Jakarta (Suara Karya)– Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menggubris saran dan masukan dari berbagai pihak, terkait rencana pembangunan Flyover Simpang Susun Semanggi.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu, tetap ngotot, meski diyakinkan bahwa proyek ini tidak akan efektif untuk mengurai kemacetan.

Bahkan DPRD DKI dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi minta agar Ahok mengkaji kembali kelayakan pembangunan pengembangan fasilitas infrastruktur jalan yang biayanya mencapai Rp 360 miliar itu.

Soal saran dan masukan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna mengenai hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggung­jawaban Gubernur DKI Tahun 2015 di Gedung DPRD, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Tulus Abadi mengatakan pembangunan simpang susun Semanggi bukan langkah tepat karena manfaat infrastruktur ini untuk mengurai kemacetan di kawasan ini hanya akan berlangsung sebentar.

”Kemampuan simpang susun tersebut mengurai kemacetan tidak lebih dari enam bulan sampai satu tahun saja. Selebihnya, simpang susun justru akan berfungsi sebaliknya, yaitu memicu dan melahir­kan kemacetan baru,” kata Tulus saat dihubungi Suara Karya, Minggu (1/5).

Pembangunan simpang susun Semanggi, merupakan hal yang kontra produktif bagi lalu lintas di Ja­karta. Apalagi dari sisi tata ruang, simpang susun Semanggi akan memperburuk tata ruang di sekitar Semanggi. Seharusnya Pemprov DKI hanya membangun terowongan untuk lokasi yang beririsan dengan rel kereta api.

”Yang mendesak untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah memberikan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, misalnya mempercepat implementasi jalan berbayar (Electronic Road Pricing/­ERP),” kata dia.

Implikasinya, lanjut dia, apalagi kalau bukan kemacetan.

Jadi alasan membangun simpang susun Semanggi untuk mengatasi kemacetan, adalah alasan dan paradigma yang sesat pikir.

Gubernur Ahok menyampaikan terima kasih atas koreksi itu. Na­mun ia menjelaskan, pembangunan simpang susun Semanggi bukan ide Pemprov DKI melainkan pemerintah pusat, termasuk kajiannya.

”Karena pusat tidak pernah merealisasikan, lalu saya minta DKI saja ambil itu untuk direalisasikan. Itu ada kajiannya, itu dibuat supaya bisa lebih lebar,” ucap Ahok.

Apalagi, katanya, pada 2018 Mass Rapid Transit (MRT) juga akan mulai berfungsi dan juga pihaknya akan melebarkan trotoar di jalur Sudirman serta MH Thamrin.

Simpang susun Semanggi dibangun oleh perusahaan PT Wijaya Karya (Wi­ka), karena perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu yang memenangkan lelang. Se­dangkan perusahaan penyokong dana proyek tersebut adalah PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan Jepang Mori Company, sebagai intensif yang diberkan kepada Pem­prov DKI karena mereka ingin menaikkan Koefisien Lantai Bangun (KLB) dalam pembangunan gedung yang sedang mereka bangun. (yon)