Aksi peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2016 di Alun-Alun Tugu, Malang, Jawa Timur (3 Mei 2016). Perayaan ini dinodai dengan pembubaran acara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.
Momen Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day, WPFD 2016), ternodai dengan pembubaran acara peringatannya di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Selasa malam (3/5).

Kronologi peristiwa itu, termuat dalam catatan pihak penyelenggara, yang dirujuk media.

Sejak Selasa sore (3/5), kantor AJI Yogyakarta, yang terletak di Jl. Pakel Baru, Umbulharjo, Yogyakarta, telah didatangi tujuh petugas berpakaian preman dari Kepolisian Sektor (Polsek) Umbulharjo.

Para polisi itu menanyakan perizinan acara, dan rencana pemutaran film Tanah Air Beta (karya Rahung Nasution), dalam acara yang digelar AJI Yogyakarta. Mereka mengatakan ada kelompok masyarakat yang meminta pemutaran film itu dibatalkan.

Pihak AJI Yogyakarta menolak permintaan itu. Mereka berargumen bahwa film tersebut sudah diputar terbuka dalam sejumlah acara di Jakarta. Termasuk di Komnas HAM dan acara Simposium 65 pada 18-19 April 2016, yang turut dihadiri para menteri negara. Di sisi lain, polisi berkeras bahwa acara itu mesti dibatalkan.

Tepat pukul 18.50 WIB, acara sempat dibuka. Hiburan musik dari band pengisi acara juga sempat dipentaskan.

Pada pukul 19.28 WIB, rombongan yang dipimpin Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara. Sigit menyatakan acara harus dibubarkan. "Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan," kata dia.

Perdebatan sempat terjadi antara Sigit dan pihak penyelenggara. Antara lain terekam dalam video dari akun Facebook Erwin Santoso berikut.

Lepas dari debat sengit itu, sekitar 20-an massa yang memakai seragam FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia) mendatangi lokasi acara. Di antara massa tampak pula Burhan Kampak, pendiri Front Anti Komunis Indonesia (FAKI).

Massa mulai meneriakan sejumlah kalimat bernada ancaman, misal: "Kalau tidak bisa dibina, diratakan wae (ratakan saja)." atau "Ngeyel difisik (keras kepala dihantam).", dan "Bubarkan propaganda komunis!"

Pukul 20.11, satu truk polisi mendekat ke lokasi acara, yang disusul oleh puluhan massa lainnya. Di tengah keriuhan itu, Sigit kembali datang dan melemparkan kalimat perintah.

"Saya tidak mau ada konflik fisik di sini... intinya kegiatan ini dibubarkan karena menimbulkan potensi konflik," kata dia. "KIta sama-sama orang-orang Yogya. Kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan," ujar Sigit di hadapan hadirin dan penyelenggara.

Penyelenggara sempat mendesak agar polisi menunjukkan dasar hukum dan surat pelarangan, bila acara mereka akan dibubarkan. Sebaliknya, Sigit berkeras bahwa pernyataan lisannya cukup sebagai dasar.

Akhirnya pukul 20.30, acara resmi ditutup. "Kita telah melawan ketakutan. Hasil hari ini bukan kekalahan. Karena ketakutan hanya akan memperpanjang perbudakan," kata Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria saat menutup acara.

Sebuah video yang diunggah akun Facebook KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), memuat pernyataan Sigit saat membubarkan acara. Di pengujung video terdengar teriakan "PKI A***ng," dari kelompok yang mendesak pembubaran acara.

Polisi dikecam

Pembubaran acara itu, oleh AJI Indonesia --induk organisasi AJI di berbagai kota-- dianggap telah mencoreng citra Indonesia di mata internasional.

"Di saat seluruh dunia memperingati Hari Kebebasan Pers, justru terjadi proses penginjak-injakan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta," kata Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono, dalam pernyataan tertulisnya.

Suwarjono mengatakan polisi telah gagal memberi rasa aman kepada warga negara. Pembubaran acara dengan alasan desakan kelompok masyarakat lain disebutnya sebagai tindakan diskriminatif. AJI Indonesia juga bersiap melakukan gugatan hukum terhadap Polri dalam kasus pembubaran itu.

