- Beranda
- Berita dan Politik
Jokowi buka kembali 'luka lama' seputar Pembantaian 1965 ... Manfaatnya apa?
...
TS
solit4ire
Jokowi buka kembali 'luka lama' seputar Pembantaian 1965 ... Manfaatnya apa?
Jokowi Perintahkan Menko Polhukam Cari Kuburan Massal PKI
Senin, 25 April 2016 - 12:26 wib
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam pertemuannya tersebut, Luhut mengaku berbicara mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di tahun 1965.
"Tadi laporan mengenai masalah HAM, PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HAM segala macam," ujar Luhut kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Dalam pertemuan tersebut diakui Luhut, Presiden Jokowi memerintahkan kepadanya untuk mencari kuburan massal para korban PKI pada tahun 1965. Pasalnya, Presiden Jokowi mendapat kabat jika ada kuburan massal tersebut.
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," katanya.
Karenanya, Luhut mengaku apabila ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengetahui letak kuburan massal tersebut, dia menginginkan agar segera diberitahukan. Pasalnya agar kebenaran mengenai pelanggaran HAM juga bisa terkuak.
"Sampaikan dari Menko Polhukam," katanya.
http://news.okezone.com/read/2016/04...ran-massal-pki
Kalangan DPR (dari PDIP khususnya) Dukung Keinginan Jokowi Cari Kuburan Massal PKI
Senin, 25 April 2016 - 18:16 wib
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari kuburan massal korban Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Tragedi 1965.
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, pemerintah memang sepantasnya menyelusuri keberadaan makam massal tersebut. Apalagi kata Masinton banyak informasi yang membenarkan hal ini.
"Perlu ditelusuri sih oleh negara. Informasi yang ada selama ini kan semacam informasi yang seliweran. Tapi di beberapa tempat kan memang fakta itu ada," kata Masinton saat dihubungi, di Jakarta, Senin (25/4/2016).
Mantan aktivis tahun '98 itu pun tak menampik jika rezim Orde Baru milik Soeharto menutup-nutupi fakta sejarah yang ada. (Baca juga: Jokowi Perintahkan Menko Polhukam Cari Kuburan Massal PKI)
"Maka kemauan dari pemerintah untuk menelusuri itu harus didukung, karena apa pun ini adalah berkaitan dengan sejarah bangsa kita," sebut politikus PDI Perjuangan itu.
Dari hasil itu, nantinya ditentukan salah atau tidaknya negara kepada para korban tragedi tersebut. Jika sudah begitu baru diputuskan soal permintaan maaf dari negara.
"Kalau memang nanti fakta-fakta itu terungkap dan juga korban-korbannya ada, kemudian ternyata memang kita mengalami masalah sejarah kelam karena perbedaan politik kemudian diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dibunuh. Dalam konteks ini negara memang harus mengakui itu," tuntasnya.
http://news.okezone.com/read/2016/04...ran-massal-pki
Kisah Kuburan Massal Korban G30S di Semarang
Jumat, 25/09/2015 07:21 WIB
Kisah Kuburan Massal Korban G30S di SemarangNisan yang dibangun di atas lokasi kuburan massal korban G30S di hutan Plumbon, Kelurahan Wonosari, Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. (CNN Indonesia/Damar Sinuko).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ada kuburan massal yang ditemukan para pegiat hak asasi manusia di Semarang, Jawa Tengah. Kuburan massal tersebut diyakini berisi jenazah mereka yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Ada yang menyebut kuburan massal itu berupa dua sumur berisi 24 jenazah. Dua sumur itu berada di Hutan Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Mangkang, Semarang, Jawa Tengah.
Keberadaan kuburan massal ini sempat ditutup-tutupi oleh warga sekitar karena rasa takut mereka pada rezim Orde Baru. Oleh karena itu warga tak membuat batu nisan di atasnya, hanya batu yang disusun melingkar dan ditanami pohon jarak di atasnya.
Bentuk kuburan massal ini berupa dua lubang sumur berdiameter sekitar 1,5 meter. Kuburan massal ini oleh beberapa warga sempat digunakan sebagai tempat mencari peruntungan nomor judi togel.
Sukar (81), warga Desa Plumbon, adalah salah satu saksi yang mengerti benar tentang kuburan massal di hutan desanya itu. Bahkan kala itu, dia yang diminta petugas untuk menutup lubang kuburan tersebut dengan tanah.
