http://www.beritasatu.com/megapolita...lalu-lama.html

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah agar tidak memberlakukan pemberhentian sementara ( moratorium) reklamasi Jakarta terlalu lama. Sebab, kalau terlalu lama kepercayaan asing terhadap negara Indonesia berkurang. “Pasalnya, pelaku reklamasi di Teluk Jakarta memakai tenaga ahli (adviser) asing terutama Belanda. Mereka memakai adviser Belanda supaya reklamasi itu tidak akan berdampak banjir,” kata Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita, kepada SP, Rabu (20/4) pagi.
Oleh karena itu, Suryadi meminta agar pemerintah membantu mempercepat semua proses dan penyelesaikan perizinan reklamasi dibantu. “Apalagi dipersulit, jangan sampai terjadi,” kata dia.
Menurut Suryadi, sejumlah perusahaan yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta memperkerjaan karyawan sekitar 21.000 orang. Itu berarti ketika moratorium dilaksanakan maka para pekerja ini menjadi penganggur. “Kalau moratorium diberlakukan lama maka para pekerja ini lama juga menjadi penganggur,” kata dia.
Ia menegaskan, reklamasi teluk Jakarta didukung oleh 167 perusahaan gerbong. “Nah hal seperti ini harus diperhatikan semua pihak terutama masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan, polemik kewenangan pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemprov DKI Jakarta, sebaiknya jangan mengorbankan para investor yang telah dipercaya mengerjakan pulau reklamasi.
Jika polemik yang sebenarnya tidak terlalu substantif ini dibiarkan terus bergulir, selain dapat mengorbankan pembangunan, kondisi ini juga tidak baik bagi perkembangan iklim investasi tanah air. Para investor menjadi ragu untuk berinvestasi karena tidak adanya kepastian hukum.
Surya mengatakan, kalau reklamasi Teluk Jakarta sudah jadi maka membawa keuntungan yang besar bagi Jakarta bahkan Indonesia. “Banyak orang menjadi pekerja di sana. Ekonomi Jakarta pasti bertumbuh pesat, selain Jakarta menjadi tambah cantik. Dan tak mungkin terjadi banjir karena dikerjakan dengan melibatkan tenaga ahli dari Belanda,” kata dia.
Sementara Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mengatakan, kalau moratorium berlaku dalam waktu lama itu berarti kepastian hukum tidak ada untuk para investor. “Pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada investor dengan memperpendek pemberlakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Dan tentu izin-izin untuk itu segera dikeluarkan,” kata dia.


masih ada yg belum MOVE ON kayanya..kalo reklamasi gagal RI1 Juga bakal kena imbasnya..TRAGIS