Sebagai catatan, dalam peringkat kebebasan pers yang dirilis Reporters Without Borders, Indonesia hanya menempati peringkat 130 dari 180 negara di dunia. AJI Indonesia pun menyebut bahwa insiden pembubaran acara di Yogyakarta, kian membuat Indonesia terpuruk dalam daftar itu.

Di sisi lain, Kapolda DIY, Prasta Wahyu Hidayat, membantah bila dirinya mengeluarkan perintah untuk membubarkan acara. "Acara itu bukan dihentikan, sudah ada perintah untuk mengamankan, itu harus diamankan. Dua-duanya warga, dua-duanya diamankan," kata Prasta, seperti dikutip Rappler(4/5).

Sebelumnya, Kompol Sigit Haryadi --yang tampil paling depan dalam pembubaran-- menyebut pembubaran dilakukan atas perintah Kapolda DIY. Sigit juga tak sekali ini melakukan pembubaran acara AJI Yogyakarta. Ia juga pernah melakukan pembubaran acara pemutaran film Senyap, pada 2014.

Di media sosial, peristiwa ini juga menjadi sorotan khalayak. Akun Twitter @ulinyusron (80 ribu pengikut), dalam salah satu kicauannya menyebut polisi telah menjadi sekutu kelompok intoleren.

Southeast Asia Freedom of Expresion Network (SAFENET) mengatakan bahwa kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran atas kebebasan berekspresi yang terjadi sepanjang 2016.

"Pelarangan dan intimidasi terjadi 4-5 kali per bulan, di banyak kota terutama DIY dan DKI," tulis akun @SAFENETvoice. Dalam catatan mereka, tuduhan "Penyebaran Komunisme" paling banyak menjadi alasan pemberangusan kebebasan berekspresi. Polisi juga disebut sebagai pelaku pelanggaran tertinggi, disusul oleh ormas penganut kekerasan.

Berikut sejumlah kecaman netizen atas aksi pembubaran acara itu.
Pembubaran itu juga menambah panjang tindakan represi yang dilakukan atas ungkapan ekspresi warga negara, dalam hal ini, @ajiyogya #WPFD2016
— AJI Indonesia (@AJIIndo) May 4, 2016Pemutaran Film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' di AJI Yogya Dibubarkan Polisi. Pak @jokowi polisi jadi sekutu intoleran [URL="https://S E N S O RqKCN5A4O0M"]https://S E N S O RqKCN5A4O0M[/URL]
— Ulin Yusron (@ulinyusron) May 3, 2016Polisi kok takut sama film? [URL="https://S E N S O RvUK6DNbpby"]https://S E N S O RvUK6DNbpby[/URL]
— Syamsuddin Haris (@sy_haris) May 3, 2016 Ironi ya, acara World Press Freedom di AJI Jogja mau dibubarin polisi. Padahal cuma mau nobar Indonesia Tanah Air Beta doang. Freedom apaan
— Syahar Banu (@syahbanu) May 3, 2016 Dari grafik ini terlihat mulai tahun 2016 pelanggaran spt ini terjadi 4-5 x dlm sebulan. @AJIIndo #WPFD2016 [URL="https://S E N S O R9YQrTBSwbe"]pic.twitter.com/9YQrTBSwbe[/URL]
— SAFENET (@safenetvoice) May 3, 2016 Pelaku Pelanggaran: Polisi paling tinggi (62,5%) disusul oleh Ormas Penganut Kekerasan (37%) #WPFD2016 @AJIIndo [URL="https://S E N S O ROpp0uZsgil"]pic.twitter.com/Opp0uZsgil[/URL]
— SAFENET (@safenetvoice) May 3, 2016 Surat Ijin masyarakat dalam berkegiatan di era @Jokowi dikeluarkan oleh POLRI dengan stempel FPI.
— MartoⒶrt (@MartoArt) May 3, 2016 Mengutuk keras pelarangan pemutaran "Pulau Buruh Tanah Air Beta" di sekretariat AJI Yogyakarta dalam Hari Kebebasan Pers Dunia. cc @jokowi
— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) May 3, 2016

Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...banjir-kecaman

---