Siapa menebar angin dia akan menuai badai. Pepatah ini cocok untuk menggambarkan lembaga BPK. Lembaga yg paling dianggap kredibel untuk urusan audit keuangan negara.

Tapi sungguh aneh mengapa BPK dalam mengaudit keuangan Pemda DKI telah menjelma sebagai lembaga yg melebihi kewenangannya.

Untuk urusan tanah yg semestinya dipercayakan kepada BPN, BPK telah memberi tafsir sendiri terhadap lokasi objek tanah yg telah memiliki sertifikat otentik yg dikeluarkan lembaga resmi yg bernama BPN.

BPK tidak mengakui data data yg tersurat di sertifikat otentik yg diterbitkan oleh sebuah lembaga tunggal yg diberi kewenangan oleh UU yg bernama BPN.


Sudah jelas objek tanah yg dibeli Pemda DKI di sertifikat otentik tertulis beralamat di kyai tapa. Tapi mengapa BPN tidak mengakuinya.

Pembangkangan terhadap data data otentik yg sah tersebut dituangkan dalam suatu audit yg kemudian menyimpulkan adanya indikasi kerugian negara.

Pembangkangan BPK terhadap dokumen otentik yg dikeluarkan oleh lembaga resmi yg diberi kewenangan oleh UU adalah suatu sikap yg dapat dianggap melawan hukum.

Jika BPK tidak mengakui dan manaifkan dokumen resmi yg diterbitkam BPN, maka tidaklah heran jika hasil audit BPK pun akan dinaifkan oleh pihak lain.

pertanyaannya adalah darimana BPK dapat sertifkat tanah sumber waras sehingga berbeda dengan yang dikeluarkan BPN? mungkinkah BPK dapat sertifikatnya dari Planet namec? mungkinkah BPK menambah kewenangannya sendiri dgn beralih menjadi Badan Pensertifikat Ketanahan? atau jangan-jangan BPK dapat alamat palsu?

kemungkinan terbesarnya BPK dapat alamat palsu. ada sekelompok orang (tukang audit) yang sengaja memanipulasi data. jika ayu tingting dapat alamat palsu dan tak dapat berjumpa dengan kekasihnya maka beda hal dengan BPK yang dapat alamat palsu tapi justru mengaku-ngaku berjumpa dengan kekasihnya (hasil audit). maka pantaslah kalo hasil audit BPK dinaifkan oleh banyak pihak karena penuh dengan kepalsuan.

salah satu indikasi kepalsuan itu adalah dengan dinonaktifkanya salah satu Auditor BPK yang menangani sumber waras



bukan hanya sertifikat yang dinaifkan BPK, tapi juga NJOP Sumber Waras. NJOP Sumber Waras yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa.

Faktur yang ditandatangani Satrio Banjuadji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol menyebutkan tanah itu di Jalan Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta.

dengan banyaknya data dan fakta yang dinaifkan BPK, kini poros beralih menjadi BPK VS Ahok/BPN/Dirjen pajak

Satu persatu organisasi anti korupsi mulai dari ICW, Pukat UGM hingga Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) buka suara menyarankan BPK untuk mengakui kesalahannya (kepalsuannya).



Merasa terpojok dan belangnya ketahuan BPK kini banting stir, BPK seperti kebakaran jenggot, dari konfrensi pers mendadak hingga menantang duel Ahok di bundaran HI.

Tak kehilangan Akal, BPK mencari metode berkelis baru. tak tanggung-tanggung BPK langsung meminta perlindungan dari DPR.



Rapat antara Komisi III DPR dan BPK tersebut berlangsung tertutup baik untuk umum maupun untuk media. BPK sebelumnya menyimpulkan ada penyimpangan dalam pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014, BPK menemukan indikasi kerugikan daerah senilai Rp191,33 miliar.

Akan tetapi apa yang terjadi pasca pertemuan tertutup antara BPK dengan DPR sungguh mengejutkan. angka kerugian negara yang semula disebut BPK DKI mencapai Rp 191,33 miliar berubah hanya dalam beberapa jam. dari Rp 191,33 miliar menjadi Rp 173 miliar.



mengapa? kenapa? kok bisa? hanya dengan duduk-duduk sekian jam indikasi kerugian bisa berubah dengan drastis? audit yang katanya kredibel dan dilakukan dengan metode berstandar internasional bisa berubah dalam sekejap? kepalsuan apalagi ini? bukankah BPK selama ini begitu ngotot dan yakin kalo audit yang dilakukannya benar dan asli? lantas kalo benar dan asli? kenapa sekarang berubah hasil temuannya?

Satu kepalsuan akan diikuti kepalsuan-kepalsuan lainnya. boleh dibilang kepalsuan BPK ini diatur sedemikian sistemik, dari yang katanya BPK tak mungkin salah, BPK berstandar internasional, BPK tak bisa dituntut, hingga BPK katanya tak pernah kalah dipengadilan.

Heii.. BPK. ketahuilah selama anda masih berpijak diatas tanah planet Bumi maka anda tak akan pernah luput dari kesalahan. jangan beranggapan bahwa semua Auditmu itu sudah pasti benar dan tak mungkin salah, kecuali anda berpijak diatas tanah planet Namec.

Tidak ada salahnya Kalo anda (BPK) meminta maaf dan mengakui kesalahan. Betul memang kalo indonesia butuh BPK, tapi bukan BPK yang penuh kepalsuan..



Salam Indonesia tanpa kepalsuan!!

Sekian dulu pertemuan kita kali ini, sampe ketemu dipertemuan-pertemuan berikutnya