Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan membatasi motor melintas dari Jalan Sudirman mulai dari Senayan hingga Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Penerapan itu bersinggungan dengan uji coba penghapusan Three in One. Saat uji coba akan berakhir pada akhir April diharapkan 600 bus pemberian Kementerian Perhubungan dapat beroperasi dan bila terealisasi, maka kendaraan roda dua dilarang melintas.

"Kita lagi pertimbangkan," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta Selatan, Minggu (17/4/2016).

Pembatas antara jalur lambat dan jalur cepat sepanjang jalan dari Senayan ke Jalan Medan Merdeka akan dihilangkan, sehingga trotoar bisa diperlebar hingga sepuluh meter. Selain itu pagar yang membatasi antar gedung juga akan dihilangkan.

"Semua gedung harus dibuka dulu pagarnya. Kalau sudah dibuka semua pembatas pagar, kita akan berlakukan. Motor bisa lewat belakang, ada jalan alternatif," ucap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Hasil rapat koordinasi bersama pihak kepolisian, akademisi dan lembaga konsumen pada Kamis (14/4/2016), mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program pengganti yang lebih cepat dari Three in One.

Program pengganti, yakni menambah layanan transportasi umum, sterilisasi, rekayasa lalu lintas. Sebab, untuk memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) yang merupakan satu-satunya program pengganti Dishub DKI Jakarta harus melakukan lelang terlebih dahulu.

Saat ini Dishub DKI Jakarta masih menunggu keputusan Ahok untuk melimpahkan kewenangan lelang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP di Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta.

Sumber : http://www.huntnews.id/p/detail/1116256122610030?

Sebenernya keputusan melarang kendaraan roda dua di jalur protokol, itu kurang bagus. Apalagi orang jakarta bnyak yang pake roda 2. Dan ini adalah celah buat cagub 2017 supaya kendaraan roda 2 bisa melintas lagi di jalur protokol, tp kira2 berani ga calon gubernur 2017 untuk melakukan itu