JAKARTA, KOMPAS.com — Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, salah satu anggota tim negosiator dalam upaya pembebasan 10 anak buah kapal Brahma 12, mengaku tak tahu-menahu terkait Yayasan Sukma yang menjemput para anak buah kapal (ABK) untuk pulang ke Tanah Air.

Menurut Kivlan, Yayasan Sukma tak ikut berpartisipasi dalam upaya pembebasan yang dilakukan pihaknya.

"Yayasan (Sukma) datang tanggal 27 April hingga 1 Mei, tiba-tiba menjemput, tidak ikut operasi," kata Kivlan saat dihubungi, Selasa (2/5/2016).

Yayasan Sukma merupakan lembaga yang berafiliasi dengan Partai Nasdem. Sepuluh ABK tersebut pun dibawa menggunakan pesawat pribadi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

(Baca: Kivlan Zen: Uang Tebusan 10 ABK Sudah Disiapkan, tetapi Tak Diserahkan)

Ia menekankan, tidak yayasan atau partai mana pun yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini.

Karena itu, Kivlan pun menyayangkan jika ada pihak yang mengklaim telah melakukan penyelamatan, tetapi tak terlibat dalam operasi.

(Baca: "Jangan Ada yang Cari Panggung Klaim Sepihak Bebaskan 10 WNI")

Adapun proses negosiasi telah dimulai sejak 27 Maret 2016. Misi penyelamatan tak lepas dari bantuan Pemerintah Filipina, salah satunya Gubernur Sulu Abdusakut Toto Tan II yang merupakan keponakan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

Misuari pun merupakan rekan Kivlan saat bertugas dalam Pasukan Perdamaian Filipina Selatan pada 1995-1996.

Kivlan mengaku, pengalaman itu menjadi salah satu alasan dirinya diajak menjadi bagian dalam tim negosiator. Ia enggan mengungkap pihak yang memintanya terlibat karena operasi intelijen masih berjalan.

Sepuluh ABK tersebut kini sudah bersama keluarga masing-masing setelah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, masih ada empat warga negara Indonesia yang disandera.