"Mereka dibawa ke sini dengan mata tertutup dan diikat tali, tersambung satu dengan yang lain", ujar pria yang akrab dipanggil Mbah Sukar ini. Mereka kemudian ditembak mati satu per satu begitu sampai di Hutan Plumbon.
"Saya sempat lihat benar meski disuruh berada di radius 20 meteran. Mereka ditembak satu per satu, kemudian langsung dimasukkan ke kuburan yang sama", kata Mbah Sukar.
Penuturan Mbah Sukar tak berbeda dengan Mbah Supar (66), warga setempat yang saat itu juga diminta aparat untuk menimbun sejumlah mayat dengan tanah. Menurut Mbah Supar, pada dua lubang tersebut, ada sekitar 24 jasad di mana salah satunya adalah wanita bernama Moetiah, asal Kendal.
"Awalnya tiga lubang, terus diubah menjadi dua lubang. Ada sekitar 24 jenazah. Salah satunya adalah wanita dan saya dengar namanya Moetiah", kata Mbah Supar kepada CNN Indonesia.
Yunantyo Adi, aktivis kemanusiaan dan penggiat HAM dari Perkumpulan Masyarakat Semarang, mengaku sudah tiga tahun mencari jejak kuburan massal tragedi 65 yang ada di Semarang. Dia pun berhasil mengidentifikasi nama-nama yang jenazahnya diduga dikubur di Hutan Plumbon tersebut.
"Tiga tahun kami mencari, bertanya ke sana ke sini hingga kemudian kami ketahui keberadaannya di alas Plumbon", ujar Yunantyo.
Ia mengaku sempat kesulitan karena warga sempat tertutup, tak mau banyak bicara soal kuburan massal di desa mereka. Warga takut jika apa yang mereka ucapkan tentang kuburan massal itu bisa berimbas urusan dengan petugas militer.
"Stigma warga ini berhubungan dengan PKI yang dilarang oleh aparat. Padahal kami tidak menyentuh ranah itu, hanya kemanusiaan", ujar Yunantyo.
Bersama sejumlah rekannya, usai mendapati lokasi kuburan massal tersebut, Yunantyo kemudian mendatangi Kepolisian, TNI dan Pemerintah untuk mengungkapkan misi kemanusiaannya.
"Kami tidak mengutak-atik ideologi, tidak membangunkan rasa dendam. Kami hanya ingin identifikasi dan memberikan pemakaman yang layak terhadap mereka yang dikubur di situ", kata Yunantyo.
Keinginan para aktivis ini pun akhirnya direspon Pemerintah Kota Semarang dengan memberikan nisan di atas kuburan massal tersebut. Sembilan nama yang terukir di nisan itu.
"Kami paham dan maklum, pembongkaran kuburan massal ini bisa memakan biaya tidak sedikit karena harus melibatkan forensik untuk proses identifikasi dan perizinan yang rumit", kata Yunantyo.
Kini kuburan massal Plumbon menjadi daya tarik masyarakat yang penasaran dan ingin mengetahui sejarah peristiwa yang sebenarnya terjadi kala itu.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...s-di-semarang/
Fakta seputar pengkhianatan PKI kepada Ibu Pertiwi hingga 2 kali ...
Quote:
Saksi Sejarah Peristiwa 65:
Jangan Salah Kaprah, PKI itu Pemberontak Bukan Korban
10 Desember 2014 21:30 wib
MADIUN (voa-islam.com) -Ratusan massa dari berbagai organisasi yang ada di wilayah Madiun, Magetan, Ngawi dan Ponorogo yang bergabung dalam Paguyuban Keluarga Korban Keganasan PKI 1948 di Madiun, menggelar aksi menolak berbagai tuntutan Partai Komunis Indonesia (PKI) ke Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.
Alasan ratusan massa itu, lantaran PKI sudah dua kali melakukan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Yakni dengan melaksanakan pemberontakan di Madiun pada Tahun 1948, yang dipimpin Muso dan Amir S serta pemberontakan dan penggulingan pemerintah dalam Gerakan 30 September 1965 (G 30 S PKI).
