Megawati Sukarnoputri menyindir pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘pembohong’ atas pembebasan 10 sandera warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Disebutkan mantan Presiden kelima RI itu, pembebasan 10 sandera tidak luar biasa. Itu hal biasa dan wajar. Sebab, pihak RI sudah memenuhi hak-hak penyandera. Ya, kata Megawati, Indonesia sudah membayar tebusan seperti yang diminta kelompok Abu Sayyaf 50 juta peso atau sekira Rp 14 miliar.

“Ya terang aja dilepas, wong dibayar kok,” sindir Megawati di sela mengisi pidato kunci diskusi ‘Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT’ di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Ketua Umum PDIP juga menyindir Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang lebih memprioritaskan urusan pembebasan sandera ketimbang tanggung jawab pekerjaannya.

Sindir Megawati, soal pembebasan sandera sudah ada yang mengurusi sendiri, bukan menjadi bidang kerja Menteri Sekretaris Negara. “Situ (Pratikno) kok ikut ngurusi sandera, urusi dulu ibu-ibu di sini, sandera sudah ada yang ngurusi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga enggan berkomentar lebih. Dia meminta Persoalan sandera itu baiknya dikonfirmasikan ke Menteri Luar Negeri (Menlu).

“Tanya Menlu lah kalau soal itu, kan dia juga sudah bicara, udah bikin konpers kok Menlu,” pungkas Pratikno yang keluar gedung bersama Megawati.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia adalah kerja sama banyak pihak. Atas hal itu, Jokowi pun menyampaikan rasa terima kasihnya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pernyataan pers resmi di Istana Bogor, Minggu (1/5/2016). Saat itu Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal,” kata Jokowi.

Dilansir media Filipina, Inquirer, Senin (2/5/2016), Abu Sayyaf hampir tidak mungkin melepas tawanan kecuali tebusan telah dibayar. Hal itu disebut oleh sejumlah otoritas di Filipina bahwa sangat tidak bisa dipercaya bahwa tebusan tidak dibayar dan 10 sandera itu bisa bebas.

“Uang itu akan digunakan untuk membeli lebih banyak senjata dan akan digunakan untuk memobilisasi pergerakan mereka,” sebut Kepala Wilayah Jolo, Hussin Amin.

Bahkan disebutkan pada media itu bahwa seorang sumber menegaskan bahwa uang tebusan telah dibayarkan. Juru bicara Komando Militer wilayah Barat Mindanao Mayor Filemon Tan Jr menyebut laporan intelijen bahwa 10 WNI itu dilepaskan Abu Sayyaf.

Partai Nasdem menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam pembebasan 10 WNI sandera Abu Sayyaf. Nasdem menyebut tidak ada tebusan yang diberikan ke Abu Sayyaf.

“Tidak ada. Walau sudah dikumpulkan, tapi tidak diberikan. Ini berkat diplomasi dan negosiasi,” kata anggota Dewan Pakar Nasdem, Taufiqulhadi, saat dihubungi, Senin (2/5/3016).

Selain Nasdem, Yayasan Sukma dan Media Group disebut juga terlibat dalam pembebasan 10 WNI. Meski begitu, setiap tindakan selalu dikoordinasikan dengan pemerintah.

“Sepenuhnya berkoordinasi dengan Kemlu,” ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Taufiqulhadi menuturkan keterlibatan Nasdem adalah sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah. Para WNI pun diterbangkan ke Indonesia menggunakan pesawat milik Surya Paloh yang bernama Victory News.

“Kami sangat gembira bisa terlibat. Ini adalah inisiatif dari ketum untuk membentuk tim negosiasi dari Surya Paloh,” ujar Taufiqulhadi.

Pemilik kapal, PT Brahma, mengaku tak mengeluarkan sepeser uang pun untuk membayar tebusan atas pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Yang mereka tahu urusan pembebasan itu dilakukan tim negosiator di bawah kendali pemerintah RI.

Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein menegaskan pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tanpa uang tebusan. Kivlan Zein yang juga selaku tim negosiator menyatakan cara pembebasan menggunakan pendekatan ke tokoh masyarakat dan warga setempat di Sulu, Filipina.

“Pembebasan tersebut dilakukan tanpa uang tebusan, melainkan negosiasi atas kerja sama intelijen TNI dengan intelijen tentara Filipina,” kata Kivlan Zein melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (2/5).

Kivlan yang selaku pihak yang mewakili perusahaan PT Patria Maritime Lines, mengaku telah melakukan negosiasi sejak 27 Maret 2016. Bantuan terutama diberikan oleh Gubernur Sulu Abdusakur Toto Tan II yang merupakan keponakan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari.

Sebab, penculiknya Al Habsyi Misa mantan supir dan pengawal saat menjadi Gubernur Otonomi Muslim in Mindanao atau ARMM pada 1996-2001.

“Maka, saya sebagai wakil perusahaan meminta bantuannya untuk membujuk sang penculik WNI, dan berhasil membujuknya,” kata Kivlan.

Lanjut dia, intel Badan Intelijen Strategis (Bais) dan intel Filipina melalui pendekatan ke kepala desa, camat, walikota dan gubernur Sulu membujuk penculik dan menekan dengan serangan militer dan pemboman. Oleh karena itu, akhirnya secara ikhlas sandera dilepas ke gubernur Sulu.

Pernyataan itu juga diperkuat oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan, pemerintah sama sekali tidak membayar tebusan 50 juta Peso yang diminta kelompok tersebut.

“Ya sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim kalau dari pemerintah melakukan, karena pemerintah tidak pernah melakukan itu,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Namun, Luhut tidak pula secara tegas menyatakan jika proses pembebasan para sandera Abu Sayyaf karena negosiasi semata. Ia juga tidak mau berkomentar soal adanya peran swasta atau perusahaan yang membayar tebusan.

“‎Itu urusan perusahaan. Saya enggak ingin berkomentar. Saya enggak mau menduga-duga mengenai itu,” tegas mantan Kepala Staf Presiden itu.

Sementara itu mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menduga, ada pihak yang membayar tebusan yang diminta kelompok penyandera Filipina tersebut.

“Hampir semua penyanderaan di dunia ini ada tebusan, tapi bukan negara. Tapi pihak keluarga, swasta atau manapun. Kalau negara, ya kita menyalahi konvensi PBB dan negara kita kalah dong dari teroris,” ucap Ansyaad.

Ansyaad melanjutkan, ada konvensi yang diakui oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak mematuhi permintaan teroris atau penyandera.

“Konsesi itu misalnya penyandera meminta ditukar dengan teman mereka yang dipenjara. Itu tidak boleh. Kemudian membayar ransom itu juga tidak boleh,” tandas Ansyaad.

Jika memang benar pembebasan WNI ada tebusan, maka pernyataan Megawati secara langsung telah membongkar ‘kebohongan’ Pemerintahan Jokowi.

Pengamat politik Ahmad Yazid, Senin (2/5) menyebut, “Pemerintahan Jokowi melalui Kemenlu dan Menkopolhukam menegaskan pembebasan tanpa tebusan, tetapi itu dibantah Megawati. Ini berarti Megawati telah membongkar kebohongan Jokowi,” tegas Ahmad Yazid.

Menurut Yazid, pernyataan Megawati itu sebagai pukulan telak buat Jokowi yang dinilai suka ‘berbohong’. “Menkopolhukam saja tidak banyak komentar saat ditanya wartawan terkait pernyataan Megawati itu,” jelas Yazid.

sumber : http://www.siagaindonesia.com/122969...bu-sayyaf.html