Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan mengatakan bahwa sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) bermanfaat untuk mengurangi banjir di Jakarta. Sodetan itu ia sebut berfungsi membagi beban air dari Sungai Ciliwung ke KBT.

Teguh menuturkan, saat musim hujan, biasanya debit air Sungai Ciliwung akan meningkat. Sementara di KBT debit airnya tidak terlalu banyak.

"Fungsi sodetan itu untuk membagi air ke KBT, mengurangi air dari Sungai Ciliwung ke KBT. Jadi beban air bisa terbagi rata," kata Teguh, seperti dikutip dari BeritaJakarta.com, Selasa (3/5/2016).

Sodetan tersebut akan mengalirkan air dari Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur. Dengan kapasitas tersebut, 10 persen beban aliran air Ciliwung dapat dikurangi.

Menurut Teguh, saat ini pekerjaan sodetan masih berlangsung di sisi Kali Cipinang, meski masih ada proses hukum yang dilalui. Pembangunan dikerjakan oleh pemerintah pusat yakni Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Pembangunan oleh BBWSCC, kami hanya pembebasan lahan. Kami sempat kalah di PTUN, tapi sedang mengajukan kasasi untuk upaya hukumnya," ucapnya.

Teguh berharap proyek sodetan bisa tetap dikerjakan. Ia yakin proyek ini bermanfaat dalam mengatasi banjir di Jakarta.

"Pemerintah nggak bisa mundur. Putusan PTUN tidak bisa membatalkan, karena ini untuk kepentingan umum," ujarnya.

Sodetan ini menyambungkan aliran Sungai Ciliwung ke KBT sepanjang 1,27 kilometer. Ada dua hektare lahan yang masih harus dibebaskan di kawasan Bidaracina dan Jalan Otista, Jakarta Timur.

Pembebasan lahan itu akan digunakan untuk pintu air masuk dan keluar aliran sungai.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...h.Rawan.Banjir

yusril tertawa di atas penderitaan kepentingan umum. proyek pemerintah pusat pulak