JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan bahwa pembayaran pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras dilakukan melalui transfer ke rekening Bank DKI. Ia membantah jika pembayaran itu dilakukan tunai dengan uang cash.

"Yang benar pembayarannya itu kami terima di Bank DKI rekening kami. Rekening kami Bank DKI sudah lama, bukan gara-gara kami jual ini (baru buka), enggak," ujar Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

Abraham mengaku bingung jika pembayaran pembelian sebagian lahan itu dilakukan tunai dengan uang cash. Pasalnya akan sulit membawa uang ratusan miliar rupiah dalam bentuk cash.

"Ini yang bikin saya jadi tambah bingung, karena gini lho, Rp 755 miliar, saya ambil tunai, cash, mesti pakai berapa kontainer kalo begitu. Itu tidak benar," kata Abraham.

Saat penandatanganan perjanjian, lanjut Abraham, Pemprov DKI meminta RS Sumber Waras membuat kuitansi. Kuitansi yang diminta diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi waktu itu setelah kami tanda tangan, mereka (Pemprov DKI) meminta kami membuatkan kuitansi, kami buatkan, kami kasih, ya sudah," tutur Abraham.

(Baca: Ini Kata Ahok soal Transaksi Pembayaran Lahan Sumber Waras Dianggap Tak Lazim )

Abraham menuturkan bahwa pihak RS Sumber Waras tidak pernah menerima bukti transfer dari Pemprov DKI terkait pembayaran pembelian lahan tersebut. Akan tetapi, pihak rumah sakit mengetahui pembayaran itu telah dilakukan karena dan dipastikan dengan memeriksa saldo pada 5 Januari 2015.

"Kami gak pernah dapat bukti transfer, tetapi saya tahu uang itu sudah masuk ke rekening kami. Kami lihat sudah ada di rekening kami. Yang menyatakan uangnya kami ambil tunai, gak benar itu," tegas Abraham.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014.

Ahok, sapaan Basuki, melontarkan pernyataan itu seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam pada Selasa (12/4/2016).

"Yang pasti, saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran," kataAhok.

Menurut Ahok, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.

"Karena pembelian tanah itu dengan terang dan tunai. Kalaudibalikin, harus jual balik. Kalau jual balik, mau enggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Itu saja," ujar Ahok.

sumur

Ni lain lagi mana yang bner ni