PT. Kapuk Naga Indah sebagai pengembang Pulau C dan D tak sungkan meminta percepatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mewakili kunjungan ke pulau reklamasi bersama tiga kementerian.

"Kami berharap, mumpung ada Pak Gubernur disini. Hampir 2 tahun, kami menunggu IMB (Izin Mendirikan Bangunan), UDGL (Urban Design Gride Lines) untuk membangun kota karena ada 2000 nelayan kerja disini. Mohon proses IMB dipercepat yang lainnya akan disesuaikan dengan KLHK, misalnya tidak ada pengurukan lagi. Semua aktivitas didalam pulau dan properti seperti yang diajukan," ujar Direktur III Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, Pulau C dan D, Jakarta Utara, Rabu (4/5).


Namun, Ahok kala itu enggan menanggapi. Sehingga permintaan tersebut langsung disambar oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. "Semua masuk dalam keputusan kami. Semua aktivitas harus dihentikan, AMDAL itu ada 2 dan harus dipenuhi dan selesai, yaitu Amdal reklamasi dan salam berhenti ini harus dipersiapkan AMDAL untuk peruntukan," sahut Siti Nurbaya, seolah geram dengan permintaan tersebut dimana masa moratorium masih berlaku.


Mendapat jawaban Siti Nurbaya, barulah Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta merespon. Namun tak seperti di Balaikota. Dihadapan tiga menteri, Ahok malah irit bicara. "Pemprov tunggu hasil kajian KLHK, baru nanti kami tindaklanjuti. Saya laporkan juga minggu lalu sudah ada surat dari pengembang soal pemberhentian sementara," ujar Ahok.


Tak sampai disitu, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, juga menambahkan,"Pengembang mau ikut aturan pemerintah apa enggak? Kalau enggak, sikat," ujar Rizal lantang. 

http://www.monitorday.com/detail/337...t-dua-menteri/