Panama Papers Makan Korban Lagi, Menteri Perindustrian Mundur
Sabtu, 16 April 2016 , 05:52:00



MADRID - Jose Manuel Soria mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) Spanyol, Jumat (15/4).

Ini terjadi setelah dokumen rahasia yang disebarluaskan Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) atau kemudian lebih dikenal dengan Panama Papers, mencantumkan Soria sebagai salah seorang klien Mossack Fonseca & Co. "Saya telah mengajukan surat pengunduran terkait dengan kasus yang melibatkan aktivitas bisnis saya tersebut,’’ ungkap Soria.

Namun dia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sebelumnya, politikus Partai Rakyat (PP) itu mengadakan jumpa pers untuk membela diri. Tetapi, awal pekan ini harian El Confidencial menyebut Soria sebagai pejabat dalam sebuah perusahaan offshore di Panama.

Agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan menggoyahkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mariano Rajoy, Soria memutuskan mundur dari jabatannya.

Dengan demikian, investigasi pemerintah terhadap skandal Panama Papers itu bisa berjalan lebih baik. ’’Jika saya tidak mengambil sikap, masalah ini justru akan merugikan pemerintah,’’ ujarnya. Apalagi, saat ini politik dalam negeri Spanyol sedang panas.

Soria menjadi korban paling anyar Panama Papers. Sebelumnya, dokumen rahasia yang mengungkap permainan Mossack Fonseca dan klien-kliennya untuk merekayasa pajak tersebut membuat Sigmundur David Gunnlaugsson melepas jabatannya sebagai PM Islandia. Selain itu, PM Inggris David Cameron didesak memublikasikan SPT-nya setelah mengaku mendapatkan keuntungan dari perusahaan offshore mendiang sang ayah. (afp/reuters/hep/c14/ami/adk/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2016/04/16/...strian-Mundur-


Rini Soemarno, satu-satunya menteri Jokowi di Panama Papers
Kamis, 7 April 2016 10:09


Menteri BUMN Rini Soemarno

Merdeka.com - Panama Papers, bocoran data dokumen klien Mossack Fonseca, firma Hukum asal Panama, telah menghebohkan dunia. Sebab, data tersebut mengindikasikan bahwa klien dari firma itu telah mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore) untuk melakukan penipuan, perdagangan narkoba, penggelapan pajak dan pencucian uang.

Sejumlah nama beken dunia termasuk Indonesia ikut disebut dalam Panama Papers. Mulai dari politisi, pengusaha nasional, hingga pejabat negara Indonesia ada dalam daftar itu.

Misalnya saja Anthony Salim, Sandiaga Uno, Djan Faridz, perusahaan Bakrie, Erwin Aksa, Gita Wirjawan, hingga Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Data dari offshoreleaks.icij.org juga menyebutkan, Menteri BUMN Rini Mariani Soewandi atau sekarang akrab disapa Rini Soemarno juga masuk daftar Panama Papers. Rini menjadi satu-satunya menteri aktif di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) masuk dalam daftar ini.

Total lebih dari 2.000 nama dan alamat perusahaan Indonesia dalam daftar ini. Termasuk dua orang pengusaha yang sedang dicari Kejaksaan, Riza Chalid dan Djoko Tjandra.

Bahkan, Adik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Fifi Lety juga masuk dalam daftar dokumen tersebut.

Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.

Namun, dokumen Mossack Fonseca mengindikasikan bahwa klien dari firma itu meliputi penipu skema ponzi, mafia narkoba, penggelap pajak, dan setidaknya satu terpidana kasus pelecehan seks yang sedang dipenjara.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan mengaku baru tahu soal bocoran data Panama Papers dari pemberitaan. Dia berjanji akan segera melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran Panama Papers.

"Saya baru pelajari, saya belum tau persis gimana-gimananya. Saya baru dengar di media dan saya suruh investigasi itu," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/4).

Luhut senang dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengaku telah memiliki data siapa saja pengemplang paja
http://www.merdeka.com/politik/rini-...ma-papers.html


Ketua BPK di ujung Tanduk
Tak Laporkan Assetnya di Luar Negeri
JUM'AT, 15 APRIL 2016 , 09:11:00 WIB


Ketua BPK, Dr.Harry Azhar Azis

RMOL. Gara-gara namanya masuk Panama Papers, posisi Ketua BPK Harry Azhar Azis seperti di ujung tanduk. Banyak pihak yang mendorong agar eks politisi Golkar ini mundur dari jabatannya. Demi mengklirkan namanya, kemarin, Harry Azhar bertemu Presiden Jokowi melaporkan hal ini.

Berdasarkan dokumen Panama Papers, Harry diketahui memiliki perusahaan offshore yang bernama Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang di British Virgin Islands (BVI).

