Kasus Reklamasi Teluk Jakarta
Reklamasi Teluk Jakarta Rakus Menyedot Pasir, Bupati Didepak
18 April 2016 12:20 AM


Carut marut reklamasi di Teluk Jakarta

Jakarta, Aktual.com – Tahukah anda berapa jumlah pasir yang dibutuhkan untuk merealisasikan reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta?

Data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan untuk mereklamasi pulau per hektar dibutuhkan 632.911 meter kubik pasir. Total luas reklamasi 17 pulau adalah 5.513 hektar. Berdasarkan data itu, dari hitungan sederhana bisa dihitung kebutuhan pasir untuk realisasikan 17 pulau dibutuhkan pasir sebanyak: 632.911 x 5.513 = 3.489.238.343 meter kubik pasir atau disederhanakan sebut saja 3,5 miliar meter kubik.

Pertanyaan muncul, dari mana pasir sebanyak itu didapatkan?

Kiara menemukan sebagian pasir antara lain disedot dari Kepulauan Seribu dan dibawa secara ilegal oleh kapal Cristobal Colon asal Luxemburg. Kapal ini disewa oleh PT Energy Marine Indonesia, yakni pemasok pasir untuk PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group) yang diketahui memegang izin reklamasi mulai dari Pulau A sampai E. Dari informasi yang dihimpun, kapal itu sanggup angkut 46 ribu meter kubik sekali tarik.

Temuan terbaru, kapal pengeruk pasir Vox Maxima yang sedang lakukan aktivitas serupa di Teluk Jakarta. Sejauh ini tercatat sudah lima pulau di Kepulauan Seribu yang hilang dari 15 pulau yang selama ini dikeruk untuk pasokan pasir demi realisasikan reklamasi. Atau terhitung ada 2 juta meter kubik pasir yang hilang. “Ini setara dengan kurang dari seperseratus kebutuhan pasir untuk membuat 17 pulau baru di Teluk Jakarta,” kata Halim.

Selain menyedot pasir dari Kepulauan Seribu, demi reklamasi Teluk Jakarta, pasokan pasir juga didatangkan dari Lampung, Bangka, Jonggol, Banten, Pantai Jawa Barat, Pantura Jawa Barat bagian timur dan pasir bekas letusan Gunung krakatau.

Dari hal pengerukan atau penyedotan pasir saja sudah jelas akan berdampak kepada ekosistem. Tidak hanya di lokasi pengurukan reklamasi saja. “Tapi juga kerusakan di lokasi pengambilan pasir,” ucap Sekjen Kiara, Abdul Halim kepada Aktual.com, Jumat (15/4).

Bupati Mencak, Bupati Dicopot

Mengenai aksi kapal Cristobal, di 2015 lalu, Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Sumargiono saat itu, juga sudah mencak-mencak. Lantaran aksi pencuri pasir yang sudah jelas kepergok itu tidak pernah kena sanksi. Ditambah lagi izin kapal Cristobal Colon juga sudah habis per 31 Desember 2014.

Sang bupati mengatakan nelayan sendiri yang mengabarkan kepadanya di awal Januari 2015 soal aksi pencurian pasir kapal Cristobal Colon. Beber Djoko, lima pulau DKI hilang akibat pasirnya dicuri kapal yang sama.

Kesal, Djoko pun melapor kasus ini ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri 9 Maret 2015 yang saat itu dipimpin Komjen Budi Waseso. Tapi kasusnya mandek. Ahok yang biasanya galak untuk urusan begini, kali ini duduk manis saja. Aneh.

Keanehan terus berlanjut. Djoko yang baru menduduki jabatan Bupati Kepulauan Seribu dari tanggal 2 Januari 2015 itu, tidak lama dicopot dan ditunjuk langsung oleh Ahok pada 3 Juli 2015 untuk menjadi Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta.

Meski ditunjuk langsung oleh Ahok, alias tanpa tes, karir Djoko sebagai Kadis Tata Air DKI malah berjalan terjal. Ahok terus mengkritik dia, misal soal pengerukan waduk yang dianggap lamban. Sempat beredar kabar Ahok bakal menendang dia. Tapi sebelum itu terjadi, Djoko malah sudah lebih dulu mengundurkan diri awal Desember lalu. Alasannya kesehatan. Tapi tak lama dia mengaku karena merasa sudah tidak ‘klop’ kerja dengan Ahok.
http://www.aktual.com/reklamasi-telu...upati-didepak/


Kepulauan Seribu Terancam Tenggelam Akibat Proyek Reklamasi Ahok
July 21, 2015

FORUMHIJAU.COM – Akibat proyek reklamasi laut Jakarta, semakin marak pencurian pasir yang merusak lingkungan di sekitar Kepulauan Seribu. Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Andi Akmal mengatakan, akibat tidak mendengarnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas masukkan dari DPR untuk segera menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang berpotensi mengganggu keseimbangan alam, yakni berdampak pada bencana lokal di sekitar Jakarta bagian utara, maka pemerintah pusat harus turun tangan untuk menghentikan ancaman ini.

Menurutnya, sudah banyak keluhan yang datang ke berbagai pihak termasuk DPR dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), terkait mulai terganggunya nelayan kecil di mana alat-alat jaring nelayan rusak dan hilang akibat kapal pengeruk pasir turut menyedot alat tersebut.

“Semakin lama proyek reklamasi teluk Jakarta untuk membentuk Pulau G sudah mulai menunjukkan kegiatan mengganggu kehidupan masyarakat maupun eksistensi alam di sekitarnya. Kami bekerja selain melakukan kontrol langsung, juga berdasarkan aspirasi masukkan dari masyarakat agar apa yang dilakukan pemerintah dapat memberikan rasa aman bagi rakyatnya,” kata Andi Akmal, Selasa (21/7).

