Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan pemilik kapal yang awaknya sempat disandera kelompok Abu Sayyaf, PT Brahma International menyatakan tidak ada penyerahan uang tebusan untuk pembebasan.

Kepala Legal dan Eksternal PT Brahma International Yan Arief mengatakan, pembebasan seluruh ABK sepenuhya dilakukan oleh tim negosiasi yang dibentuk oleh pemerintah.

"Semua ini kami serahkan kepada tim negosiator. Jadi tidak ada penyerahan uang dari PT Brahma International," kata Yan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (2/4).

Yan berkata, dirinya tidak bisa menjelaskan secara teknis soal pembebasan tersebut. Ia mengklaim, pembebasan terhadap kesepuluh ABK tersebut sepenuhnya di bawah komando pemerintah.

"Kami sebagai pemilik kapal, proses negosiasi tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan. Tapi yang pasti yang dilakukan adalah untuk supaya sandera bisa kembali dengan selamat," ujarnya.

Yan menjelaskan, seluruh ABK yang ditawan tersebut bukan merupakan karyawan PT Brahma International. Ia menyebut, ABK tersebut adalah karyawan PT Patria Maritime Lines, selaku rekanan.

Ia menegaskan PT Brahma International hanya merupakan pemilik dua kapal yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf, yaitu tugboat Brahma 12 dan tongkang Anand 12.

Lebih lanjut, Yan menyampaikan, PT Brahma International sama sekali tidak menerima informasi valid soal adanya permintaan uang tebusan dari kelompok Abu Sayyaf sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar. Namun, ia tidak menampik jika ada komunikasi antara tim negosiasi dengan kelompok bersenjata dulu.

"Mungkin ada komunikasi dengan tim. Kalau permintaan itu kan didapat dari media. Kami tidak tahu secara pasti," ujarnya.

Terkait santuan kepada seluruh ABK, Yan menyampakan PT Brahma International akan segera melakukan koordinasi dengan PT Patria Maritime Lines. Ia belum bisa memastikan besaran santunan yang akan diberikan kepada setiap ABK yang disandera tersebut.

Ia juga menyebut, kedua kapal yang sempat dibajak masih dalam proses administrasi untuk dipulangkan ke Indonesia. "Saat ini Brahma 12 di Malaysia dan Anand 12 ada di Filipina. Itu masih dalam proses dan wewenang kedua pemerintah tersebut," ujarnya.
ce en en

Tim Surya Paloh Bantah Megawati Soal Uang Tebusan Abu Sayyaf

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kemanusiaan Surya Paloh membantah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf menggunakan uang tebusan.

Staf Khusus Surya Paloh bidang komunikasi, Charles Meikyansah menerangkan timnya murni menggunakan pendekatan kebudayaan dalam proses pembebasan 10 WNI tanpa pernah bertemu atau berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf.

“Kami tetap menyatakan ini proses kemanusiaan dengan pendekatan kultural. Tidak ada mengeluarkan uang, perusahaan apapun tidak mengeluarkan uang,” kata Charles saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (2/5).

Sebelumnya, Megawati dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat menyebut 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf bisa dibebaskan karena uang tebusan yang diminta telah dibayarkan.

“Pernyataan itu silakan dikonfirmasi ke Megawati,” kata Charles.

Bantahan serupa juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia mengatakan, tidak ada pembayaran tebusan dalam proses pembebasan sepuluh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf, baik oleh pemerintah maupun perusahaan.

"Yang jelas tidak ada yang bayar," ujar Pramono, saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Pramono mengatakan, pembebasan para anak buah kapal Brahma 12 merupakan hasil upaya diplomasi total dari pemerintah, khususnya presiden dan para pembantunya. Selain itu, ada pula keterlibatan para pihak di luar pemerintah yang mengupayakan pembebasan.

Menurut Charles, Tim Kemanusiaan Surya Paloh merupakan gabungan dari Yayasan Sukma, kelompok Media Group dan Fraksi Partai NasDem DPR. Yayasan Sukma disebutnya punya andil besar dalam proses negosiasi dengan menemui sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah Mindanao, dan beberapa yayasan serta lembaga kemanusiaan.

“Semua kegiatan ini di bawah koordinasi Presiden lewat Menteri Luar Negeri,” kata Charles.

Yayasan Sukma telah berdiri sejak tahun 2005, setelah tragedi tsunami melanda Provinsi Aceh pada 2004. Yayasan yang dipimpin Ahmad Baidowi dan Samsul Rizall Panggabean itu telah membangun Sekolah Sukma Bangsa di tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni di Pidie, Bireun, dan Lhokseumawe.

Terkait keikutsertaan dalam pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, Charles menjelaskan Yayasan Sukma telah menjalin kerja sama dengan pemerintah otonomi Moro Selatan di bidang pendidikan.

Hal tersebut, kata Charles, menjadi alasan untuk mengikutsertakan Yayasan Sukma. Terlebih, situasi di lokasi Abu Sayyaf beroperasi, Pulau Mindanao, serupa dengan kondisi di Provinsi Aceh.

“Pulau Mindanao itu seperti di Aceh, mayoritas warganya memeluk agama Islam dan sering terjadi konflik,” kata Charles. (ags)
ce en en

Pemerintah Bantah Ada Uang Tebusan

JAKARTA, (PR).- Pemerintah membantah ada uang tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Namun, pemerintah tidak mau mengomentari apakah pihak perusahaan yang mempekerjakan 10 WNI ini membayar atau tidak membayar uang tebusan itu.

"Sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim kalau dari pemerintah melakukan (bayar uang tebusan) karena pemerintah tidak pernah melakukan itu," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Mei 2016.

"Itu urusan perusahaan, saya enggak ingin berkomentar. Saya nggak mau menduga-duga mengenai itu (uang tebusan)," ujarnya soal ada tidaknya uang tebusan dari perusahaan.

Sementara itu, pekerjaan pemerintah berkaitan dengan sandera belum berakhir, Masih ada 4 anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera. Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan Luhut dan semua pihak yang berurusan dengan tugas itu untuk melakukan upaya penyelamatan.

"Kita tentu monitorlah. Kita kan punya alat untuk monitor dan kita tidak mau penanganan itu menjadi cedera dan kita monitor dengan baik," tambahnya

Sementara itu, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga akan bicara mengenai upaya menanggulangi masalah serupa di kawasan perairan tiga negara itu. Pertemuan para panglima dan menteri luar negeri ketiga negara akan dilaksanakan 5 Mei 2016 di Indonesia dan difasilitasi kementerian luar negeri RI. "Kita lihatlah, karena spiritnya kan kita ingin menyelesaikan dengan baik antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, karena tiga negara itu yang berkaitan langsung dengan perairan yang ke Filipina," tutur Luhut.***
pikiranrakyat

semua sudah membantah bang one kecewa dong... cape cape giring opini dibantah oleh perusahaan.....