Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004-2011, negara harus menanggung kerugian Rp 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.Angka tersebut cukup signifikan jika di konversi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan total kerugian negara akibat korupsi itu setidaknya dapat digunakan untuk membangun 393 unit rumah atau membangun 311 unit ruang sekolah dasar.

"Bahkan dapat memberikan 68 juta anak SD sekolah gratis," ujar Busyro saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (4/12).

Praktek korupsi seolah sudah menjadi budaya di Tanah Air. Hal itu terlihat dari banyaknya pejabat yang berurusan dengan KPK selama ini.

Dari catatan KPK, sekitar 106 orang pejabat eselon I, II, III diperiksa KPK. Ada pula hakim, jaksa hingga polisi yang notabene adalah aparat penegak hukum harus berurusan dengan hukum karena terlibat korupsi.Selain itu juga terdapat 31 orang Bupati/Walikota, 65 anggora DPR dan DPRD, 6 Kementerian/Lembaga dan 4 orang duta besar.

"Ini menyedihkan di mana banyak orang-orang tersebut telah berpendidikan dan merupakan produk kampus," tuturnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, instansinya sebagai bendahara umum negara rentan dan berpotensi terjadi tindak korupsi. Wilayah perpajakan dan kepabeanan menjadi sektor paling rawan. Terbukti, beberapa kasus korupsi dan suap melibatkan anggota Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

"Diperlukan diseminasi dan internalisasi nilai-nilai keuangan. Saya tekankan agar melawan bentuk korupsi dengan berintegritas," tegasnya.

http://www.merdeka.com/uang/negara-r...t-korupsi.html

kalo memang nilai segitu benar adanya, artinya sungguh parah korupsi di negeri Indonesia ini