TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan muncul dalam dokumen Panama Papers. Ia disebut sebagai direktur sebuah offshore company bernama Mayfair International Ltd. yang berbasis di negara bebas pajak, Seychelles. Lalu, apa tanggapan RI 1 dan 2?

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa kali berseberangan dengan Luhut, memilih berhati-hati dalam memberi komentar. Lewat juru bicaranya, Hussein Abdullah, Jusuf Kalla menjelaskan keberadaan nama Luhut di Panama Papers perlu dipastikan dan dipelajari terlebih dahulu. Pasalnya, seseorang yang namanya terdapat di dalam Panama Papers belum berarti berbuat kejahatan.

Hussein mengaku tak tahu apakah nantinya Jusuf Kalla juga akan memanggil Luhut untuk meminta klarifikasi perihal Panama Papers. Hussein enggan berspekulasi soal tersebut. "Sejauh yang saya tahu, belum ada rencana memanggil dia. Mungkin bisa ditanyakan ke Istana (Presiden)," ujarnya.

Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, enggan berkomentar soal keberadaan nama Luhut di Panama Papers. Apalagi dirinya juga belum membaca data Panama Papers yang mencamtumkan nama Luhut beserta anggota keluarganya. "Saya belum tahu, baca datanya saja belum. Coba saya ditanya lagi hari Senin nanti," ujar Johan.

Johan pun mengaku belum tahu apakah Presiden Joko Widodo akan memanggil Luhut juga nantinya.

Adapun Luhut menyatakan tidak pernah mengenal perusahaan bernama Mayfair. "Saya tidak kenal," katanya kepada Tempo, Kamis, 21 April 2016.

Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca. Kantor pengacara yang berbasis di Panama ini terkenal memiliki spesialisasi membuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak, seperti British Virgin Islands.

Dokumen Mossack Fonseca bocor pada awal 2015 pada surat kabar Jerman, Suddeustsche Zeitung. Koran ini kemudian memutuskan bekerja sama dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. ICIJ lalu mengorganisasi kolaborasi investigasi global dengan hampir 400 jurnalis dari seratus media di seluruh dunia, termasuk dengan Tempo dari Indonesia.

https://nasional.tempo.co/read/news/...-panama-papers

Hmm, kita harapkan action tegas dari pak jokowi