Reklamasi Hanya Untungkan Cukong Properti
19 APR 2016 12:48



Rimanews - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta hanya menguntungkan pihak pengembang properti sehingga permasalahan itu jangan hanya dilihat dari segi ekonominya saja.

"Proyek reklamasi hanya menguntungkan pengembang properti, sementara rakyat dimutilasi hak-hak konstitusionalnya," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Halim, persoalan sesungguhnya yang dihadapi Jakarta adalah pencemaran laut dari sebanyak 13 sungai yang mengalir di kawasan Ibu Kota.

Selain itu, ujar dia, permasalahan lainnya yang bisa diperburuk akibat reklamasi adalah penurunan muka daratan akibat pemakaian air tanah yang tidak terkontrol.

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok nelayan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan aktivitas reklamasi melanggar konstitusi karena mengganggu penghidupan nelayan dan anggota keluarganya.

Siaran pers Koalisi yang diterima di Jakarta, Senin (18/4), menyebutkan meneruskan proyek reklamasi adalah melanggar konstitusi hukum Indonesia karena reklamasi di Teluk Jakarta menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan nelayan dan warga Jakarta keseluruhan dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup.

Selain itu, dampak lebih lanjut kepada aspek sejarah-budaya yang akan menghilangkan situs sejarah dengan kekayaan budaya masa lalu Jakarta sebagai kota bandar.

Untuk itu, Koalisi menyatakan nelayan di Muara Angke bersama warga Jakarta mendesak untuk segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Mereka menyatakan, proyek yang sarat indikasi korupsi dan pelanggaran hak konstitusional warga pesisir Jakarta ini tidak boleh lagi dilanjutkan.

Hal tersebut karena nasib nelayan tradisional di Teluk Jakarta terbukti menderita sejak proyek reklamasi dijalankan. Selain kehilangan wilayah tangkap, reklamasi telah mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan Teluk Jakarta hingga berakibat pada hilangnya sumber kehidupan nelayan.

Sedangkan bagi kaum perempuan di kalangan masyarakat pesisir, proyek reklamasi yang memiskinkan akan berdampak lebih berat dan mendalam akibat peran gendernya.

Permasalahan lainnya adalah tiadanya kajian lingkungan hidup strategis, analisis dampak dan risiko lingkungan hidup yang komprehensif, termasuk tiadanya regulasi peraturan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
http://ekonomi.rimanews.com/bisnis/r...ukong-Properti


Iklan Properti Pulau Reklamasi Podomoro di China



Harga Rumah di Pulau Reklamasi Rp.9,9 Miliar, Jelas Ini Bukan Untuk Pribumi
Senin, 18 April 2016 14:15 WIB



Beberapa waktu lalu RMOLJakarta berkesempatan mendatangi salah satu lokasi penjualan unit bangunan Pluit City di lantai dasar Mall Bay Walk Pluit, Jakarta Utara, selain Mall Emporium Pluit.

Kata salah seorang sales yang berbincang dengan RMOLJakarta, ada tiga jenis bangunan yang dijual entitas PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), yakni rumah, rumah toko (ruko), dan condominium.

Rumah

Untuk rumah, ada beberapa tipe yang dipasarkan, yakni Oakwood (6×16 meter2), Greenwood (8×18 m2), Waterfly (10×20 m2), dan Palmwood (10×20 m2). Namun, yang tersisa hanya tipe 10×20 m2 dengan harga Rp9,9 miliar, mengingat lebih dari 80 persen hunian yang dipasarkan telah laku terjual.

“Angsurannya 60 bulan,” ujar sales.
“Kalau 9,9 (miliar), berarti cicilannya kurang lebih Rp165 juta per bulan,” imbuh dia.

Posisi wilayah perumahan, nanti berada di sebelah Timur Pluit City, baik cluster apapun. Sedangkan di bagian Barat, dikonsentrasikan untuk perkantoran, kondominium, serta pusat hiburan/belanja.

