Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan masukan kepada Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo. Terutama dengan adanya Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan uang daerah.

Tanpa sungkan, Ahok mengajukan diri untuk dapat memimpin kementerian yang tengah dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu. Alasannya karena Ahok memiliki pengalaman mendirikan partai, sekretaris jenderal partai dan pengetahuan tentang keuangan.

"Tolong Pak Dirjen Mendagri, bukan saya kritik ini pak, saya sanggup jadi Mendagri yang baik ini pak. Karena saya pernah bikin partai, jadi sekjen partai, dan 2,5 tahun di Komisi II DPR. Saya orang keuangan," jelasnya dalam pembukaan Musrembang Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Menurutnya, Permendagri ini harus segera direvisi. Sebab menyebabkan pembangunan infrastruktur di Jakarta terkendala. Karena kepala daerah tidak dapat melakukan multi years. Contoh sederhananya adalah rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT).

"Itu ide yang bodohnya minta ampun. Betul pak! Kami ini pemerintah, saya tanda tangan (multi years) dengan DPRD kami tidak jadi (bangun), gubernur pun tanggung jawab," tutupnya.

[dan]