jurnalekonomi.co.id



Rapat umum pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) memutuskan untuk mengangkat Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama Pelindo II. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016.

Elvyn G. Masassya sebelumnya adalah Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sejak Agustus 2012 hingga Desember 2015. Pria yang juga dikenal sebagai penyanyi ini adalah jebolan sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya dan Magister Manajemen Keuangan dari Institut Teknologi Bandung.

Sejumlah jabatan pernah disandangnya, antara lain Komisaris PT Bank Bali, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk, Direktur PT Tuban Petrochemical Industries dan Direktur PT Bank Permata Tbk.

Corporate Secretary Pelindo II Banu Astrini dalam keterangan tertulisnya menegaskan dengan pengangkatan Direktur Utama ini, perseroan optimistis dapat terus menggarap berbagai program modernisasi pelabuhan eksisting maupun merealisasikan rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru di berbagai lokasi.

“Pengangkatan Direktur Utama diharapkan mampu meningkatkan kinerja perseroan dalam merealisasikan seluruh rencana bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan proyek kepelabuhanan,” ujar Banu.

Berikut susunan baru jajaran Direksi Pelindo II:

Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama

Saptono R. Irianto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana Tugas Direktur Teknik

Dana Amin sebagai Direktur Operasi

Orias P. Moedak sebagai Direktur Keuangan

Dede R. Martin sebagai Direktur Pembinaan Anak Perusahaan

Elvyn menggantikan Dirut Pelindo sebelumnya, RJ Lino yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) PT Pelindo II tahun anggaran 2010.

Namun, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kursi Lino sendiri sudah panas akibat digoyang oleh beragam pihak, mulai dari Bareskrim Polri ketika dipimpin Komjen Pol Budi Waseso hingga partai-partai di DPR yang kompak membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II.

Klimaksnya pada akhir tahun lalu, Pansus mengeluarkan rekomendasi yang meminta agar Presiden memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam rapat paripurna. Rekomendasi ini muncul karena keduanya dinilai terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh perusahaan China, Hutchison.

Berdasarkan penelusuran Jurnal, isu yang diusung Pansus itu tak steril dari kepentingan politik. Partai yang paling menggebu dalam membongkar kasus itu adalah PDI Perjuangan (PDIP). Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan PDIP yang belakangan punya hubungan buruk dengan Rini Soemarno. Ketidaksukaan partai banteng terhadap Rini sudah muncul sejak pertengahan 2015, tatkala muncul kasus tuduhan penghinaan Rini terhadap Presiden serta munculnya pernyataan yang menghujat Rini sebagai pengkhianat oleh para elit PDIP seperti Masinton Pasaribu.

Dan Lino, dipandang oleh berbagai kalangan, sebagai orang yang dekat dengan Rini. Maka tak pelak Lino pun turut terkena imbas ketidaksukaan kalangan PDIP terhadap Rini. Meskipun tak dapat dipastikan apakah penetapan Lino sebagai tersangka oleh KPK merupakan bagian dari intrik politik tersebut atau tidak.

Kini, Rini kembali mengangkat Elvyn sebagai Pelindo II dikala isu yang digunakan untuk menyerang Lino masih berkembang serta rekomendasi Pansus masih mengancam. Maka, sejatinya kursi Elvyn masih tetap panas dan tiap saat bisa membakar siapa saja yang mendudukinya. Apalagi, Elvyn juga bukan tipe orang yang dekat dengan kalangan politik di DPR terutama PDIP.

Bisa dikatakan Ervyn diorbitkan oleh Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pada 2012 ketika diangkat sebagai Dirut PT Jamsostek (kini BPJS Ketenegakerjaan). Dan Dahlan pun tipe orang yang tak punya kedekatan intim dengan kalangan partai, meskipun ia pernah mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Jadi, kekokohan Elvyn dalam menyandang jabatannya bergantung pada ketangguhannya menghadapi akrobat politik para politisi Senayan, serta kerelaan Rini selaku pemberi mandat untuk pasang badan. Sebab, kita tak bisa berharap para politisi DPR itu menghentikan intrik dan akrobatnya, sebab itu merupakan pekerjaan mereka.