Jakarta - Pertemuan di kediaman Sugiyanto Kusuma alias Aguan tengah didalami penyidik KPK. Pasalnya ada sejumlah anggota DPRD saat pertemuan itu dan diduga tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal itu pun sempat diamini pengacara M Sanusi, Krisna Murthi, saat ditanya awak media di KPK beberapa waktu lalu. Namun tiba-tiba kini pernyataan pengacara itu berubah.

"Pertemuan itu memang ada. Itu perlu saya klarifikasi sedikit bahwa pertemuan itu di rumah Aguan sama sekali tidak membahas soal Raperda. Pertemuan itu ya Pak Sanusi diundang oleh Pak Taufik karena waktu itu berkaitan dengan pas Gong Xi Fa Chai (imlek, -red)," ujar Krisna di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/4/2016).

Namun saat dicecar awak media bahwa dia sempat menyebut adanya pembicaraan teknis Raperda, Krisna mengelak. Menurutnya, pertemuan itu dilakukan dalam suasana perayaan hari raya Imlek semata.

"Enggak ada, enggak ada. Jadi ke tempatnya Pak Aguan tidak ada bahasan mengenai Raperda itu sendiri. Entah teknis atau apa itu enggak ada. Jadi hanya sekedar silaturahmi karena itu hari Imlek," ujarnya.
Aguan

Sebelumnya pada Selasa, 19 April 2016, Aguan yang ditanya soal pertemuan dengan anggota dewan di rumahnya itu hanya diam. Saat terus dicecar soal kebenaran pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI yang digelar di rumahnya beberapa waktu yang lalu, Aguan terus bergeming.

KPK memang tengah mendalami soal pertemuan di rumah Aguan tersebut. Bos Agung Sedayu Group itu pernah menjamu para anggota DPRD DKI pada akhir 2015 lalu. Nama yang disebut hadir adalah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Muhammad Sangaji dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin.

Padahal soal kebenaran pertemuan itu sudah diamini oleh pihak M Sanusi yang kini telah menjadi tersangka suap pembahasan Raperda Reklamasi. Lewat pengacaranya, Krisna Murthi yang menyebut kliennya sempat ditelepon oleh M Taufik untuk datang dalam pertemuan di rumah Aguan. Krisna menyebut M Sanusi diminta untuk menjelaskan tentang Raperda.

"Bang Uci ditelepon sama bang Taufik untuk datang ke sana (rumah Aguan) menjelaskan secara teknis. Tentang mekanisme," ucap Krisna saat itu.

Sayangnya, Taufik yang dikonfirmasi terkait pertemuan itu juga bungkam. Politisi Gerindra yang sudah diperiksa dua kali itu tak mau menjawab semua pertanyaan tentang pertemuan yang membahas Raperda Zonasi dan Tata Ruang Reklamasi.

Untuk diketahui PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group yang menggarap 5 pulau di proyek reklamasi. Lima pulau tersebut antara lain Pulau A (79 Ha), Pulau B (380 Ha), Pulau C (276 Ha), Pulau D (312 Ha), dan Pulau E (284 Ha). Bisa dibilang, Agung Sedayu mendapatkan hak reklamasi paling besar dibandingkan yang lainnya.

Sementara itu, KPK sudah memastikan akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Siapa tersangkanya? Tentu publik tinggal menunggu pengumuman dari KPK.

Namun, sejak jauh hari KPK sudah memberi petunjuk soal siapa tersangka berikutnya, yakni yang disebut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sebagai 'big boss'. Saut memberikan sedikit penjelasan bahwa 'big boss' ini telah dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri.

Lalu, penyidikan KPK juga membidik beberapa anggota DPRD DKI selain M Sanusi. Sebabnya, KPK mencurigai ada kongkalikong yang sengaja mengatur agar pembahasan raperda zonasi dan tata ruang pulau reklamasi tidak pernah disahkan dengan cara setiap rapat sengaja dibuat tidak pernah kuorum.
pikun
====================
Plintat-plintut ngomong kaya k*ntut
Lanjutkeeenn