Calon Bupati Karawang Cellica Mengaku Pernah Palsukan LHKPN

TEMPO.CO, Karawang - Calon Bupati Karawang inkumben, Cellica Nurrachadiana, mengatakan pernah memalsukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam pilkada 2010. Ia berdalih pemalsuan itu dilakukan untuk menghargai laporan kekayaan Bupati Karawang Ade Swara yang lebih rendah daripada kekayaan dirinya. Saat itu, kekayaan Ade mencapai Rp 5 miliar. Saat itu, Cellica maju sebagai wakil bupati mendampingi Ade.

"Dalam melaporkan harta kekayaan saat itu, saya menghargai beliau (Ade Swara). Tapi ada etikanya. Masak calon wakil bupati melaporkan harta kekayaannya melebihi calon bupatinya,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa, 1 Desember 2015.

Kekayaan Cellica melonjak drastis. Dari data LHKPN yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi per 24 Juli 2015, kekayaan Cellica mencapai Rp 37.993.410.640.

Jumlah ini melonjak 17 kali lipat dari LHKPN Cellica pada pilkada 2010. Dari data KPK, Saat pilkada 2010, Cellica melaporkan hartanya hanya senilai Rp 2,2 miliar.

Cellica mengaku sumber kekayaannya berasal dari hibah orang tua dan hasil bisnisnya. “Saya dirut di salah satu perusahaan di Bandung. Delapan puluh persen harta saya hibah dari orang tua. Semua aset tersebut ada di Bandung,” tuturnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Karawang Nana Kustara menjamin Cellica sudah kaya sejak dulu. Sebab, selain sebagai dokter, Cellica merupakan seorang pengusaha dan mempunyai beberapa aset pribadi.

“Dia juga Direktur PT Karya Ariandi, yang bergerak di bidang migas. Ia juga mempunyai usaha kolam renang, futsal, dan properti. Terlebih orang tuanya juga kaya. Bahkan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat juga memakai salah satu rumah dia. Jadi, menurut saya, wajar-wajar saja ketika Cellica mendapat hibah dari orang tuanya,” katanya di kantor DPC Demokrat, Senin, 30 November 2015.

Apalagi, kata dia, selama empat tahun menjadi Wakil Bupati Karawang, Cellica tidak difungsikan selayaknya wakil bupati. Jadi tidak mungkin mendapat uang dari hasil korupsi. “Sehingga tidak bisa sebagai decision maker selama menjabat,” ujarnya.

HISYAM LUTHFIANA