Namun, lanjutnya, justru sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta dengan reklamsi teluk Jakarta, telah menciptakan teror mengerikan terhadap warganya akibat proses pelaksanaan reklamasi ini.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini, mendorong DPR dan pemerintah turut melakukan upaya tindakan agar reklamasi teluk Jakarta segera dihentikan. Pemanggilan Bupati Kepulauan Seribu, ungkapnya, akan memberikan data akurat karena dinilai lebih tahu kondisi langsung warga Kepulauan Seribu.

“Kini kapal-kapal pengeruk pasir sudah mulai agresif mencuri pasir-pasir di sekitar kepulauan seribu. Bahkan ancaman pulau akan tenggelam sudah mulai dibicarakan. Kami lebih baik melakukan pencegahan daripada sudah kejadian bencana baru sibuk recovery,” Pungkas Andi Akmal.
http://forumhijau.com/kepulauan-seri...eklamasi-ahok/


Reklamasi Teluk Jakarta Rusak Ekosistem Laut
Jumat, 31 Mei 2013 | 21:48


Ilustrasi kapal laut nelayan (Antara)

Jakarta - Indonesia Maritime Institute (IMI) menilai rencana perusahaan tertentu yang akan mereklamasi empat pulau di Teluk Jakarta akan mengancam ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.

"Sebaiknya rencana ini dipikirkan secara matang dan diperlukan sebuah studi komprehensif dari aspek oseanografi dan bioekologi laut," kata Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam siaran persnya kepada SP, di Jakarta, Jumat (31/5).

Paonganan menekankan agar reklamasi itu tidak hanya dilihat dari kepentingan ekonomi dan bisnis, tapi sangat perlu memperhatikan kondisi lingkungan perairan dan dampaknya secara ekologis dan oseanografis.

"Proses dinamika massa arus laut sangat sensistif terhadap perubahan lingkungan," ujarnya.

Doktor Kelautan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menguraikan secara ilmu kelautan merekayasa lingkungan laut untuk kepentingan ekonomi dan bisnis harus dilakukan secara cermat dan konprehensif.

"Jangan karena kepentingan 'perut', kita merusak kehidupan lain yang tentu juga memberi peran yang signifikan bagi kehidupan manusia itu sendiri," katanya.

Apalagi laut di Teluk Jakarta saat ini, katanya, sudah tidak bersahabat. Banyak sampah dan limbah yang dibuang.

"Jika pembuatan pulau ini dipaksakan, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kehidupan baik yang di laut maupun di darat," katanya.

Sebelumnya Presiden Direktur Jakarta Propertindo Budi Karya, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, menuturkan bahwa Ancol telah dipercaya Pemprov DKI untuk melakukan proses reklamasi seluas 700--800 ha.

"Akan dibangun empat pulau di sana oleh Ancol. Sementara untuk Jakpro, akan membangun satu buah pulau. Jakpro mereklamasi sendiri, Ancol sendiri," katanya.
http://www.beritasatu.com/megapolita...stem-laut.html


Diminta Hentikan Proyek Reklamasi, Ahok: Saya Tidak Berwenang
17 April 2016 11:03 PM


Ahok

Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok), mengatakan dirinya tidak berwenang untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Untuk itu, Ahok melimpahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Saya tidak berwenang untuk menghentikan pembangunan proyek reklamasi itu. Makanya, saya menunggu pemerintah pusat untuk menghentikan proyek itu,” kata Ahok di Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/4).

Ahok mengungkapkan, untuk menghentikan keseluruhan proyek reklamasi yang sudah berjalan itu, akan menimbulkan kerugian besar bagi pengembang.

“Kerugiannya bisa sampai triliunan loh,” kata Ahok.

Ahok mengungkapkan, jika dirinya mengeluarkan perintah untuk menghentikan proyek pembangunan pulau reklamasi itu, maka yang akan mengalami kerugian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok menjelaskan, kerugian yang akan diderita Pemprov DKI itu, karena pengembang mengajukan gugatan ke pengadilan atas keputusannya untuk menghentikan pembangunan proyek reklamasi.

“Kalau saya digugat dan saya kalah di PTUN, dan suruh ganti, berapa triliun? Yang kalah Pemda loh, jadi Pemda yang harus bayar,” kilah Ahok.

Seperti diketahui, izin pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta, diterbitkan sendiri oleh Gubernur Ahok, dengan dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995.

Dan Ahok mengluarkan izin tersebut, tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (LHK), yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin proyek tersebut.

Permintaan untuk menghentikan mega proyek tersebut kepada Ahok, telah dilakukan oleh beberapa pihak, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga meminta hal itu kepada Ahok.

“Kalau dalam proses ya bisa (dihentikan) sementara sambil menata atau mempelajari, mengambil dasar hukum yang benar,” kata JK di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
http://www.aktual.com/diminta-hentik...dak-berwenang/

------------------------------------

Hanya demi kepentingan bisnis untuk kenyamanan segelintir orang kaya di negeri ini dan OKB di negeri asing (antara lain OKB dari China, Malaysia dan Singapore sert negara lainnya di dunia),yang sebentar lagi orang asing itu diperbolehkan untuk bisa membeli properti dan boleh mengusai properti itu berikut tanahnya hingga 100 tahun lebih lamanya kenapa harus mengorbankan 5 pulau di kepulauan Seribu itu? Think's!