Malang. Dan kini, entah di mana.

detikcom sempat menelusuri keberadaan keluarga M Arif. Ternyata anaknya sudah tidak tinggal di Banyuwangi. Rumahnya sudah dijual. "Keluarga pindah ke luar Banyuwangi," kata salah seorang kerabat kepada detikcom, Selasa (10/5/2016).

Kerabat itu menyebut keluarga Arif ingin mengubur masa lalu. Mereka tidak ingin kenangan pahit itu terungkit. Tetangga tidak tahu latar belakang keluarga Arif.

"Mereka takut kalau tetangga tahu, akan diusir," tutur kerabat itu.

Puluhan tahun telah berlalu, kini lagu Genjer-genjer, yang menurut sejarawan awal penciptaannya tidak ada nuansa ideologi PKI, dicap sebagai 'lagu terlarang'. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut orang yang menyanyikan lagu Genjer-genjer bisa ditangkap.

Idham Kholid - detikNews
Gencar Tindak Semua Hal Berbau Komunisme, Kapolri: Supaya Enggak Kebablasan

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (Foto: Rachman Haryanto/detikFoto)

Jakarta - Polri dan TNI sedang gencar memantau dan menindak segala hal yang berkaitan dengan paham komunisme. Tapi, seberapa bahaya penyebaran komunisme saat ini?

"Ini kan sudah muncul beberapa fenomena. Baik penggunaan atribut, diskusi, perkumpulan yang bertemakan komunisme," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti usai menghadiri FGD di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).

"Hampir semuanya," sambungnya saat ditanya wilayah mana saja yang dominan terkait indikasi penyebaran atribut dan paham PKI.

Jika kepolisian tidak menyikapi fenomena ini, menurut Badrodin, dikhawatirkan masyarakat akan bertindak dengan main hakim sendiri.

"Oleh karena itu, polisi dengan instrumen hukum yang ada, kita melakukan tindakan supaya enggak kebablasan dan enggak dimanfaatkan pihak tertentu," ujarnya.

Kapolri menjelaskan, tindakan yang diambil kepolisian soal komunisme ini sesuai dengan aturan hukum yang ada. Misalnya, orang yang memakai kaos palu arit dan lainnya akan diamankan untuk ditelusuri apa motifnya.

"Kan sudah beberapa kita tangani dan kita periksa. Tentu materinya apakah itu termasuk bagian dari penyebaran paham (komunisme) itu atau enggak. Penafsirannya oleh ahli," ucapnya.Ya

"(Pedagang) Ya sama saja, semua yang kedapatan. Tindakan hukum disesuaikan denga ketentuan hukumnya. Kalau memenuhi unsur ya ancaman hukumannya 10 tahun," urainya.

Saat ditanya bagaimana dengan buku-buku yang berisi paham komunisme, Kapolri mengatakan pihak kejaksaan yang akan menyeleksi buku-buku itu.

"Ya diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti bisa saja," sambungnya saat disinggung apakah buku buku itu diperbolehkan atau dilarang juga.

LBH Jakarta: Tidak Ada Dasar Hukum Penangkapan Orang Pakai Kaus Palu Arit
Kamis, 12 Mei 2016 | 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang melandasi penangkapan orang-orang yang memakai atau menyimpan kaus berlogo palu arit.

Dia menilai, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Banyak hal yang salah, cenderung sporadis, tidak ada dasar hukum dan brutal," kata Alghiffari saat ditemui usai konferensi pers di kantor YLBHI Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016).

Menurut Alghiff, Kepolisian sebenarnya kebingungan dalam menentukan landasan hukum atas pemidanaan terhadap mereka yang menyimpan dan memakai kaus berlogo palu arit.

Dia menjelaskan, selama ini yang dijadikan dasar hukum penangkapan dan penyitaan itu adalah Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Mereka yang ditangkap dituduh menyebarkan paham komunisme.

"Tuduhan polisi menyebarkan komunisme kembali ke Tap MPRS 25/1966. Tapi itu gagal dipahami kepolisian," katanya.