Apalagi adanya gerakan eks PKI yang terang-terangan, dan tergabung dalam LPKP 65 pimpinan Bejo Untung melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar meminta maaf kepada PKI atas kasus 1965 silam.
Dalam aksinya massa menolak berbagai tuntutan PKI dengan berorasi di alun-alun Madiun serta di Taman Makam Pahlawan (TMP), yang diakhir dengan pembakaran 3 bendera PKI dan menyerahkan petisi penolakan ke Kepala Bakorwil Madiun dan Komandan Korem Madiun.
Di antaranya, mendesak Presiden RI tidak mengabulkan seluruh tuntutan PKI, Presiden jangan meminta maaf kepada PKI, tidak ada rekonsiliasi untuk PKI, tidak ada rehabilitasi/pemulihan nama baik, jangan beri kompensasi/santunan kepada PKI serta mendesak Presiden Jokowi menyelamatkan generasi muda dengan perbaikan pendidikan.
Dalam aksinya, ratusan massa itu membawa sejumlah poster berukuran besar dan kecil. Diantaranya bertuliskan Peringatan ke 66 Pelanggaran HAM Berat 1948 Pemberontakan PKI di Madiun Pimpinan Muso dan Amir S, Satu Kata Tolak Komunis, Tragedi Madiun 1948
Muso Menggulingkan Pemerintahan yang Sah Haram Pemerintah Meminta Maaf Kepada PKI, Barisan Penegak Pancasila Siaga Bangkitnya Komunis, Faham Komunis Jahanam, PKI 1948 dan 1965 tetapi Jagal Para Jendral, Waspadai Kebangkitan PKI, serta Tolak Tuntutan PKI Pancasila dan UUD 1945 Harga Mati.
"Kami juga mendesak agar Presiden tidak mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 karena PKI sudah terbukti dua kali melaksanakan pemberontakan dan pengkhiatan pemerintah, PKI itu Pemberontak bukan Korban, jangan sampai salah kaprah " terang Ibrahim salah seorang orator aski, Senin (8/12/2014).
Ibrahim menjelaskan jika pemerintah melalui Presiden sudah meminta maaf ke PKI maka siap-siap warga Indonesia bakal menjadi korban pembantaian seperti tahun 1948 dan 1965.
"Sikap kami jelas, daripada dibunuh PKI lebih baik kami membunuh semua PKI yang anti pancasila," imbuhnya.
Orator lainnya yang juga Ketua Paguyuban Korban Keganasan PKI 1948, Choiruddin menilai jika pemerintah menuruti semua permintaan dan tuntutan PKI, maka yang menjadi pahlawan dalam sejarah Indonesia adalah PKI. Oleh karenanya, siap-siap saja semua warga Indonesia yang tidak mendukung faham PKI yang didasarkan pada pemikiran Karl Marx (Marxisme) dan Lenin (Leninisme) menjadi korban pembantaian selanjutnya.
"Kalau PKI dimaafkan jelas, PKI akan menjadi pahlawan. Maka kita semua warga Indonesia harus siap-siap dibantai. Kami tetap menolak permintaan maaf kepada PKI," ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan Arukat Djaswadi Pendamping Paguyuban Korban Keganasan PKI 1948. Menurutnya, jika Presiden RI mengabulkan semua tuntutan PKI, maka pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran di Madiun dan Jakarta.
"Perlawanan kami ini realistis dan berdasarkan sejarah bukan memutarbalikkan fakta," pungkasnya.
Sementara usai orasi bebas bergantian dan membakar bendera PKI di depan TMP Madiun, perwakilan massa menyerahkan petisi penolakannya tuntutan PKI ke Kepala Bakorwil dan Komanda Korem Madiun.
Massa kemudian membubarkan diri dengan naik puluhan motor, bus, truk dan kendaraan pribadi menuju wilayahnya masing-masing. Sedangkan massa dari Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Magetan ini awalnya berkumpul di Takeran, Kabupaten Magetan sebelum menjalankan aksi
http://www.voa-islam.com/read/indone....JC6vKu0P.dpbs
Jokowi Dituntut Minta Maaf Soal Pembantaian PKI
Senin, 10/11/2014 20:25 WIB
Jokowi
Jokowi Dituntut Minta Maaf Soal Pembantaian PKIPresiden Joko Widodo (Getty Images/Oscar Siagian)
Jakarta, CNN Indonesia -- "Kita harus mendukung presiden baru karena dia ingin menyelesaikan masalah HAM."
