Kuasa Hukum Luar Batang, Yusril Ihza Mahendra mengecam keterlibatan TNI dalam penertiban kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. TNI seharusnya berpegang pada prinsipnya yakni menangani masalah pertahanan dan ancaman dari luar.

"Saya meminta TNI tidak dilibatkan dalam masalah penggusuran," kata Yusril di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kamis, (21/4/2016).

Yusril melanjutkan, seharusnya TNI bisa menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama untuk turut serta dalam penertiban. Menurutnya, TNI tidak bisa dikerahkan untuk mengamankan penggusuran di Jakarta. "Mestinya TNI menolak dilibatkan karena memang tidak dibutuhkan kekuatan TNI," ujarnya.

Jika merunut undang-undang, semestinya pengerahan TNI hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi angkata bersenjata. "Pengerahan TNI hanya bisa dilakukan Presiden. Saya ingat betul karena saya yang membuat undang-undang," tuturnya.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...bangunan/15485

bih yak kan bih baik