Sedangkan untuk ruko, berada di wilayah Selatan, dekat dua jembatan akses masuk Pulau G dan menghadap area mall.

Condominium

Posisi condominium berada di sisi Barat, menghadap laut.

PT MWS, kata sales, menyediakan 8 ha dari seluruh luas lahan reklamasi untuk taman. Lahan ini merupakan bagian dari fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang disediakan, sesuai instruksi salah satu pasal yang tertuang dalam Kepgub No. 2238/2014 tentang Izin Reklamasi Pulau G.

Mengenai pasokan air bersih, kata sales yang bertinggi sekitar 160 cm itu, nanti akan ada PDAM yang bertugas mengelola air laut dan air tawar. “Sama kaya di Pantai Mutiara,” terangnya.

Nantinya juga akan ada beberapa dermaga untuk tempat bersandar yatch dan boat di pulau buatan seluas 160 ha ini. Rinciannya, sales itu tak tahu persis. Tapi, akan lebih banyak berada di sisi Timur.

“Kalau dermaganya berapa, kita belum tahu. Cuma yang pasti, di sebelah sana (Barat) yang banyak, karena di sebelah sini ada jogging track, di sini kafe-kafe,” bebernya.

Sales sesumbar, pembangunan Pluit City dari penimbunan pasir hingga bangunan rampung, hanya membutuhkan waktu tiga tahun. Berbeda dengan proyek reklamasi yang pernah ada di ibukota, seperti Marina Bay dan Sentosa yang mencapai 10 tahun.

Dalihnya, menggandeng kontraktor internasional asal Benda, Royal Boskali dan Van Oord International Dredging and Offshore Contractor. Kedua perusahaan tersebut diketahui yang menggarap proyek reklamasi Palm Jumeirah dan The World di Dubai, Uni Emirat Arab.

Kendati penghuni Pluit City nantinya akan dibuat nyaman dengan banyaknya fasilitas wah dan lengkap, lantaran pengembang milik taipan Trihatma Kusuma Haliman itu mengusung konsep satu kota baru, tapi status tanah/bangunan yang dibelinya adalah hak pakai lahan (HPL).

“Kita (diberitahu) dari manajemen itu 30-20-20 tahun. Jadi, 30 tahun pertama. Terus, diperpanjang 20 tahun dan diperpanjang lagi 20 tahun. Baru dikaji ulang,” tuturnya.

Kendati demikian, sales sesumbar, konsumen takkan merugi. Sebab, hingga kini tak ada kasus HPL diambilalih ataupun ditertibkan pemerintah. “Belum ada gedung di Indonesia yang dibongkar sih. Lihat saja kaya di Sarinah, Gajah Mada,” katanya.

Untuk menuju Pluit City, nantinya akan dibangun dua jembatan yang masing-masing sepanjang 300 meter di sisi Selatan. Di sebelah Timur dekat dengan Unit Pembangkitan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara. Sedangkan jembatan di sebelah Barat, dari arah Muara Angke.

“Ini buat input sama output. Ini double decker. Bawahnya buat output doang, atas buat pejalan kaki dari mal Bay Walk ke mal baru (di Pluit City),” tukasnya. (Sumber: RMOL Jakarta)

Jadi untuk siapa pembangunan reklamasi Jakarta?
Untuk para leluhur Ahok “Sang Gubernur Podomoro”?

Salah seorang analis @ZAEffendy menyebut perkiraan keuntungan para konglomerat atas komersialisasi 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta sekitar Rp.60 Triliun. Sementara Pribumi cuma nonton dan digusur.
http://www.eramuslim.com/berita/tahu...m#.VxYoJ9R97IU


Sudah Ada Jual Beli Kavling di Pulau Reklamasi
Rabu 13 Apr 2016, 13:46 WIB



Jakarta - Belum ada satu pun pengembang pulau reklamasi yang diberi izin untuk membangun karena Raperda Tata Ruang dan Zonasi Reklamasi belum disahkan. Namun ada pengembang yang sudah melakukan pembangunan, bahkan menjual kavling. Kok bisa?

