Megawati Desak Jokowi Reshuffle Kabinet
24 APR 2016 20:16


Megawati, Ketua Umum parpol PDIP

Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP yang menjadi partai penyokong utama pemerintah, menyetil Jokowi untuk segera mengganti menterinya yang tak bisa bekerja dengan baik.

"Dulu Siti Nurbaya Sekjen Depdagri, saya agak kaget saat dia di angkat menjadi menteri Lingkungan Hidup, jadi dia harus memperhatikan alam dengan kosekuen dan sportif," kata Megawati, di Tahura Banten, Minggu (24/04/2016).

Isyarat tersebut semakin kentara agar Jokowi yang juga kader PDIP untuk memilih menteri sesuai kemampuannya agar bisa bekerja secara maksimal.

"Kerusakan alam kita di waktu-waktu yang lalu, kembali karena ulah manusia," tegasnya.

Perlu diketahui bahwa PDIP sedang melaksanakan Rakornas di Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh 1.000 kader dari seluruh Indonesia. Namun sang ketua umum lebih memilih hadir diperingatan Hari Bumi Internasional, di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Banten, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Akhirnya, acara Rakornas tersebut dibuka oleh Puan Maharani, putri Megawati yang menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
http://nasional.rimanews.com/politik...huffle-Kabinet


Reshuffle Kabinet Jilid II Hanya Untuk Kepentingan PDIP
Jumat, 08 Januari 2016 17:38 WIB

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (AMARA), Herfan Nurmansa menilai, wacana reshuffle kabinet jilid II hanya menimbulkan kegaduhan politik yang kedepannya tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab, katanya, berdasarkan informasi yang ia peroleh, reshuffle kabinet ini semuanya hanya untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Pemerintah ini hanya munculkan kegaduhan saja. Siapa yang direshuffle semuanya disetir dan selama ini yang kami dapat semuanya menghadap ke Teuku Umar," kata Herfan Nurmansa dalam diskusi publik bertema `Jokowi vs JK Dalam Isu Reshuffle Jilid II` di Jakarta, Jumat (8/1/2016).‎

Menurutnya, wacana reshuffle kabinet jilid II ini tidak perlu dibahas lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta menghentikan saling menyalahkan antara elit di pemerintahan dan parlemen.

‎Sebab, reshuffle kabinet adalah hak preogratif presiden yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk PDIP sebagai parpol utama pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.

"Sudah cukup lah waktu diskusi. Sebetulnya PDIP adalah pengusung JK juga," ujarnya.

Apabila reshuffle‎ kabinet jilid II ini dilakukan dalam waktu dekat, tegasnya, hal ini hanya sikap transaksional pemerintah. Bukan untuk kepentingan membangun NKRI serta mensejahterakan rakyat. Melainkan, hal ini hanya untuk kepentingan elit-elit saja, terutama kepentingan PDIP. ‎"Intinya masih harus untuk NKRI, jangan semuanya serba transaksional," tegasnya.

Menurutnya, sikap pihaknya ini sebagai bentuk hanya ingin mengingatkan Jokowi agar tidak `disetir` oleh kepentingan pragratis semata. Melainkan, Jokowi harus patuh dan mendengar aspirasi masyarakat. Sebab, rakyat yang telah menjadi Jokowi sebagai presiden ke 7 RI ini.

"Kami mewalikili dari kaum minoritas dan saya hanya ingatkan itu. Saya mohon wakili kaum muda-muda, hargai lah kita semua," harapnya.
http://nasional.harianterbit.com/nas...pentingan-PDIP


Elite PDIP: Reshuffle Jilid II Pasti Terjadi, Jokowi Tak Ingin Diteror
Senin, 4 Jan 2016 - 11:58

Isu reshuffle kabinet jilid II kembali santer terdengar di penghujung 2015 memasuki tahun 2016. Elite PDIP meyakini reshuffle kabinet jilid II tak lama lagi bakal diumumkan Presiden Jokowi.

"Saya kira reshuffle pasti akan terjadi. Karena itu adalah proses yang bias dan manajemen kinerja selalui disertai dengan menempatkan orang terbaik pada posisi yang tepat," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno seperti dikutip dari detikcom, Senin (4/1/2016).

Namun demikian kapan reshuffle diumumkan, menurut Hendrawan, hanya Presiden yang tahu. Yang dipahami oleh para elite PDIP, Presiden tak ingin didekte soal reshuffle kabinet jilid II.

"Presiden benar dalam hal ini, dia tidak mau diintimidasi, dipaksa-dipaksa, istilah kasarnya diteror," kata Hendrawan.

Tak menutup kemungkinan karena derasnya intimidasi itu kemudian Presiden menunda-nunda pengumuman reshuffle kabinet jilid II. "Mungkin Presiden ini merasa punya tim yang diberi tugas untuk mengevaluasi. Ada Wantimpres memberikan masukan, ini kok begitu bising," kata Hendrawan.

Hendrawan yakin Presiden Jokowi sudah punya gambaran utuh tentang rencana reshuffle kabinet. Kapan waktu pengumumannya tinggal menunggu waktu terbaik.

"Presiden mengakui ada menteri yang bergaya keroncong, ada yang bergaya rock, country, klasik, dan sebagainya. Tetapi dalam mencapai target yang ditetapkan diperlukan orang terbaik yang ditempatkan di posisi yang tepat. The right man oh the right place, sehingga dicapai sinergitas yang maksimal, koordinasinya baik dan solid," kata Hendrawan sembari menegaskan PDIP tak mengintervensi keputusan apa pun yang bakal diambil Presiden terkait reshuffle kabinet jilid dua.

Lalu apakah Presiden bakal mereshuffle sejumlah menteri dari parpol pengusung dalam reshuffle kabinet jilid II nanti?

"Kalau evaluasi dalam pandangan Presiden tidak peduli apakah itu parpol atau non parpol karena dikotomi seperti itu tidak objektif lagi. Kalau ada yang mendorong seperti itu karena takut jatahnya berkurang," kata Hendrawan terkekeh.
http://www.konfrontasi.com/content/p...-ingin-diteror

---------------------------------

Makanya ... besok di Pilpres 2019 dibuat UU Pilpres yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilantik, diwajibkan segera (misalnya dalam 2X24 jam) untuk melepaskan semua atribut apa pun yang disandangnya karena keterlibatan sebelumnya di organisasi politik, sosial dan ekonomi. Kalau dia anggota atau petugas parpol, wajib hukumnya dia keluar dari parpol itu. Kalau dia angoota atau elit di ormas politik, sosial dan atau kemasyarakatan (semisal sedang menjadi anggota atau pengurus Kosgoro, FPI, PMI, KADIN, NU atau Muhammadyah), juga wajib keluar. Seorang Presiden hanya satu jabatan dan atribut yang melekat pada dirinya hingga dia lengser, yaitu Presiden NKRI itu saja.