Ini Awal Kecurigaan BPK terhadap Pembelian Lahan Sumber Waras
Kamis, 14 April 2016 | 17:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasi ada kejanggalan terhadap transaksi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional (BPK) Yudi Ramdan Budiman mengatakan, kejanggalan tersebut berasal dari transaksi yang tak lazim yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

Dari hasil pemeriksaan BPK, terdapat transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Dinkas Pemprov DKI pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 atau lewat dari jam kerja.

Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan, ada transaksi tunai senilai Rp 755,69 miliar melalui jenis belanja uang persediaan (UP).

Yudi mengatakan, transaksi melalui UP biasanya dilakukan untuk transaksi dengan nilai transaksi kecil.

"Sudah nilai besar, lalu melalui UP dan transaksi dilakukan pukul 07.00 malam yang sudah lewat dari jam kerja. Auditor di seluruh dunia pasti mengkritik, ini ada apa , transaksi apa, tetapi bisa salah bisa benar, kalau ada buktinya tidak masalah," kata Yudi di Gedung BPK, Kamis (14/4/2016).

Disebut Yudi, hasil pemeriksaan tersebut menuntut auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap pembelian sebagian lahan milik Sumber Waras.

Akhir dari hasil pemeriksaan lebih dalam, BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

"Jadi, dari sisi nilai, dari segi waktu, jenis belanja, siapa pun auditornya pasti bertanya ini transaksi apa sih? Kenapa transaksinya mendadak, apa tidak ada waktu lain? Ini bukan masalah benar salah, tetapi auditor dilatih untuk mengetahui segala risiko," kata Yudi.

Yudi mengatakan, menurut perundang-undangan, yang selanjutnya bisa melakukan proses lebih lanjut dari hasil pemeriksaan dan indikasi yang telah ditemukan adalah lembaga penegak hukum.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...n.Sumber.Waras



source


BPK: Transaksi Tunai Rp 755,69 Miliar untuk RS Sumber Waras Tak Lazim
KAMIS, 14 APRIL 2016 , 17:17:00 WIB

RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai konstitusi merupakan lembaga yang profesional, bebas, dan mandiri.

Karena itu, pemeriksaan atas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan seksama tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Dalam keterangan pers yang diterima, BPK menyebutkan bahwa pemeriksaan pengadaan tanah RS Sumber Waras diawali dengan adanya transaksi tunai senilai Rp 755,69 melalui mekanisme yang tidak lazim.

Dengan pendekatan audit berbasis risiko dari sisi nilai, waktu dan jenis belanja, Tim BPK melakukan penelusuran kepada dokumen pendukung.

"Proses inilah yang kemudian dikembangkan oleh Tim menjadi temuan pengadaan tanah RSSW seperti diungkapkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta," begitu rilis BPK.

Ahok sendiri usai diperiksa KPK menjelaskan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terang dan tunai. "Pembelian tanah itu adalah terang dan tunai," kata Ahok.
http://www.rmol.co/read/2016/04/14/2...ras-Tak-Lazim-


Ahok: Tak Mau Transaksi Non-Tunai, Artinya Tidak Jujur
Senin, 2 Juni 2014 | 20:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dalam waktu dekat, seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta akan berfungsi sebagai kantor pelayanan terpadu di bawah satu pintu (PTSP).

Jadi, kata dia, masyarakat yang hendak melakukan pengurusan izin usaha tidak perlu lagi datang ke PTSP yang ada di kantor wali kota. Meski demikian, ia menegaskan, pembayaran administrasi untuk pengurusan izin tidak akan melalalui pembayaran lewat transaksi tunai.

"Jadi kita sudah ada MoU dengan BPK, tidak ada lagi transaksi kontan. Jadi harus Bank ke Bank. Kita akan paksa pihak-pihak yang berurusan dengan Pemprov DKI agar buka rekening di Bank DKI," katanya saat acara penandatangan dokumen penandatangan kinerja Kepala SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta 2014, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (2/6/2014).

Basuki menilai, sudah saatnya seluruh transaksi yang berada di lingkungan birokrasi pemerintahan menggunakan sistem non-tunai. Dengan demikian, katanya, potensi-potensi penyelewengan dapat dihindari.

"Saya nilai, yang tidak mau melakukan debit non-tunai, tidak jujur. Apalagi nantinya kan seluruh proses pembelian barang dilakukan lewat e-catalog," jelas pria yang akrab disapa Ahok itu.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ya.Tidak.Jujur

-----------------------------

Mudah-mudahan gua panjang umur bisa lihat Ahok akhirnya pake baju kuning KPK