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya mempersoalkan pembangunan di Pulau C. Pulau itu digarap oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group dengan luas 276 hektare. Pemilik PT Agung Sedayu Group adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.

Lewat jajarannya, Ahok sudah menyegel pulau C dengan alasan melakukan pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB baru bisa dikeluarkan bisa persoalan kontribusi tambahan dalam raperda sudah dibereskan dengan DPRD. Artinya, masih belum akan keluar dalam waktu dekat ini.

Selanjutnya, ada juga pulau D. Pulau itu sama-sama dikelola oleh PT Kapuk Naga Indah.

Dari dua pulau tersebut ada yang sudah memiliki nama komersial, yakni Golf Island. Lewat brand tersebut, sudah ada transaksi jual beli kavling di sana. Iklan-iklan di media pun sudah lama bermunculan dengan maket desain dan kavling yang sudah dibagi-bagi per wilayah.

Dilihat di situs GolfIsland-pik.com, Selasa (11/4), ada beberapa tipe rumah dan ruko yang sudah ditawarkan. Harganya di kisaran miliaran rupiah dengan luas tanah mulai dari 250 meter persegi. Namun informasi tersebut sudah tak bisa diakses lagi hari ini.
http://news.detik.com/berita/3186929...ulau-reklamasi


Reklamasi Hanya untuk Orang-orang Berkocek Tebal
Selasa, 5 April 2016 | 08:14 WIB


Regatta The Icon, salah satu portofolio Intiland Development, menempati area reklamasi pantai utara Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - "Reklamasi tetap jalan karena dari tahun 1995 sudah ada Keppres (keputusan presiden)-nya, dan menurut saya jalan saja," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (2/4/2016).

Ahok memastikan proyek reklamasi pembangunan 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta tersebut akan tetap berjalan.

Ia menyebut megaproyek ini tidak akan terhenti hanya gara-gara kasus suap yang melibatkan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), salah satu pengembang pulau buatan, dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Untuk siapa reklamasi dibangun?

Membangun pulau buatan dianggap sebagai jalan keluar pengembangan baru di Jakarta. Pasalnya, ketersediaan lahan kosong di darat sudah sangat terbatas. Lahan yang tersisa ini dipatok dengan harga selangit.

Contohnya saja lahan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Saat ini sudah menyentuh angka Rp 80 juta hingga Rp 120 juta per meter persegi.

Angka lebih tinggi dipatok untuk lahan di Central Business District (CBD) Sudirman yakni Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per meter persegi.

Reklamasi kemudian menjadi opsi yang dinilai menarik dan dipilih para pengembang.

"Kami pilih membangun reklamasi karena lahan di daratan Jakarta sudah sangat terbatas. Selain itu, ini pilihan menarik karena properti di tepi pantai banyak peminatnya. Itu Singapura mampu menarik minat orang-orang Indonesia," tutur Vice President Corporate Marketing APLN, Indra W Antono kepada Kompas.com, Minggu (4/4/2016)

]img]http://assets.kompas.com/data/photo/2015/02/15/2102247pluitcity-1575x900-squint-opera-som-03jpg780x390.jpg[/img]
Rancangan induk Pluit City yang dikembangkan PT Agung Podomoro Land Tbk.

Hingga saat ini, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terdapat sembilan pengembang yang mengambil bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Mengacu pada data tersebut, semua pulau yang ada dalam proyek reklamasi diberi kode huruf A sampai Q.

PT Kapuk Naga Indah tercatat menjadi pengembang yang paling banyak mendapat bagian. Anak perusahaan dari Agung Sedayu Group ini tercatat akan menggarap lima pulau, masing-masing Pulau A, B, C, D, dan E.

