Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras masuk ke tahap penyelidikan. Langkah itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan audit investigasi untuk proyek milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Audit investigasi BPK kemudian menjadi polemik. Namun, KPK tetap mempercayai hasil audit tersebut.

"Sampai saat ini KPK pegang audit yang diberikan Agustus tahun lalu. Info BPK belum ada lagi. BPK itu kan lembaga yang melakukan audit. Kami sepenuhnya percaya hasil audit," ujar Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 April 2016.

Yuyuk mengatakan, hasil audit investigasi BPK tersebut yang dijadikan pedoman dalam mengungkap dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Itulah yang kami pegang yang kami jadikan dasar pemeriksaan. Sudah jadi tugas dari BPK untuk audit itu. Kami percaya sama BPK," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut hasil audit BPK ngaco. Pernyataan Ahok memancing banyak reaksi baik dari pemerintah maupun DPR. Hingga akhirnya Komisi III DPR mendatangi gedung BPK untuk menanyakan hasil audit tersebut.

http://nasional.news.viva.co.id/news...s-sumber-waras