Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan amdal yang dibuat oleh pengembang reklamasi Pulau C dan Pulau D tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menteri Siti lantas mempertanyakan bagaimana bisa kajian Amdal masih bermasalah namun surat Izin Membangun Bangunan (IMB) sudah terbit.

Dia merasa makin heran sejumlah bangunan sudah berdiri. Selain ruko, tampak pembangunan hunian cluster. Tampak pula gardu-gardu PLN sudah berdiri.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat izin membangun di atas pulau reklamasi. Sebabnya, masih ada dua aturan yang tumpang tindih.

"Kalau IMB memang kita masih berdebat. Apakah nunggu perda baru atau pakai perda yang baru. Kalau pakai yang lama saya bisa keluarkan," kata Ahok, sapaan Basuki, saat ditemui di pulau reklamasi, Jakarta Utara, Rabu (4/5).

"Yang terjadi sekarang, disebut dengan yang tafsiran bahwa masih ada perda dulu. Sedangkan perda sebelumnya kan sudah ada dan itu sudah kita serahkan Ibu Siti kajiannya seperti apa," sambungnya.

Ahok menjelaskan, sebenarnya, terkait proyek reklamasi hanya masalah teknis yang perlu diselaraskan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bisa jadi, kata dia, persyaratan itu tak dibutuhkan pemerintah daerah tapi dibutuhkan pemerintah pusat.

"Makanya kita ini teknis. Dia berdebat soal teknis bahwa kalau dia bilang butuh, padahal kalau yang lain enggak butuh," tutur Ahok.

Dia mencontohkan, di Jakarta banyak bangunan tak memiliki IMB. Menghadapi kondisi demikian, katanya, tidak bisa dilakukan pembongkaran, hanya sebatas denda. Kecuali pembangunan jelas-jelas di zona hijau.

"Kalau enggak punya IMB itu ada denda. Tapi kalau dibangun di zona hijau atau tempat yang sesuai ada enggak ada IMB akan kita bongkar. Kalaupun ada IMB juga itu palsu," kata Ahok.

Source: http://m.merdeka.com/jakarta/menteri...terbitkan.html