Untuk Pulau F pembangunannya akan diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo, Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan entitas usaha APLN, dan Pulau H yang diambil PT Taman Harapan Indah.

Tidak semua pulau akan dibangun oleh satu pengembang. Sebab, ada beberapa pulau yang dibangun atas kerja sama dari dua pengembang.

Pulau-pulau tersebut, seperti Pulau I yang pembangunannya diserahkan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan PT Jaladri Eka Pasti, Pulau L ke PT Manggala Krida Yudha dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, serta Pulau M ke PT Manggala Krida Yudha dan PT Pelindo II.

Sementara itu, pembangunan Pulau J dan K akan diserahkan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Pulau N untuk PT Pelindo II, Pulau O kepada PT Jakarta Propertindo, serta Pulau P dan Q untuk PT KEK Marunda.


Properti berfitur pantai ini dijual dengan harga tinggi.

Meski menarik bagi pengembang, namun pembangunan lahan di atas laut tersebut tidak bisa dikatakan murah. Untuk membangun satu meter kubik dibutuhkan dana sekitar Rp 4 juta.

Bahkan, Executive Marketing Director PT Muara Wisesa Samudra, Matius Jusuf, memperkirakan, harga lahan rekayasa sekitar Rp 10 juta per meter kubik dengan kedalaman 7,5 meter.

Dengan ongkos produksi setinggi itu, dapat dipastikan harga properti yang ditawarkan pun sangat tinggi. Bisa menembus angka belasan hingga puluhan juta rupiah per meter persegi.

Pantai Mutiara yang dikembangkan PT Intiland Development Tbk, contohnya. Menurut Vice President Director and Chief Operating Officer Jakarta PT Intiland Development Tbk, Suhendro Prabowo, potensi mendapat keuntungan berlipat dari menjual properti di lahan reklamasi, lebih besar ketimbang lahan daratan.

"Harga kavling kanal (di atas lahan reklamasi) di Pantai Mutiara sekitar Rp 30 juta per meter persegi untuk harga terendah, dan Rp 40 juta per meter persegi untuk harga tertinggi," ujar Suhendro.

Angka ini jauh lebih mahal ketimbang kavling daratnya di kawasan yang sama senilai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per meter persegi.

Sebagai informasi Pantai Mutiara dan apartemen Regatta yang berada di Pantai Mutiara merupakan hasil reklamasi kurin 1990-an. Baca: Regatta II Dibanderol Rp 30 Juta Per Meter persegi

Sementara PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berkolaborasi dengan PT Jaya Real Property Tbk membesut Jaya Ancol Seafront. Ini merupakan proyek perumahan eksklusif berkonsep resor dengan jumlah terbatas, yakni hanya 90 unit.

Harga jual rumah dengan fitur andalan pantai Ancol ini serentang Rp 5 miliar untuk ukuran 8 x 18 meter dan Rp 6,4 miliar untuk ukuran 9 x 25 meter.

Sementara Pluit City yang dibesut APLN, selama tes pasar dijual sekitar Rp 1 miliar untuk unit apartemen, Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar untuk rumah, dan ruko Rp 4 miliar ke atas.

Karena itulah, Matius mengatakan, hanya orang-orang kaya dan berkocek teballah yang bisa membeli properti di atas lahan reklamasi ini.

Betapa tidak, mereka yang membeli kavling kanal Pantai Mutiara dan tinggal di atasnya mendapat fasilitas dermaga mini untuk tempat berlabuh speed boat-nya.

Fasilitas serupa juga disediakan APLN untuk Pluit City. Megaproyek tahap awal seluas 160 hektar ini bahkan dirancang memiliki pusat bisnis sendiri atau central business district (CBD) dengan patokan harga yang juga selangit.
http://properti.kompas.com/read/2016...Berkocek.Tebal

--------------------------------------

Singapura rasa Endonesah rupanya memang sedang dibangun Podomoro dan Gubernurnya di pulau reklamasi itu ...