Jakarta - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mengagendakan kunjungan ke Pulau Tunda di Serang Banten untuk mengecek langsung pengerukan pasir di pulau tersebut. Disebutkan bahwa pengerukan proyek reklamasi di Teluk Jakarta menggunakan pasir yang diambil dari Pulau Tunda.

Namun sebelum ke Pulau Tunda, sejumlah anggota Komisi IV DPR dibawa untuk melihat proyek reklamasi yang juga dilakukan di Provinsi Banten. Rombongan sempat dibingungkan dengan lokasi reklamasi yang dimaksud.




Awalnya tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) membawa rombongan ke lokasi yang hanya berupa lahan bekas urukan. Dua kali rombongan mendatanginya. Ternyata lokasi berada di belakang tempat itu dan kendaraan harus memutar jalan.

Tiba di lokasi yang dituju, reklamasi yang dimaksud KKP ternyata adalah reklamasi pantai. Bukan reklamasi pulau seperti yang ada di Teluk Jakarta.

"Kami datang ke sini untuk melihat perbandingan reklamasi di Banten karena ada rencana 6 pulau buatan dibangun di Teluk Banten, seluas 7.500 hektar. Jangan sampai seperti Teluk Jakarta. Semua harus menunjuk pada UU," ungkap Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga yang memimpin rombongan.

Lokasi reklamasi pantai itu berada di daerah Bojonegara, Serang, Banten. Reklamasi tersambung dengan daratan dan dilakukan oleh perusahaan mining contractor, PT SBS.

"Izin reklamasi dari tahun 2012. Ini menggunakan Amdal parcial, pemda yang mengeluarkan," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti menjelaskan soal izin reklamasi itu.

Hasil reklamasi di tempat ini tidak berbeda seperti pinggir pantai biasa. Namun memang sejumlah alat berat seperti crane tampak berada di sekitar kawasan SBS ini. Viva Yoga pun lalu mengatakan, karena Banten sudah masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), seharusnya izin Amdal didapat dari pusat.

"Kalau KSN nggak bisa parsial, harus izin terpadu, komprehensif. harus ada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)-nya juga. Bagaimana izin pengerukannya. Makanya kami mau cek sekaligus mengingatkan," jelas Viva.

Enam pulau reklamasi di Teluk Banten sendiri belum dibangun, baru pada proses perencanaan. Salah satu pengembang yang akan membangun reklamasi dengan menjadikannya sebagai kawasan terpadu adalah PT Multimas Nabati Asahan (MNA), bagian dari Wilmar Group.

Rombongan Komisi IV pun dibawa ke kompleks kawasan yang sudah dibangun sebagian namun masih berada di darat. Lokasinya tidak jauh dari PT SBS. Pimpinan perusahaan itu menyatakan pihaknya masih dalam tahap perencanaan untuk membangun reklamasi yang berada di laut itu. Meski begitu, mereka mengakui telah menimbun bagian sisi pantai karena dampak abrasi.

"Total 800 hektar untuk PT MNA. Sebelah kawasan ini untuk PLTU yang akan dibangun PLN, kerjasama dengan perusahaan China. Amdal kami awal sudah ada, dari perusahaan lama. Tapi kami sedang perbaharui Amdal dengan nama perusahaan kami. Kami tidak akan bangun jika belum ada amdal," jelas pimpinan PT MNA.

Kepada PT MNA, rombongan Komisi IV mengingatkan bahwa dalam membangun reklamasi harus memenuhi persyaratan yang ada. Termasuk soal regulasi agar tidak ada tumpang tindih peraturan seperti yang terjadi di Reklamasi Teluk Jakarta.

"Selama proses mohon dipenuhi syaratnya. Isu lingkungan harus diperhatikan, jangan hanya kejar oppurtunity. Jadi saya wanti-wanti. Juga nelayan kecil harus diperhatikan," ingat anggota Komisi IV Rahmad Handoyo ang ikut hadir mengingatkan PT MNA.

Komisi IV juga melihat peta perencanaan dari kompleks PT MNA yang rencananya akan dibangun. Sekaligus memastikan bahwa tidak ada masalah sengketa lahan.

"Kita warning, lihat petanya jangan sampai melanggar perundang-undangan. Kami melakukan pengawasan, kalau di Teluk Banten gimana. Karena selama ini kita cuma bicara Teluk Jakarta," kata Viva Yoga menambahkan.

Selain Viva Yoga dan Rahmad, turut serta dalam rombongan Mindo Sianipar, Sianipar, Hengki Kurniadi, Azhar Romli, Mohammad Suryo Alam, Marleny Bachsin, Vivi Sumanteri Jayabaya, dan Eko Hendro Purnomo. Rombongan ini sedang mengupayakan untuk bisa berkunjung ke Pulau Tunda, lokasi pengerukan pasir untuk Reklamasi Teluk Jakarta.

http://m.detik.com/news/berita/31923...masi-di-banten

ini napa ga da yg ribut ya?

emank di banten kaga ada nelayan apa yak??