Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kemenangan warga Bidara Cina atas gugatan melawan Pemerintah Provinsi DKI menunjukkan ada kesalahan dari sisi hukum yang dilakukan oleh Pemprov. Pemprov DKI tak hanya bersalah dari sisi hukum di kasus warga Bidara Cina, Jakarta Timur, tapi juga dalam soal rencana penertiban kawasan Luar Batang di Jakarta Utara.

Sama dengan Bidara Cina, menurut Yusril, warga Luar Batang jelas-jelas juga memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Namun Ahok, kata Yusril, justru meminta warga Luar Batang menggugat Pemprov DKI bila merasa benar.

"Ya ini kan Ahok pikirannya terbalik, loh kita yang punya sertifikat kok Anda (Ahok) yang menyangkal. Anda yang menggugat, bukan kita yang menggugat. Itu Ahok tuh nggak tahu belajar hukum dari mana," ujar Yusril yang merupakan pakar ilmu hukum tata negara ini.

Sebelumnya, pada Kamis (21/4/2016) Ahok mengaku siap berdebat dengan Yusril soal keabsahan kepemilikan lahan di Luar Batang dan sekitarnya. Ahok siap melayani di meja hijau. Namun bila hanya berdebat di media massa, Ahok tak mau meladeni.

"Dia kan pengacara, mengerti hukum, ya gugat saja," kata Ahok.

Ahok menyoroti secara khusus aksi Yusril membela warga Luar Batang. Dia geram menjadi sasaran fitnah karena dikabarkan akan menggusur Masjid Luar Batang. Padahal dia hanya ingin menata ulang kasawan Masjid Luar Batang dan sekitarnya.

"Orang Luar Batang sudah fitnah saya kok mau hancurkan masjid, hancurkan makam. Kalian cek saja, apa pantas ngomong kayak begitu?" kata Ahok.

Rabu, 27 April 2016 | 20:11 WIB
Menteri Ferry Pastikan Luar Batang merupakan Lahan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan memastikan tanah di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan lahan milik negara.

"Itu tanah negara," kata Ferry saat ditemui di Istana, Rabu (27/4/2016) sore.

Namun, Ferry tidak menampik bahwa lahan tersebut seiring perjalanan waktu dikuasai oleh masyarakat umum sehingga seolah-olah lahan sudah milik masyarakat. Karena itu, Ferry mendukung program relokasi warga Luar Batang yang kini dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Relokasi itu jawabannya saya kira. Relokasi sudah tepat. Karena dalam konteks penataan, itu sangat dimungkinkan. Apalagi modelnya bukan menggusur, tapi merelokasi," lanjut dia.

Namun, Ferry mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar tidak merobohkan Masjid Luar Batang. Sebab, bangunan tersebut merupakan warisan budaya.

"Di situ kan ada masjid, masjidnya itu heritage. Kalau bisa sih jangan ikut-ikut dibongkar," ujar Ferry.

Status tanah di Luar Batang saat ini menjadi persoalan. Pemprov DKI menyatakan tanah itu milik negara dan karena itu para pemukim liar di kawasan itu akan direlokasi di rumah susun. Gubernur Basuki juga telah menegaskan bahwa Masjid Luar Batang akan tetap dipertahankan.

Namun, Yusril Ihza Mahendra, yang ditunjuk warga Luar Batang sebagai kuasa hukum, menyatakan warga berhak atas tanah itu. Mereka memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Yusril pun meminta pihak Pemprov DKI untuk menunjukkan bukti bahwa lahan di Luar Batang itu memang milik negara.

http://m.detik.com/news/berita/31990...ukum-dari-mana& http://megapolitan.kompas.com/read/2...n.Lahan.Negara