JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi menyebut ada penyimpangan dalam pembelian sebagian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. 

Eddy mengatakan, salah satu yang menyebabkan jelasnya penyimpangan itu terlihat dari status lahan yang telah dibeli oleh Pemprov DKI, tetapi saat ini masih digunakan oleh RS Sumber Waras. 

"Sumber Waras sekarang siapa yang isi? Sekarang rumah sakit jalan enggak? Uang negara sudah terpakai tidak? Anda simpulkan sendiri, makanya saya bilang sempurna penyimpangannya. Enggak susah kok investigasi," kata Eddy di Gedung BPK, Jumat (15/4/2016). 

Menurut Eddy, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK membuktikan ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. "Bukan indikasi, ini sudah realize. Itu fakta. Auditor mengumpulkan fakta. BPK tidak pernah ngomong salah dan benar, tapi melihat fairness, wajar atau tidak," kata Eddy. 

Selain itu, Eddy mempertanyakan ucapan Ahok yang menyebut hasil audit BPK "ngaco".

"Ngaconya di mana? Saya tidak mengatakan Ahok tidak tahu audit, saya katakan ini secara general, kita harus tahu apa itu audit. Kalau tidak tahu, jadinya ke mana-mana," kata Eddy. 

Kamis (14/4/2016) kemarin, Kepala Biro Humas dan KSI BPK Yudi Ramdan Budiman menyebutkan, indikasi awal kecurigaan adanya penyimpangan pembelian lahan Sumber Waras yakni dari jenis transaksi dan waktu transaksi yang tidak lazim, yaitu pukul 19.00.