Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Menurutnya, pemanggilan itu dilakukan untuk melakukan verifikasi mengenai proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok mengungkapkan, dirinya diminta memberikan klarifikasi untuk tiga tersangka, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro.

"Kemarin disuruh melengkapi, kan katanya begini Pak Ariesman yang memberi suap itu hanya boleh ditahan 60 hari, sehingga harus segera berkasnya naik ke pengadilan. Kalau kayak Pak Sanusi itu boleh sampai 120 hari. Jadi, kemarin biar saya enggak bolak-balik kemarin saya diperiksa untuk tiga orang, tapi memang yang Trinanda saya enggak kenal," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, beberapa hal yang dikonfirmasi termasuk soal proses lahirnya raperda reklamasi. Namun, dia meyakini permasalahan tersebut sudah banyak disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati dan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta Vera Revina Sari.

"Tanyanya soal proses, secara teknis juga sudah banyak dijelaskan oleh Bu Tuty dan Bu Vera sebetulnya, jadi saya cuma dicocokin saja, tapi memang beberapa saya enggak ingat juga. Teknis saya enggak begitu ingat," kata dia.

Ahok juga mengaku ditanya soal tulisan "gila" yang ia goreskan pada draft revisir raperda yang diusulkan DPRD DKI Jakarta. "Kemudian mereka juga tanya juga kenapa sampai tulis gila, itukan bentuk pidana korupsi. Kan mereka punya bukti semua," pungkas Ahok.