JAKARTA - Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham Tedjaenegara mengaku tidak tahu jika Pemprov DKI melalui Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan pembayaran atas pembelian lahan RS Sumber Waras pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 melalui Bank DKI.

Sebab, lanjut Abraham, tidak ada pemberitahuan terkait transfer uang senilai Rp755,6 miliar dari Pemprov DKI kepada pihak RS Sumber Waras. Abraham baru mengetahui pembayaraan telah dilunasi pada 5 Januari 2015 ketika pihak RS Sumber Waras memeriksa jumlah saldo di rekeningnya.

Abraham tak mempermasalahkan mekanisme pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ia menaruh kepercayaan seluruhnya kepada pihak Pemprov DKI terkait pembayaran.

"Harusnya, setelah perjanjian dia segera bayar, baiknya seperti itu yaa. Tapi saya percaya kepada pemerintah dimana telah lakukan tandatangan akta jual beli namun tidak bayar kan enggak mungkin. Jadi mekanisme pembayaran kita serahkan ke pemerintah. Kalau saya maunya yang itu tadi, pagi tanda tangan, besoknya dibayar itu saya senang," tukas Abraham di kantornya, Senin 18 April 2016.

(Baca juga: Fadli Zon Awasi Ahok Beli Sumber Waras)

Abraham menjelaskan, Pemprov DKI dengan Yayasan Sumber Waras bersepakat untuk melakukan penandatanganan kontrak pada 17 Desember 2014. NJOP lahan tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp20.755.000 di mana lahan seluas 36,441 meter persegi dijual dengan harga Rp755 miliar.

Dalam perjanjian tersebut, RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan seluas 36.441 meter yang sudah dibeli Pemprov DKI. RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan dua tahun setelah pembayaran diterima atau pada 31 Desember 2016. Abraham mengaku pihaknya telah memindahkan sebagian peralatan yang ada di ruangan-ruangan yang berdiri di atas lahan itu.

"Nanti kita pindah ke sisi sini, di lahan yang kita punya. Ini sekarang kita sedang mau memulai renovasi, akan kita maksimalkan pembangunannya," pungkas Abraham. (sus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelian lahan RS Sumber Waras pada tahun 2014 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang saat itu dikepalai oleh Dien Emmawati.

Namun, Dien yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana enggan mengomentari banyak terkait polemik pembelian RS Sumber Waras yang dipermasalahkan oleh BPK.

"Jangan lagi tanya-tanya yang soal itu ya," kata Dien yang ditemui Kompas.com di sela-sela peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/4/2016).

Dien hanya sempat menjawab pertanyaan seputar cara pembayaran yang dilakukan ke pihak Sumber Waras pada 31 Desember 2014 malam hari. Menurut dia, pembayaran dilakukan dengan cek.

"Enggak (tunai) lah. (Cek) iya," ucap Dien.

"Udah dulu ya," kata dia saat akan beranjak pergi.

Pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI dinilai Badan Pemeriksa Keuangan terindikasi merugikan daerah senilai Rp 191 miliar.

BPK menyatakan ada enam penyimpangan yang terjadi, meliputi penyimpangan dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

Namun, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menganggap semua proses pembelian sudah sesuai prosedur. Ia pun menuding BPK tak menjalankan audit dengan benar.