Ahok Diproyeksikan Menjadi Wakil Jokowi di Pilpres 2019 ?
07/02/2016

Jakarta – Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok makin melambung tinggi. Hal ini membuatnya dijagokan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Tak cukup sampai disitu, banyak netizen yang menganggap bahwa Ahok akan sukses jika dipasangkan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan digelar 2019 mendatang.

Ahok Diproyeksikan Menjadi Wakil Jokowi di Pilpres 2019 ?

Berdasar pantauan tim Harian Indo, Minggu (7/2/2016), belakangan ini makin banyak netizen yang menjagokan pasangan Jokowi-Ahok untuk maju dalam Pilpres 2019. Memang sebelumnya Jokowi-Ahok pernah berduet sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih pada Pilgub DKI 2012
.
Meski namanya mulai ramai disebut akan meramaikan Pilpres 2019, Ahok masih belum ingin membicarakan sejauh itu. Pasalnya, mantan Bupati Bangka-Belitung ini telah membulatkan tekadnya untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI 2017 mendatang lewat jalur independen.

Sikap Ahok ini tentunya ingin menghormati para pendukungnya yang tergabung dalam komunitas Teman Ahok. Pendukung Ahok ini memang sudah menunjukkan komitmen dan kerja keras mengumpulkan satu juta KTP untuk memuluskan langkah Ahok maju di Pilgub DKI 2017. Hingga hari ini, Minggu (7/2), Teman Ahok telah mengumpulkan total 672.706 lembar KTP.
Kita tunggu saja kiprah Ahok ke depannya ya, karena apapun bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
http://m.harianindo.com/2016/02/07/7...-pilpres-2019/


Ahok Bocorkan Siapa Cawapres Pendamping Jokowi di Pilpres 2019
Jumat, 18 Maret 2016, 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menampik kabar jika dirinya akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaju dalam Pilpres 2019. Ia pun membuka kabar perihal siapa yang nantinya mendampingi Jokowi.

Awalnya, Ahok sebenarnya enggan memberi bocoran. Namun, seusai didesak pertanyaan oleh wartawan, akhirnya Ahok menyerah untuk merahasiakannya. Ia memberi kejelasan pada awak media.

"Pak Jokowi sudah ada calon kok wakil presidennya siapa. Rahasia, saya nggak mau menyebutkan. Pokoknya ada lah. Nggak usah mancing-mancing. Yang pasti bukan orang partai saja," katanya di Balai Kota, Jumat (18/3).

Diketahui hubungan antara Ahok dan Jokowi terbilang dekat. Keduanya bersama memenangi Pilgub DKI Jakarta 2012. Seusai Jokowi menjadi presiden, Ahok menjadi gubernur pengganti. Hingga saat ini keduanya masih dekat dengan sejumlah pertemuan yang kerap diadakan.
http://nasional.republika.co.id/beri...i-pilpres-2019


Ini Dia ‘Kongkalikong’ Jokowi-Ahok Demi Kekuasaan 2019
Selasa (22/7/2015)

intelijen – Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden RI telah mencederai demokrasi.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (09/09). “Kalau Ahok mengusulkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipilih Presiden, sama saja Ahok ingin terpilih lagi. Jokowi sangat bersahabat dengan Ahok. Ini sama saja mencederai demokrasi,” tegas Muslim Arbi.

Menurut Muslim, Ahok mengusulkan hal tersebut karena melihat peta politik menjelang Pilkada DKI 2017 kemungkinan Ahok kalah. “Ahok mengandalkan jalur independen, tetapi saat ini ada penolakan Ahok secara massif untuk memimpin Ibukota lagi,” papar Muslim.

Kata Muslim, ada kemungkinan, Presiden Jokowi menyetujui usulan Ahok, karena untuk basis dukungan di Pilpres 2019. “Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat dibutuhkan Jokowi di Pilpres 2019, di mana Jokowi akan maju lagi,” jelas Muslim.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan, agar Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) direvisi.

Salah satu poin yang diusulkan yaitu terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Ahok meminta agar kepala daerah khusus di ibukota negara, yakni Jakarta, tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan dipilih presiden dan setingkat menteri.

