Setelah Ahok menuduh BPK "ngaco" dalam audit pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), hari ini, Kamis, 14 April 2016, BPK kembali membeberkan hasil audit yang sangat mencengangkan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung BPK, Kamis (14/3/2016), Kepala Biro Humas dan KSI BPK R Yudi Ramdan Budiman menjelaskan, BPK telah melakukan pemeriksaan secara profesional dan tidak bisa diintervensi oleh instansi dan perorangan manapun.

Ada tujuh poin yang disampaikan BPK, dan poin ke-6 sungguh mencengangkan.

Poin (6):

Pemeriksaan pengadaan tanah RSSW di awali dengan adanya transaksi tunai senilai Rp 755,69 miliar melalui mekanisme yang tidak lazim. Dengan pendekatan audit berbasis resiko dari sisi nilai, waktu dan jenis belanja, Tim melakukan penelusuran kepada dokumen pendukungnya.

Gila apa! Pembayaran senilai Rp 755,69 miliar dilakukan secara tunai!

Padahal Ahok pernah menyatakan "Ahok: Tak Mau Transaksi Non-Tunai, Artinya Tidak Jujur",
2 Juni 2014, di KOMPAS.

"Jadi kita sudah ada MoU dengan BPK, tidak ada lagi transaksi kontan. Jadi harus Bank ke Bank. Kita akan paksa pihak-pihak yang berurusan dengan Pemprov DKI agar buka rekening di Bank DKI," katanya saat acara penandatangan dokumen penandatangan kinerja Kepala SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta 2014, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin
(2/6/2014).

Basuki menilai, sudah saatnya seluruh transaksi yang berada di lingkungan birokrasi pemerintahan menggunakan sistem non-tunai. Dengan demikian, katanya, potensi-potensi penyelewengan dapat dihindari.

"Saya nilai, yang tidak mau melakukan debit non-tunai, tidak jujur. Apalagi nantinya kan seluruh proses pembelian barang dilakukan lewat e-catalog," jelas pria yang akrab disapa Ahok itu.


NAH! Jelas kan, dalam Transaksi pembelian tanah RS Sumber Waras senilai Rp 755,69 miliar dilakukan secara tunai. Ini jelas TIDAK JUJUR! Pasti ada sesuatu dibalik ini.

"Pasti ada orang dalam Bank DKI yang terlibat. Ini transaksi abnormal keluarin tunai 755 milyar malam hari. Usut tuntas! @KPK_RI #KorupsiRSWW," ujar Sobari Hong Jr., seorang analis di akun Twitternya ‏@Zumpio.

Jadi, poin 6 dari keterangan BPK hari ini memperjelas kenapa pengadaan tanah RSWW ada indikasi korupsi. Bagi yang masih menyalahkan BPK, bertaubatlah dengan penjelasan ini.

Kenapa korupsi hampir selalu dengan transaksi tunai? Bukan lewat antar Bank? Karena akan sulit menelusuri aliran dana yang pembayarannya tunai. Kecuali dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan).
http://www.portalpiyungan.com/2016/0...medium=twitter

Wajar kalau KPK dan KPK sulit menelusuri aliran dana yang pembayarannya tunai