Ucapan itu bukan terlontar dari mulut masyarakat Indonesia. Joshua Oppenheimer, sutradara film dokumenter asal Amerika yang mengucapkannya. Itu merupakan sebagian harapan Joshua saat menggarap dua film tentang pembantaian Indonesia, The Act of Killing (Jagal) dan The Look of Silence (Senyap).
Film pertamanya mendapat banyak penghargaan. The Act of Killing bahkan masuk nominasi Oscar, meski tak sampai membawa pulang piala. Kini, film keduanya membuat Venice International Film Festival terperangah. Saat pemutaran perdana di Jakarta, Senin (10/11) Joshua mengatakan ia ingin mengubah sesuatu di Indonesia.
Ia ingin luka hati karena pelanggaran HAM di Indonesia sembuh. Caranya, kata Joshua, melalui pengungkapan sejarah hitam dan permintaan maaf dari pemerintah. Sebab menurutnya, sejarah bukan untuk ditutupi. Ia tahu pembantaian jutaan orang tak bersalah di tahun 1965 harus dibuka kembali, bukan dibiarkan terlupakan.
"Tahun 1965 adalah titik awal pelanggaran HAM di Indonesia. Dari situlah rezim ketakutan dan senyap mulai terbentuk. Rakyat trauma, diam, dan terpaksa menerima pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi belakangan," ujar Joshua melalui Skype. Ia memang tak hadir dalam pemutaran perdana The Look of Silence di Indonesia. Namun Joshua berharap pesan filmnya tersampaikan.
"Kalau mau serius memberantas pelanggaran HAM, kita harus menganggap tahun 1965 adalah kuncinya," ia menuturkan. Melalui filmnya, ia berharap mata masyarakat dan pemerintah lebih terbuka. Lalu, ada yang berinisiatif mengakui dan memaafkan, tak hanya diam berpangku tangan.
"Presiden baru pernah berkata dalam kampanyenya, ingin menyelesaikan masalah HAM. Ingin mengakui apa yang terjadi. Kita harus mendukung segala upaya agar pemerintah Indonesia secara resmi mengakui yang terjadi dan meminta maaf sebagai bentuk rekonsiliasi," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang fasih.
Joshua menambahkan, "Kalau tidak begitu, luka Indonesia tidak akan pernah sembuh," ucapnya tegas.
Ucapan Joshua itu didukung penuh oleh Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, M. Nur Khoiron menargetkan, tahun 2015 Joko Widodo sebagai presiden baru Indonesia harus menegaskan soal pelanggaran HAM. Mengakui, katanya, adalah bagian dari langkah mengungkap kebenaran. Setelah itu Jokowi perlu meminta maaf pada keluarga korban yang menderita karena dituding PKI, dan memastikan pelanggaran HAM tak terjadi lagi.
Joshua sendiri merupakan sutradara asal Amerika Serikat. Ia membuat dua film dokumenter tentang pembantaian PKI di Indonesia, berdasarkan riset sejak awal 2000-an. Film pertamanya bercerita dari sudut pandang pelaku, Anwar Kongo, yang dengan bangga melakukan pembantaian atas nama pembelaan negara.
Sedang The Look of Silence yang hari ini diputar, memandang lewat mata Adi Rukun, seorang anggota keluarga korban. Alih-alih diam, Adi memilih menentang kesenyapan dan mendatangi pembunuh kakaknya, Ramli, satu per satu. The Look of Silence menggambarkan betapa Adi dan keluarganya terluka, sementara pembunuhnya berbangga.
"Saya enggak suka pembunuh mengaku pahlawan ideologi dan negara. Saya harap diakui bahwa itu salah," kata Adi mengungkapkan.
http://www.cnnindonesia.com/hiburan/...mbantaian-pki/
Keluarga Korban 1965 Tolak Rekonsiliasi dengan PKI
SELASA, 30 SEPTEMBER 2003 | 09:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Keluarga korban pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965 bersama Center For Indonesian Comunite
Studies (Pusat Kajian Komunitas Indonesia) menolak rekonsiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu tertuang dalam inti butir pernyataan sikap usai menggelar doa bersama keluarga korban keganasan PKI, Selasa (30/9), di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Pernyataan tersebut ditanda tangani pengurus Pusat Kajian, kalangan pondok pesantren, keluarga korban keganasan PKI 1948 dan 1965. Keluarga korban PKI tersebut menghimpun diri dalam Forum Anti-Komunis. Lokasi penyelenggaraan acara merupakan kawasan yang dianggap sebagai pembantaian korban keganasan PKI tahun 1948 yang menewaskan 108 orang dan dikubur di sejumlah sumur.