“Sebagai ibukota harus dibuat khusus dari kota lainnya. Lebih khusus lagi, Gubernur dan Wagub DKI tidak dipilih rakyat, dipilih Presiden saja. ‎Biar nggak ada yang berantem-berantem lagi,” ujarnya ketika membuka rapat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7).
https://www.intelijen.co.id/ini-dia-...ekuasaan-2019/


Kata Yusril, Ahok Capres 2019 Jika Menang Pilgub DKI 2017
Sabtu, 6 Februari 2016 16:42 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasannya berniat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 mendatang.

Menurut Yusril, sebenarnya dia masih memiliki niat besar untuk mendapatkan jabatan presiden.

Namun, mantan Menteri Kehakiman ini berpendapat dirinya harus dapat mengalahkan Gubernur DKI Jakarta pertahana, Basuki Tjahaja Purnama, sebelum mencoba menantang Joko Widodo dalam Pemilu 2019.

"Kalau seperti kata jawara banten 'ente kalau mau bertarung lawan Jokowi harus ngelangkahin mayatnya Ahok dulu'," kata Yusril Ihza Mahendra dengan nada bercanda pada acara peluncuran bukunya di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Seolah tidak ingin dinilai hanya mengejar jabatan, Yusril menyebut bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa Ahok akan mencoba bertarung pada Pemilu 2019 jika berhasil terpilih kembali pada Pilkada 2017.

"Perkiraan saya kalau 2017, Pak Ahok menang Pilgub, beliau juga akan maju ke Pilpres," kata Yusril.

Lebih lanjut, terkait upayanya ikut bertarung dalam Pilkada Jakarta 2017, Yusril mengaku telah ada sejumlah orang yang mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepadanya.

Beberapa partai politik juga dia klaim telah menunjukan dukungan kepadanya.
http://nasional.rimanews.com/politik...u-Pilpres-2019


Cawapres Jokowi 2019 bukan Orang partai, PDIP: Ahok Ngawur!
SABTU, 19 MARET 2016 , 21:23:00 WIB

RMOL. PDIP membantah keras penyataan Basuki T. Purnama yang menyebut Presiden Jokowi sudah punya cawapres untuk 2019. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta itu disebut ngawur dan tak berdasar.

"Di mana linknya? linknya? Ngawur gitu ya. Hmm," ujar politisi PDIP Eva Kusuma Sundari lewat pesan singkat, malam ini (Sabtu, 19/3).

Pernyataan Ahok yang dimaksud terlontar di Balaikota, kemarin. Saat itu, dia diminta tanggapan oleh wartawan mengenai komentar Ahmad Dhani yang menyebut dirinya mau jadi gubernur lagi karena ingin menjadi cawapres Jokowi di 2019. Denga‎n tegas Ahok membantahnya. "Nggaklah," ucapnya waktu itu.

Namun, pernyataan Ahok selanjutnya justru membuka rahasia bahwa Jokowi sudah menyiapkan nama pemdampingnya di 2019 nanti. "Pak Jokowi sudah ada calon wakil presidennya kok. (Tapi), saya nggak mau nyebutin, rahasia," cetusnya.

Walau didesak, waktu itu Ahok tidak mau menjawabnya. Dia hanya menyebut, kandidat cawapres Jokowi bukan orang partai.

Ahok kemudian memastikan dirinya maju justru untuk melanjutkan program Jokowi di DKI. "Pak Jokowi dulu pergi (dari gubernur DKI menjadi presiden), kan ada saya (yang menggantikan sebagai gubernur DKI). Kalau saya pergi (jadi cawapres), siapa yang di sini (gubernur DKI)," cetusnya.

Kata Eva, PDIP jelas punya orientasi untuk memenangkan pertarungan di 2019. Berbagai kerja politik sudah dilakukan untuk itu. Tapi, untuk saat ini PDIP belum mengerucut ke penentuan nama baik presiden maupun wapresnya. Kerja yang dilakukan PDIP baru penyiapan sumber daya agar mampu menjadi mesin pemenangan di 2019.

"Setiap upaya sejak 2014 adalah investasi untuk 2019, karena itu jadi orientasi semua partai. Pilkada serentak, termasuk Pilgub DKI, juga diposisikan demikian. Terutama menyiapkan sel-sel struktur partai yang trampil berperan sebagai mesin pemenangan," jelasnya.

Jika hasil dari kerja-kerja politik itu maksimal, bisa menjadi bargain untuk menentukan pasangan capres-cawapres. Jadi, konsentrasi sekarang adalah kerja sebaik mungkin dan memenangkan pilkada sebanyak mungkin.