Harry mendirikan perusahaan itu Februari 2010 melalui P&B Services Limited. Saat itu Harry masih menjabat sebagai Ketua Banggar DPR dan politisi Golkar. Pada 28 Oktober 2014, Harry dilantik menjadi ketua BPK. Dia pun kemudian membuat laporan harta kekayaannya ke KPK. Tapi, aset perusahaan ini tidak ikut dicantumkan. Inilah yang membuat banyak pihak curiga, perusahaan ini digunakan sebagai akal-akalan menghindari pajak.

Usai bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah, Harry kembali mengklarifikasi hal ini. "Saya sudah laporkan ke Presiden tadi. Saya katakan bahwa itu sudah saya laporkan ke Dirjen Pajak," ucapnya.

Harry mengklaim, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan hal itu. Sebab, tak ada kerugian negara yang ditimbulkan. "Selanjutnya terserah Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa," cetusnya.

Seskab Pramono Anung membenarkan Harry memang lapor Presiden. Tapi, kata Pramono, Presiden hanya mendengarkan.

"Presiden mendengarkan itu. Nah, mengenai bagaimana dan apa, kan tentunya Pak Ketua BPK sendiri yang tahu," ucapnya di Istana Kepresidenan, kemarin.

Sebelumnya, pada awal-awal Panama Papers bocor, Harry membantah punya perusahaan cangkang. Berapa hari kemudian dia sedikit menambahkan: sepanjang dia mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.

Terus dikait-kaitkan dengan daftar orang yang diduga ingin bebas dari pungutan pajak, rupanya bikin Harry kesal. Rabu lalu, dia menumpahkan kekesalannya. "Apakah Panama Papers itu salah? Saya tidak bersalah," kata Harry dengan nada tinggi usai Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketika ditanya apakah BPK akan memeriksa skandal Panama Papers, Harry mengatakan, "Tanya ke Dirjen Pajak. Panama Papers bukan kerugian negara. Transaksi nol."

Dia juga menepis anggapan yang menyebut mendirikan perusahaan cangkang untuk menghindari pajak. "Kalau saya menghindari pajak, pasti ada transaksi. Semenjak saya mendirikan, perusahaan itu tidak ada transaksi. Perusahaan itu bukan milik saya lagi," ungkapnya sambil menegaskan bahwa perusahaan itu kini dimiliki anaknya.

Pakar hukum pencucian uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih menyatakan, boleh saja Harry mengaku perusahaan itu sudah dilimpahkan ke anaknya. Tapi, hal itu tetap harus ditelusuri. Harus dicari tahu, apakah pada 2010 Harry melaporkan hartanya tersebut ke KPK atau tidak. "Kan waktu itu dia juga sebagai penyelenggaran negara yang punya keharusan melaporkan hartanya," terang Yenti, tadi malam.

Yenti tidak menyimpulkan Harry bersalah atau tidak. Dia hanya mencontohkan beberapa pejabat negara lain yang tersangkut Panama Papers akhirnya mundur. Dia pun meminta Harry mengambil langkah serupa.

"Tapi, di negeri kita susah mengharapkan ada pejabat mundur. Karena itu, aparat hukumnya mesti bergerak. Amerika saat ini sudah menelusuri dan melakukan penyelidikan terhadap nama-nama pejabat mereka yang masuk Panama Papers. Indonesia harusnya melakukan hal yang sama," jelasnya.

Yenti tidak memvonis, yang namanya tercantum dalam Panama Papers bersalah. Sebab, bisa saja harta yang disimpan di sana memang sah. Tapi tetap harus ditelusuri, karena menyangkut pontensi pajak negara yang hilang. "Jadi, tetap harus dilihat, pajaknya bagaimana. Apakah menyimpan itu untuk menghindari pajak," jelasnya.

Pemerhati kebijakan publik dari Akar Rumput Strategic Consulting Fajar Arif Budiman menyoroti hal ini dari sisi etika. Kata dia, perbuatan Harry itu jelas melanggar etik seorang pejabat negara.

"Dari aspek legal, sampai sekarang nama-nama yang masuk Panama Papers lebih clear. Tapi, dari aspek etika, jelas itu pelanggaran. Masa' pejabat negara sekelas ketua BPK menyimpan kekayaannya di negara lain," ucapnya, tadi malam.

Karena itu, dia mendesak Komite Etik BPK untuk mulai bekerja dan menyelidiki masalah ini. Komite harus mencari tahu Harry melanggar etik atau tidak. Kalau memang melanggar, maka Harry harus mundur. "Kalau memang melanggar etik, posisinya sebagai ketua BPK harus dipertimbangkan," tandasnya.
http://www.rmol.co/read/2016/04/15/2...i-Ujung-Tanduk

----------------------------

Untunglah Endonesah itu bukan negeri seperti Spanyol ....
seandainya negeri ini seperti Spanyol ... itu Menteri BUMN kita, Rini Sumarno, dan Harry Azis (Ketua BPK), pastilah beliau juga sudah mundur dari jabatannya karena merasa malu!


: