Mogok Makan, Mahasiswa Tuntut Rini Sumarno Mundur Terkait Panama Papers
SABTU, 09 APRIL 2016 , 06:57:00 WIB

RMOL. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (PANAMA) Yogyakarta melakukan aksi mogok makan menuntut Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya. Mereka meyakini bahwa semua nama-nam yang tercantum dalam Panama Papers termasuk Rini Soemarno terindikasi merupakan pelaku kejahatan berupa penipuan, pencucian uang hasil korupsi dan perdagangan narkoba.

"Selain dari hasil kejahatan di atas para pelaku jelas-jelas menunjukkan upaya mereka sengaja menghindari pajak di negaranya dengan menumpuk hartanya di perusahaan bebas pajak di luar negeri (offshore)," ujar Rohiman humas aksi mogok makan tersebut saat dihubungi, Sabtu (9/4).

Seperti diketahui bocornya data dokumen Mossack Fonseca, yang dirilis oleh organisasi wartawan investigasi global bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia pada Senin kemarin, telah menghebohkan dunia. Perusahaan Mossack Fonseca ini membantu mereka dalam pencucian uang, menggelapkan pajak dan menghindari sanksi, serta kejahatan lainnya.

"Hasil investigasi firma hukum asal panama, ditemukan data jumlah uang yang dimiliki oleh 2.961 orang dan Badan Usaha milik orang Indonesia dengan nilai uang sebesar Rp. 11.400 Trilliun. Apa yang ada dalam benak kita dengan uang sebesar itu, yang sarat dengan hasil kejahatan dan pengemplangan pajak yang mestinya dibayar kepada negara?," sergah Rohiman.

Dalam pernyataan tertulisnya mahasiswa menyatakan bahwa ada fakta menarik untuk diketahui masyarakat, Pertama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBNP) tahun 2015 hanya mencapai 1.936 Trilliun, artinya 6 kali lipat lebih besar dari APBNP, uang gelap 11.400 Trilliun tersebut, Kedua hutang Indonesia per 2015 mencapai 4.376 Trilliun. Mereka menilai jika uang gelap tersebut disita oleh Pemerintah Indonesia, dan dipakai untuk membayar hutang maka lunaslah semua dengan masih banyak sisa.

"Ketiga, jika seluruh uang tersebut dipakai untuk membangun Rumah Sakit dengan biaya 1 Trilliyun maka kita akan memiliki tambahan 11.400 Rumah Sakit. Jika uang itu kita pakai untuk membangun kampus atau sekolah yang lengkap fasilitrasnya, dengan anggaran masing-masing 1 Triliun, maka kita akan memiliki tambahan fasilitas pendidikan 11.400 kampus atau sekolah, dan seterusnya," tandas Rohiman.

Ia menjelaskan ditengah kebutuhan proyek pembangunan nasional di tingkat infrastruktur dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat saat ini tentu saja pemerintah harus tegas untuk menindak seluruh pejabat dan pengusaha serta korporasi yang terlibat dalam skandal Panama Papers dalam bentuk penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan kejahatan lainnya, dengan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Selain itu, pembahasan terkait kebijakan penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan Legislatif jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak," ujarnya.

Deretan nama beken dunia termasuk Indonesia ikut disebut dalam Panama Papers. Mulai dari politisi, pengusaha nasional, banyak perusahaan Indonesia, hingga pejabat Negara ada dalam daftar itu. Bahkan dalam data dari offshore juga menyebutkan bahwa Menteri BUMN Rini Mariani Soewandi atau sekarang akrab disapa Rini Soemarno juga masuk daftar pengemplang pajak dan melakukan pencucian uang di Negara tax heaven (surga pajak) tersebut. Rini menjadi satu-satunya Menteri yang aktif di kabinet Presiden Joko Widodo, yang masuk dalam daftar ini.

"Oleh karena itu, Rini Soemarno sebaiknya mengundurkan dari dari jabatan Menteri karena terbukti telah melakukan kejahatan penggelapan pajak dan pencucian uang. Sama seperti yang telah dilakukan oleh seorang Perdana Menteri (PM) Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena terlibat dalam kasus yang sama. Tiga hari setelah namanya muncul dalam data dokumen Mossack Fonseca, ia kemudian didesak mundur oleh rakyatnya," tegas Rohiman.

Ia menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa dengan melakukan mogok makan adalah perjuangan moral. "Karena kami bukan partai politik," tutup Rohiman.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi para mahasiswa menuntut 3 hal yaitu meminta Presiden Joko Widodo, Pecat dan tangkap Rini Panama” Soemarno dari jabatan Menteri BUMN, karena terbukti telah masuk daftar pengemplang pajak dan pencucian uang di Yurisdiksi bebas pajak (Offshore) di Luar negeri.

Kemudian meminta Presiden Joko Widodo Mengusut tuntas data orang Indonesia yang ada dalam dokumen Mossack Fonseca, yang menyebut sebanyak 2.961 orang & badan usaha asal Indonesia dengan nilai uang sebesar Rp. 11.400 Trilliun yang merupakan hasil kejahatan.

Terakhir para mahasiswa juga meminta Presiden Joko Widodo menyita uang hasil kejahatan 11.400 Triliun tersebut, untuk dipakai membayar hutang Negara dan mensejahterakan rakyat Indonesia
http://politik.rmol.co/read/2016/04/...Panama-Papers-


Rini Soemarno, satu-satunya menteri Jokowi di Panama Papers
Kamis, 7 April 2016 10:09


Menteri BUMN Rini Soemarno

Merdeka.com - Panama Papers, bocoran data dokumen klien Mossack Fonseca, firma Hukum asal Panama, telah menghebohkan dunia. Sebab, data tersebut mengindikasikan bahwa klien dari firma itu telah mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore) untuk melakukan penipuan, perdagangan narkoba, penggelapan pajak dan pencucian uang.

Sejumlah nama beken dunia termasuk Indonesia ikut disebut dalam Panama Papers. Mulai dari politisi, pengusaha nasional, hingga pejabat negara Indonesia ada dalam daftar itu.

Misalnya saja Anthony Salim, Sandiaga Uno, Djan Faridz, perusahaan Bakrie, Erwin Aksa, Gita Wirjawan, hingga Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Data dari offshoreleaks.icij.org juga menyebutkan, Menteri BUMN Rini Mariani Soewandi atau sekarang akrab disapa Rini Soemarno juga masuk daftar Panama Papers. Rini menjadi satu-satunya menteri aktif di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) masuk dalam daftar ini.

Total lebih dari 2.000 nama dan alamat perusahaan Indonesia dalam daftar ini. Termasuk dua orang pengusaha yang sedang dicari Kejaksaan, Riza Chalid dan Djoko Tjandra.

Bahkan, Adik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Fifi Lety juga masuk dalam daftar dokumen tersebut.

Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.

Namun, dokumen Mossack Fonseca mengindikasikan bahwa klien dari firma itu meliputi penipu skema ponzi, mafia narkoba, penggelap pajak, dan setidaknya satu terpidana kasus pelecehan seks yang sedang dipenjara.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan mengaku baru tahu soal bocoran data Panama Papers dari pemberitaan. Dia berjanji akan segera melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran Panama Papers.

"Saya baru pelajari, saya belum tau persis gimana-gimananya. Saya baru dengar di media dan saya suruh investigasi itu," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/4).

Luhut senang dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengaku telah memiliki data siapa saja pengemplang pajak di Tanah Air. Apabila data itu benar, Luhut bakal mendesak para pengusaha yang disebut untuk membayar pajak.

"Ya bagus itu kalau dia (Menkeu) pegang, sah-sah saja. Tapi kalau dia belum bayar pajak, ya kita suruh dia bayar pajak," tegasnya.
http://www.merdeka.com/politik/rini-...ma-papers.html


Skandal Panama Papers
Kepala PPATK Sebut Bocoran "Panama Papers" Kemungkinan Besar Benar
Selasa, 5 April 2016 14:27

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengonfirmasi bocoran "Panama Papers" yang menyebutkan ada 2.961 nama dari Indonesia terindikasi tindak penghindaran pajak, kemungkinan besar ada benarnya.
Baca juga: "Panama Papers" Seret 2.961 Nama dari Indonesia

Yusuf menuturkan sejak 2014 ada kewajiban bagi siapapun termasuk perusahaan yang mengirimkan uang ke luar negeri, atau transaksi uang ke luar, melaporkan transaksinya ke PPATK.

"Nah setiap hari kami bisa menerima 100.000-300.000 laporan untuk pengiriman ke luar negeri. Artinya kemungkinan besar ada benarnya (laporan "Panama Papers"), cuma berapanya kami akan telusuri," kata Yusuf kepada Kompas.com, dihubungi Selasa (5/4/2016).

Yusuf mengatakan, akan menelusuri laporan investigasi mendalam dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), bersama-sama dengan badan PPATK di negara-negara lain yang tergabung dalam The Egmont Group.

Yusuf juga mengatakan, nantinya PPATK akan menelusuri perusahaan-perusahaan milik orang Indonesia di luar negeri, atau kantor-kantor cabang mereka di luar.

PPATK akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk verifikasi. "Memang tidak bisa kita pungkiri paska BLBI, itu banyak uang yang tidak kembali. Bank tidak sehat, uang keluar. Kita akan cek laporan ICIJ itu," kata Yusuf.
http://lampung.tribunnews.com/2016/0...an-besar-benar


PPATK: Pejabat Terseret Skandal Panama Papers Sebaiknya Mundur
12 APR 2016 20:02

Rimanews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan petinggi negara yang terbukti melakukan penghindaran pajak seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.

"Para petinggi negara secara etika seharusnya mengundurkan diri kalau memang punya perusahaan dan menyimpan uang di luar negeri," kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, dalam diskusi 'Bedah Kasus Aset Indonesia di Negeri Suaka Pajak' di Jakarta, Selasa (12/04/2016).

Menurut Agus, sikap pejabat negara menghindari pajak tersebut tidak menunjukkan jiwa nasionalisme. Apalagi dengan cara menyimpang uang tersebut di perusahaan luar negeri di negara yang bebas pajak.

Pada Senin (4/4), muncul pemberitaan di seluruh dunia mengenai skandal keuangan dunia berupa kebocoran dokumen milik firma asal Panama, Mossack Fonseca, yang pertama kali bocor ke koran asal Jerman Suddeustsche Zeitung.

Kebocoran dokumen finansial bertajuk Panama Papers menyebutkan 899 orang dan perusahaan di Indonesia memiliki shell company atau perusahaan cangkang di beberapa kawasan secrecy jurisdictions (surga pajak).

Akuntan forensik senior Theodorus M Tuanakotta mengatakan profil terlapor dalam Panama Papers ada tiga yaitu penguasa dan "gurita"nya, penyelundup pajak, dan penjahat yang butuh pencucian uanh dari tindak kriminalitas.

"Ketiganya memiliki persamaan, sama-sama membutuhkan persembunyian," kata dia.

Menurut Theodorus, kejahatan yang terindikasi dalam Panama Paper harus batasi dibatasi pula pada penyelundupan pajak dan pencucian uang.

Theodorus menyebut 'tax evasion' memiliki logika bisnis untuk membayar pajak rendah atau mengemplang sama sekali.

"Kriminalisasi saja untuk 'tax evasion'," kata mantan CEO Delloite tersebut.
http://nasional.rimanews.com/hukum/r...baiknya-Mundur

--------------------------------

Lebih baik mundur saja .... daripada ditendang saat Reshuffle jilid 2 yang sebentar lagi kabarnya akan dilakukan Presiden Jokowi