Soal capres dan cawapres 2019, kata Eva, PDIP memilih menyiapkan stok sebanyak-banyaknya. Di akhirnya nanti baru ditentukan sesuai supply and demand plus elektabilitas calon-calon itu. "Kami siapkan stock sebanyaknya untuk ditawarkan ke pemilih. Tinggal nanti fokus ke popularitas dan elektabilitas mereka," jelasnya.

Menurut Eva, keefektifan struktur PDIP ini sudah teruji di Pilkada DKI 2012 yang kemudian disempurnakan dengan mengantar Jokowi jadi presiden. Dalam pertarungan itu, semua administrasi Pilpres ditangani PDIP sendiri. Jadi, dia agak bingung kalau Ahok sampai tahu sosok yang akan maju dari PDIP di Pilpres 2019.

Eva juga membantah pernyataan Ahok bahwa pendamping Jokowi di 2019 bukan orang partai. Menurutnya, PDIP akan sekuat tenaga memajukan kader baik sebagai capres maupun cawapres. "Kami akan upayakan mengusung kader sendiri sehingga menjamin kemenangan prosedural dan substantial," tandasnya.
http://www.rmol.co/read/2016/03/19/2...-Ahok-Ngawur!-

-------------------------------

Jalan Ahok menuju RI-1 itu memang yang paling memungkinkan itu dengan cara "membonceng" Jokowi di Pilpres 2019 kelak, sebagai Wapresnya (mirip kasus Pilgub DKI Jakarta dulu). Nanti kalau sudah betul-betul terpilih sebagai Cawapres di 2019, jalan ke RI-1 itu akan semudah dia dulu menuju jabatan gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Jokowi.

Jadi kuncinya agar si Ahok itu kelak bisa jadi RI-1, adalah Jokowi "melepaskan"jabatan Presidennya, lalu kekosongannya otomatis di isi Wapres. Tentang bagaimana Jokowi "melepaskan" jabatannya di periode kedua kelak, itu urusan teknis. Yang jelas bisa "kasar" dan bisa juga "halus". Yang kasar misalnya, Jokowi di kudeta. Yang halus misalnya, Jokowi di impeachment, atau dia "mundur" karena mau jadi Sekjen PBB misalnya. Atau sakit. Atau apalah!

Nah, kelak kalau si Ahok jadi RI-1 kelak ... itu sebenarnya kisah tragedi NKRI baru akan dimulai. Reaksi menolak seperti yang terjadi di DKI Jakarta sekarang, akan terjadi di seluruh Indonesia. Bila kemudian Presiden saat itu memerintah TNI menghadapi rakyat (seperti kasus-kasus penggunaan kekuatan TNI dalam penggusuran di Jakarta belakangan ini), maka persoalannya akan semakin rumit. Membenturkan TNI dan rakyat kecil, memang dikenal sebagai 'strategi Ahok' yang sudah mulai diuji-cobakannya semenjak penggusuran Kalijodo tempo hari, dan pasti akan terus berlanjut. Ini semacam 'test water' oleh Ahok di dalam memanfaatkan kekuatan TNI untuk bisa berhadap-hadapan langsung dengan rakyatnya sendiri. Maksudnya? Agar jangka panjang simpati dan kepercayaan rayat ke TNI pelan-pelan terkikis habis.

Yang paling mengerikan itu bila kemudian kekuatan-kekuatan perlawanan bersenjata semacam Santoso cs, atau Amrozi cs dulu, akan segera bermunculan di seluruh tanah air, melawan kekuatan Pemerintah dan TNI yang saat itu dianggap mereka sewenang-wenang menghadapi rakyatnya demi kepentingan elit penguasa. Akan tambah runyam, kalau sang Presiden juga minta bantuan kekuatan intelejen dan militer asing untuk menindas kekuaran perlawanan seperti itu. NKRI pasti membara dari Sabang sampai Merauke.

Ujung-ujungnya yang dikehendaki oleh "kekuatan besar" dibalik semua itu kelak, adalah perpecahan di seluruh NKRI, mirip proyek "Arab Spring" yang sedang sekarang terjadi di negara-negara berpenduduk mayorutas muslim di kawasan negara-negara Arab di Timur Tengah sana. Hanya proyek "Indonesia Spring" kemungkinan baru dimulai secara riel di tahun 2019 atau beberapa tahun kemudiannya. Ini bisa jadi hanya "ramalan" dari seorang kaskuser semata. Tapi apa baiknya kita semua waspada?



: