TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hubungannya dengan wakilnya, Djarot Saeful Hidayat, tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya, antara Ahok dan Djarot mulai berbeda pendapat program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Misalnya belakangan Djarot beberapa kali nampak tidak mendukung program pemerintah yang diusulkan oleh Basuki. Dalam sebuah pemberitaan di media, Djarot menyebutkan bahwa kehadiran petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PPSU) bisa menghapus budaya gotong royong yang ada di masyarakat.

"Hubungan dengan Pak Djarot baik-baik saja. Makanya saya kira Pak Djarot enggak begitu maksudnya. Mungkin dia terbawa (suasana) kampung," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 18 April 2016.

Pada Juni 2015 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengubah cara menata kota dengan membentuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang berada di bawah lurah.

Menurut Ahok, Djarot bisa saja salah persepsi bahwa dengan adanya PSSU, maka masyarakat akan malas untuk bergotong-royong. Padahal, kata Ahok, meskipun ada PPSU budaya gotong royong masih berjalan, khususnya di Jakarta.

Ahok mengatakan persoalan kebersihan di Jakarta jika hanya mengandalkan kerja bakti tidak akan bisa menjangkau sepenuhnya. Sebab, sebagian warga Jakarta sibuk sepanjang hari dan hanya bisa mengandalkan akhir pekan. "Sekarang saya tanya. Kalau Jakarta cuma mengandalkan kerja bakti setiap hari, ada enggak yang mau kerja bakti kalian?" kata Ahok.

Ahok menuturkan hadirnya PPSU sebetulnya bisa memberikan lapangan pekerjaan terhadap warga karena mereka diberi gaji yang cukup memadai. Kehadiran PPSU juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan mewah. "Terus kalau jakarta bersihin seminggu sekali, bersih enggak?"

Atas pernyataan Djarot tersebut, Ahok mengaku heran pasalnya Djarot pernah setuju untuk membentuk PPSU dalam membersihkan Jakarta. Sampah di Jakarta, kata Ahok, bertambah terus setiap jamnya. Genangan air di Jakarta terjadi karena adanya sumbatan di saluran air. "Dulu muji-muji PPSU. Top.. Top.. Top.. Bagus katanya. Dan bersih. Sekarang tiba-tiba beda, makanya saya mau tanya," kata Ahok.

Setidaknya, setiap kelurahan memiliki sekitar 40-70 pegawai pelayanan prasarana umum. PPSU ini bertugas langsung di bawah koordinasi lurah atau sekretaris kelurahan. Mereka diarahkan untuk memberi penanganan sementara terhadap persoalan lingkungan di wilayahnya.

https://metro.tempo.co/read/news/201...ekali-seminggu

santai aja pak djarot, ntar dimusuhin 30 ribuan petugas PPSU lho..