Dalam pernyataan yang dibacakan Bustomi, mereka menyatakan, sejarah kelam PKI saat ini coba ditutup-tutupi.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan kebebasan, demokrasi dan HAM. "Pendukung PKI masih gentayangan dan rajin mendatangi generasi muda yang tidak tahu sejarah. Mereka terus mendiskreditkan umat beragama sebagai biang masalah," kata Bustomi.
Selesai membacakan pernyataan, digelar berbagai acara sampai akhirnya mereka konvoi keliling. Selama aktifitas berlangsung, mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Magetan, Polwil Madiun dan Satpol PP Kabupaten Magetan.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...asi-dengan-pki
Pidato Presiden RI Pertama, BK: Ideologi NKRI itu Pancasila ...
-----------------------------------------
Pak Jokowi ... rakyat itu taunya kalau sampeyan blusukan dan menyerukan ... kerja ... kerja ... kerja ... Dan mereka pun manut pemimpinnya bekerja keras. Sekarang ini meski ekonomi kita sedang terpuruk setelah sampeyan jadi Presiden 2 tahun lalu, rakyat tetap optimis dan sabar menghadapi semua cobaan resesi ekonomi itu. Mereka tetap tegar. Meski mereka banyak yang terpuruk dan jatuh miskin gara-gara resesi ekonomi kali ini, yang buruh kena di PHK, di pensiun dini, atau bisnisnya terpuruk hancur, tapi adakah rakyat itu mengemis ke Pemerintahnya untuk diberi pekerjaan dan makan? Yaa, nggak juga bukan? Mereka bekerja sendiri mencari kebutuhannya sehari-hari. Hanya satu harapan kepada pemimpin dan elit di negeri ini, yaitu suasana aman tentreram, dan jauh dari perpecahan sesama anak bangsa, Serta konflik horizontal maupun vertikal seperti yang mereka saksikan hampir setiap hari dalam tayangan acara-acara televisi di TV-one atau Metro-tv miliknya Bakrie dan Surya Paloh itu misalnya, tak menjadi kenyataan.
Lalu apa manfaatnya sampeyan mau membuka-buka kembali "luka lama" yang sudah terjadi 50 tahun yang lalu itu? Bukannya itu bagian daripada sejarah bangsa ini hingga sampai hari ini? Karena peristiwa pahit seperti itulah, kini kita menjadi salah satu negara Demokrasi terbesar di dunia, setelah berbagai koreksi telah kita lakukan dengan korban harta dan nyawa yang tak sedikit. Kini keberhasilan kita membangun iklim Demokrasi itu, sudah dipuji-puji AS dan MEE, bukan? Hanya di Indonesia, anak petani, anak Kyai, pedagang meubel, atau anak guru, punya kesempatan untuk bisa menjadi Presiden. Sesuatu yang tak mungkin pernah terjadi dalam sejarah demokrasi di AS atau India, dua negara demokrasi terbesar lainnya di dunia. Dan, menariknya, di era sampeyan inilah pujian itu diberikan, padahal kalo mau jujur, sampeyan baru 2 tahun menjadi Presiden. bukan? Belum banyak jasa yang sampeyan berikan untuk membangun kehidupan bernegara dan berbangsa di negara ini.
Jadi, janganlah persatuan dan kesatuan yang sudah tertata baik itu, diobrak-abrik kembali. Jangan seperti nenek tua yang mengurai-ngurai benang kusut. Bukankah akan lebih baik kalau sampeyan hanya fokus kepada kerja, kerja, dan kerja saja untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial dan politik di negeri ini, ketimbang berpolemik kembali untuk sebuah kejadian yang sudah lewat, karena kejadiannya 50 tahun yang lalu?. Wassalam.
Diubah oleh solit4ire 26-04-2016 00:34
0
8.7K
85
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.8KThread•41.4KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru