Jakarta - Jelang May Day yang jatuh pada 1 Mei mendatang, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengaku bingung melihat buruh masih kerap berdemo. Padahal menurut Ahok, buruh di DKI sudah cukup banyak mendapat bantuan termasuk rusun dengan harga sewa murah.

"Lagian orang ngapain demo? Sekarang gaji bagus, UMP sesuai. Kalau kamu buruh daftarin gaji kamu ke Bank DKI, naik bus seluruh Jakarta nggak bayar lho. Anak anda pun kalau memang nggak sanggup, (buruh punya) anak banyak, dikasih KJP (Kartu Jakarta Pintar)," ungkap Ahok.

Hal tersebut disampaikannya di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2016). Ahok pun menyebut Pemprov DKI sudah menyediakan rusun bagi buruh, namun lagi-lagi tawaran itu tidak laku.

"Kita juga lagi siapin rusun buruh, kamu (buruh) aja nggak mau tinggal. Jadi mau apa lagi? Kita harus siapin apa? Beli beras juga murah, gula murah, minyak sayur murah, tinggal tungguin tahun ini kita punya food station," tuturnya.

Sehingga menurut Ahok sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan buruh melakukan demo. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menuding para buruh yang menuntut kenaikan gaji hanya untuk membeli barang-barang di luar kebutuhan primer. Bahkan ia curiga isu perluasan zona pelarangan pemotor pada 1 Mei 2016 adalah salah satu upaya tertentu untuk mengumpulkan massa demo buruh.

"Jadi enggak ada alasan. Menurut saya cari alasan aja supaya demo (ajak) pemotor kan. Ini su'udzon aja. Jadi ngotot minta gaji besar untuk beli motor," tuding Ahok.

Dalam beberapa kali demo, memang terlihat sejumlah buruh yang membawa motor sport mahal. Seperti Kawasaki Ninja RR, Honda NSR, dan lainnya. Terkait rusun buruh, Ahok mengaku siap membangunnya di berbagai daerah.

"Di mana aja, tanah kita cukup. Itu yang Rawa Bebek kan buat buruh sebetulnya, enggak ada yang mau. Saya nggak tahu. Kita mau beli tanah lagi dekat-dekat Cilincing karena dekat logistik KBN (Kawasan Berikat Nusantara), buat buruh juga," sebut dia.

Ahok mengatakan, para buruh tak mau pindah ke rusun karena takut jika disurvei maka indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) nya menjadi turun. Sebab selama ini buruh meminta kenaikan gaji dengan alasan harus membayar sewa tempat tinggal dengan harga mahal di Jakarta.

"Kan sekarang dia ngotot gaji gara-gara sewa rumah mahal. Padahal kan kita kasih sewa yang murah. Buat apa gaji besar kalau bahan pokok, tempat tinggal, transport mahal?Jadi bukan soal gaji besar atau kecil, (tapi) sisa berapa gajinya dari KHL," beber Ahok.

"Itu yang lebih penting sehingga produktivitas bangsa ini baik. Kamu (buruh) boros maksa orang naikkin gaji, perusahaan enggak bisa bersaing dengan luar negeri. Kamu juga miskin terus. Kenapa kita enggak buat baik?" pungkasnya.

Mei Amelia R - detikNews
Polisi Akan Kawal Buruh Luar Jakarta yang Peringati May Day di GBK

Jakarta - Aparat kepolisian siap mengamankan massa buruh yang akan memperingati May Day di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakpus, 1 Mei mendatang. Massa buruh yang datang dari luar Jakarta akan dikawal secara estafet hingga ke titik kumpul massa.

"Makanya kita undang Polda Jabar dan Banten itu maksudnya itu, supaya dikawal. Ya biasalah cara bertindak ini kita lakukan supaya tertib," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Kapolda mengatakan, pengawalan dilakukan untuk mengantisipasi aksi anarkis salah satunya pemblokiran jalan tol. Massa akan dikawal dari titik pemberangkatan hingga ke GBK.

"Ya makanya dikawal, itu kan ada polisinya, dikawal sampai lokasi, nanti mobilnya diparkirkan di tempat khusus," imbuhnya.

Kapolda menegaskan, pihaknya akan menindak tegas massa yang melakukan aksi sweeping dan tindakan anarkis. "Iya dong pasti, kalau sweeping pasti akan kita tindak," cetusnya.

Sementara terkait kekuatan yang akan dikerahkan untuk pengamanan, hal itu akan dibahas dalam rapat dengan mengundang jajaran Polda Jawa Barat, Polda Banten dan koordinator serikat pekerja buruh pada Rabu (27/4) nanti.

"Ya nanti hari Rabu itu kita pastikan berapa kekuatannya, berapa kamu (serikat pekerja buruh) yang mau dikerahkan jumlah pesertanya. Ya kita sesuaikan (pengamanan) dengan mereka," katanya.

Peringatan May Day tersebut bertepatan dengan hari Minggu, yang menurut ketentuan UU No 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, Sabtu dan Minggu tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa. Tapi, polisi sendiri belum mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh massa buruh dalam memperingati Hari Buruh tersebut.

"Itulah makanya kita menyamakan persepsi itu kita pertimbangan. Bahkan mereka (serikat pekerja buruh) menyarankan car free day ini ditiadakan, kok enak sekali. Ini belum ke saya, baru ke Dirintel, ya kalau begitu namanya ini gak bener wong jelas aturannya sudah ada kok malah nyalahkan aturan yang lain," terang Kapolda.

Meski buruh tetap berkeinginan untuk memperingati May Day pada Minggu, 1 Mei nanti, polisi pun menyiapkan perencanaan pengamanannya.

"Oh iya pasti, kita apapun enggak boleh under estimate, jadi apapun, kita persiapkan dengan benar pengaman itu. Tapi kita jelaskan bahwa hari Rabu itu, rambu-rambu supaya ditaati oleh mereka, saya ingatkan nanti, harus begini begini. Jadi kalau anda melanggar, berarti anda tidak melaksanakan perintah aparat, risikonya adalah pelanggaran hukum," tegasnya.

Soal kegiatan yang akan dilakukan buruh, lanjut Kapolda, pihak serikat buruh telah menyampaikan rencana untuk menyelenggarakan hiburan di Stadion GBK, Jakpus.

"Nah itulah yang kita kemarin kan katakan akan bentuk seperti tahun lalu. Yya kalau mau seperti itu ya silakan, tapi dia kemarin per buruh ditarik (iuran) Rp 15 ribu per buruh, itu saya dengar. Ya berarti untuk hiburan-hiburan di sana ya syukur Alhamdulilah. Tapi jangan hiburan terus jalan kaki bikin macet jalan kan ada pengguna jalan yang lain, nah itu yang kita imbau," pungkasnya.

Reporter : Anisyah Al Faqir
Mayday, buruh bakal suarakan nasib korban penggusuran Pasar Ikan

Merdeka.com - Dalam rangka memperingati hari buruh internasional Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KBSI) akan melakukan aksi sosial terhadap warga korban penggusuran di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam aksinya tersebut direncanakan akan ada 5000 buruh yang turun ke jalan menyuarakan nasib korban penggusuran.

"Aku tidak suka aparat represif terhadap rakyat kecil. Buruh dari dulu melihat penggusuran seperti itu sangat menolak," kata Koordinator KSBSI, Sunardi di Masjid Luar Batang, Jakarta Utara, Kamis (21/4).

Sunardi mengaku kedatangannya ke Masjid Luar Batang ini untuk mengkonsolidasikan rencana tersebut kepada tokoh masyarakat tersebut. Dia juga menuturkan saat ini para buruh tengah mengumpulkan bantuan berupa pengumpulan bantuan.

Lebih jauh Sunardi menerangkan pembangunan reklamasi itu awal mula dari pembuatan Garuda Raksasa yang merupakan proyek Belanda yang bekerja sama dengan Korea. Dia mengaku sudah beberapa kali diajak developer dari Belanda terkait garuda raksasa dengan penggusuran warga.

"Garuda raksasa itu pembangunan dam yang akan dibuat oleh pemerintah. Reklamasi pantai pesisir jakarta untuk dibangun dam dari bekasi sampai Kosmabi. Ditengahnya itu nanti ada waduk yang menelan biaya Rp. 80 Triliun," terang Sunardi.

Menurut Sunardi proyek tersebut bisa mengancam kehidupan nelayan yang ada di sepanjang pesisir pantai Jakarta. Kata dia, dampak reklamasi ini sangat merugikan warga pesisir pantai utara Jakarta itu.

"Dampaknya, nelayan tergusur baik di Muara Angke, Cilincing dan yang lainnya. Pedagang dan petani kerang juga ikut jadi korban. Rp 80 T Itu nilai fantastik. Kalau buat masyarakat ini akan bermanfaat sekali," ungkap Sunardi.

Reporter : Hana Adi Perdana
Darmin nilai peningkatan kompetensi pekerja RI lambat

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui ketidaksinkronan antarlembaga pemerintah menghambat peningkatan kompetensi pekerja Indonesia.

Hal tersebut diungkapkannya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa (26/4).

"Sekarang masih ada tumpang tindih dan tidak sinkron antar lembaga dan institusi yang sudah ada."

Atas dasar itu, Darmin mendukung kerja sama yang dilakukan antara Kementerian Tenaga Kerja dan kadin. Menurutnya, kerja sama itu bisa memercepat pembentukan standar kompetensi pekerja.

"Kami punya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tapi tidak punya mekanisme yang memadukan semua pihak untuk bekerja sama agar standar kompetensi bisa dibangkitkan," kata Darmin.

Dia menambahkan, peningkatan kompetensi tidak bisa mengandalkan pendidikan formal semata. Itu perlu dukungan dari lembaga dan institusi yang mengurusi sertifikasi profesi.

"Setiap negara tidak bisa mengandalkan pendidikan formal saja. Diperlukan kompetensi tertentu untuk mendukung tenaga kerja," katanya.

"Anak saya di Information Technology, dia juga punya sertifikat yang dikeluarkan Inggris dan Amerika. Sehingga dia punya opsi mencari pekerjaan."

http://m.detik.com/news/berita/31959...tuk-beli-motor& http://m.detik.com/news/berita/31964...may-day-di-gbk & http://m.merdeka.com/peristiwa/mayda...asar-ikan.html & http://m.merdeka.com/uang/darmin-nil...ri-lambat.html