Menurut penuturan Alghiff, aturan tersebut telah dikaji ulang dalam Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003. (baca: Kata Kapolri, Penindakan Berbau Komunis agar Tidak Kebablasan)

Pada intinya, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap diberlakukan, tetapi tetap memperhatikan dengan prinsip berkeadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa tentara tidak berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap masyarakat sipil, terlebih terhadap orang yang sedang mempraktikkan kebebasan berekspresi.

"Kami curiga, pelanggaran kebebasan berekspresi menjadi alat untuk menutupi pelanggaran HAM lainnya," katanya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Diponegoro, Muladi, sebelumnya menyatakan bahwa penertiban segala hal yang berkaitan dengan komunisme harus dibatasi.

Menurut dia, jika tujuannya untuk pembelajaran dan kajian ilmiah, tak masalah untuk menyinggung paham komunis.

"Pembahasan di kampus atau di mana saja bisa, tetapi tujuannya ke ilmiah. Untuk tujuan ilmiah, tidak bisa dipidana," ujar Muladi.

Namun, pembahasan itu harus dilakukan bersama para pakar yang benar-benar mengerti sejarah PKI dan dampaknya pada Indonesia pada saat itu.

Selain itu, kata Muladi, orang-orang yang membahas pun harus memandang obyektif terhadap paham komunis.

"Jadi, tidak terlibat secara emosional dan dengan hipotesis yang jelas, masalah yang jelas, tujuan yang jelas dengan metode ilmiah," kata Muladi.

Soal PKI, Jokowi Perintahkan TNI-Polri Jangan Asal Tangkap
Dedy Priatmojo, Agus Rahmat
Kamis, 12 Mei 2016, 18:56 WIB

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo, akhirnya merespons berbagai aksi penangkapan yang dilakukan aparat keamanan dalam upaya menghalau bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan ada masukan ke Presiden bahwa tindakan aparat kebablasan dalam memahami perintah Presiden untuk menghalau bangkitnya PKI.

Lanjutnya, atas peristiwa-peristiwa itu yang dianggap sebagian masyarakat kebablasan, diinstruksikan Jokowi agar dihentikan.

"Presiden telah memerintahkan ke Kapolri dan Panglima TNI dalam rangka untuk menghentikan atau upaya untuk membangkitkan PKI itu harus tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti yang disampaikan di dalam TAP MPR No.1 tahun 2003. Tadi sudah disampaikan itu, karena itu aparat yang dianggap kebablasan oleh sebagian pihak itu harus dihentikan. Itu perintahnya Presiden," kata Johan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 12 Mei 2016.

Johan menjelaskan awal mula instruksi Presiden ke Kapolri, Panglima TNI dan BIN, terkait masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama, akan kekhawatiran munculnya PKI baru.

Sebab, kata Johan, payung hukumnya adalah TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 dan diperbaharui TAP MPR Nomor 1 tahun 2003. Dimana payung hukum itu menegaskan, PKI dilarang di Indonesia.

Atas dasar itu, jelas Johan, Presiden memerintah Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kepala BIN, untuk mengatasi keresahan masyarakat akan upaya-upaya kebangkitan PKI tersebut.

Namun karena penerapan instruksi itu dianggap kebablasan, maka lanjut Johan, Presiden kembali bersikap atas masukan sebagian masyarakat lainnya.

"Direspon juga oleh Presiden kita Pak Jokowi ini. Dengan langsung menelpon, dengan memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi, masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat," kata mantan Jubir KPK ini.

Johan menegaskan, perintah Presiden dalam rangka mengantisipasi bangkitnya PKI, tidak boleh dilakukan dengan tindakan yang kebablasan.

"Sehingga kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan ide-de itu menjadi jangan sampai diberangus juga," kata Johan.

http://m.detik.com/news/berita/32086...r-dan-keluarga& http://m.detik.com/news/berita/32085...gak-kebablasan & http://nasional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp & http://m.news.viva.co.id/news/read/7...n-asal-tangkap