BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai, anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jabar 2018 sebesar Rp 3 triliun terlalu besar.

"Bandingkan kebutuhan Pilgub Jabar 2013 lalu yang hanya Rp 1,3 triliun. Padahal, angka tersebut disiapkan untuk dua putaran pilgub. Sekarang kan tidak (dua putaran). Tapi sampai Rp 3 triliun," kata Deddy Mizwar di Gedung Sate Bandung, Senin (18/4/2016).

Oleh karena itu Deddy Mizwar meminta KPU Jawa Barat mengkaji ulang kebutuhan untuk pilgub tersebut.

Deddy mengakui, pihaknya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut karena selain nilainya terlalu besar, Pemerintah Provinsi Jabar memiliki banyak program yang memerlukan anggaran besar.

Ia menyontohkan mulai 2017 mendatang, pemprov akan mengelola SMA/SMK yang saat ini dikelola pemerintah kabupaten/kota.

"Tahun 2017 ini SMU/SMK ditarik ke provinsi, UPTD dikembangkan karena pertambangan masuk ke provinsi. Perikanan, perkebunan, kehutanan, belum lagi sekitar 29 ribu guru yang juga harus kita tanggung. Tambah lagi pilkada? Mati kita," kata Deddy.

Menurut dia, saat ini pemprov juga disibukkan oleh Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang juga memakan biaya besar.

Kalau pun Pemprov Jabar harus tetap memenuhi kebutuhan tersebut, sebutnya, pihaknya akan melakukan pemotongan anggaran untuk sejumlah program yang dijalankan.

"Akhirnya ada beberapa bagian anggaran yang harus dipotong. Kan bahaya," katanya.

Oleh karena itu, Deddy meminta pemerintah pusat ikut membantu pembiayaan Pilgub Jabar 2018.

"Makanya kita wacanakan, APBN harusnya masuk, ditambah APBD. Tapi harus lebih banyak APBN," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir membenarkan, KPU Jabar telah mengajukan Rp 3 triliun untuk Pilgub Jabar 2018.

Menurut dia usulan tersebut disampaikan KPU Jabar saat rapat Komisi I dengan KPU dan Pemprov Jabar, di Gedung DPRD Jabar, beberapa waktu lalu.

Menurut rencana, kata Syahrir, anggaran tersebut akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018 namun angka tersebut bukan keputusan akhir karena masih sekedar pengajuan.

" Itu masih usulan, belum final. Mereka (KPU) nanti akan melakukan penghitungan lagi," katanya.

http://regional.kompas.com/read/2016...ampaign=kpoprd