AHOK Dijadikan Bahan Taruhan
KAMIS, 14 APRIL 2016 , 08:53:00 WIB


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

RMOL. Setelah diperiksa KPK selama 12 jam dalam kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok mendominasi obrolan di dunia maya. Yang nyeleneh, ada warga di dunia "lain" itu, yang menjadikan Ahok sebagai taruhan. Dijadikan tebak-tebakan: apakah Ahok bakal jadi tersangka? Yes atau No. Ada-ada saja ya…

Yang pertama kali membuat bursa taruhan itu adalah akun @ubegebe1. Dia membuka postingan bursa taruhan itu pada pukul 9.38 pagi, Selasa (12/4), atau sekitar setengah jam setelah Ahok masuk Gedung KPK. Judul yang dibuat cukup simpel, "Bursa Taruhan. Ahok Tersangka". Pilihannya hanya dua, "Yes" atau "No". Sampai pukul 9 tadi malam, sudah ada 424 akun yang ikut. Hasilnya, yang memilih "Yes" sebanyak 25 persen dengan koefisien 2,35. Sedangkan yang memilih "No" sebanyak 75 persen dengan koefisien 1,94.

Akun pendukung dan pembenci Ahok juga sahut-sahut mengenai kemungkinan tersangka ini. Akun @Umar_Hasibuan misalnya, begitu berharap Ahok segera menjadi tersangka. Politisi Demokrat Andi Arief juga yakin Ahok bakal jadi tersangsa. "Kita bisa berharap Ahok tidak jadi tersangka, tapi bagaimana caranya? Sedikitpun nggak ada celah Ahok lolos dari kasus korupsi Sumber Waras," tulis eks Staf Khusus Presiden era SBY ini diakun @AndiArief_AA.

Pendukung Ahok langsung nyahut. Akun @musadaniel191 misalnya, mengajak taruhan Andi Arief untuk loncat dari atas Tugu Monas. "@AndiArief_AA Taruhan lo loncat dari Monas kalau berani. Ahok nggak bakal tersangka," tulisnya. "Kasian banget mengharap Ahok tersangka sampai gila," timpal @Raymond_DIY.

Politisi Demokrat Ikhsan Modjo ikutan berkomentar. Dia menyebut, kalau Ahok tersangka, bisa berdampak pada anjloknya nilai tukar rupiah. Tapi, sepertinya cuitan itu hanya ledekan. "Ahok tersangka rupiah berpotensi anjlok di atas Rp 15 ribu per dolar AS, seiring lemahnya investasi dan pembelian properti dari China," cuitnya.

Taruhan itu sebenarnya bukan yang pertama. Pada awal Maret lalu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengajak temannya yang bernama Iskandar untuk taruhan Rp 100 juta.

Keputusan taruhan ini diambil karena dirinya yakin Ahok bakal jadi tersangka, sedangkan temannya yakin Ahok tidak akan jadi tersangka.

"Kami berdebat saling ngotot. Saya bilang Ahok akan tersangka, dia bilang tidak. Saya bilang aja, bagaimana kalau taruhan Rp 100 juta. Tapi dia tidak merespons. Dia malah terus ledekin saya di media sosial," ucap Neta, tadi malam.

Ahok sendiri tak masalah dengan pemeriksaan KPK. Dia justru berterima kasih sudah diperiksa.

"Saya terima kasih sama KPK kemarin, 'Bapak/Ibu panggil saya. Kalau nggak panggil saya, jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah. Padahal yang dilaporkan BPK itu nggak masuk akal'," ucap Ahok mengulangi pernyataannya kepada penyidik KPK saat ditanyai wartawan di Balaikota, kemarin.

Ahok memastikan tidak melakukan kesalahan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Dia malah menuding hasil audit BPK mengenai pembelian lahan Sumber Waras tidak masuk akal. Alasannya, dalam laporan itu BPK membandingkan pembelian lahan oleh Pemprov DKI dengan pembelian yang dilakukan Ciputra di daerah dekat lokasi Sumber Waras. Padahal, kata Ahok, Ciputra justru membeli lahan lebih mahal karena menggunakan harga pasar. Sedangkan Pemprov DKI menggunakan acuan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

"Yang Ciputra tuh belinya harga pasar. Kalau pakai NJOP bener. Kalau dibandingkan harga saya beli harga NJOP, dibandingkan harga pasar, saya lebih murah. Berarti kamu (BPK) udah nggak fair, menipu," tudingnya.

Ahok memastikan tidak akan menuruti rekomendasi BPK atas kelanjutan lahan Sumber Waras itu. Baginya, rekomendasi yang diberikan BPK bagai buah simalakama. Dalam rekomendasi itu mereka meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan Sumber Waras atau menjual kembali ke pihak yayasan. Ahok memilih menyerahkan kasus itu ke KPK. "Nah, sekarang KPK sudah tentu profesional. Tinggal dua aja (pilihannya), Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah," tegasnya.

Ketua BPK Harry Azhar Azis buka suara. Dia mengaku lembaganya sudah tidak mengurus Sumber Waras lagi. Sebab, BPK sudah menyerahkan laporan hasil audit investigasi ke KPK. "Ibarat main bola, bolanya sekarang di KPK," ucapnya di Gedung DPR, kemarin
http://www.rmol.co/read/2016/04/14/2...Bahan-Taruhan-


Anomali Itu Bernama Ahok
Kamis, 10 Maret 2016 | 07:15 WIB


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

KOMPAS.com — Ahok itu anomali. Ia mendekonstruksi kemapanan politik di negeri ini. Ia berjalan di luar segala kelaziman seorang politisi. Anehnya, popularitas dan elektabilitasnya begitu tinggi.

Sebagai seorang politisi, apa yang bisa diharapkan partai politik dari seorang Ahok?

Tutur katanya jauh dari manis. Ia sama sekali tidak mencerminkan kepiawaian komunikasi silat lidah ala politisi. Ia seolah tak mempunyai perbendaharaan kata yang memikat hati.

Kata-katanya to the point, pedas, tak enak didengar. Banyak orang yang marah dibuatnya. Ruang-ruang politik acap kali dibuatnya begitu gaduh.

Ia juga bukan seorang politisi yang baik dari caranya mengelola relasi-relasi politiknya. Akademisi politik Andrew Heywood mengasumsikan politik selalu terkait dengan kompromi dan konsensus.

Keduanya adalah cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara politis. Kita pun mafhum, warna politik Indonesia selama ini sangat sarat dengan beragam bentuk kompromi.

Nah, di kepala Ahok sepertinya tidak ada diksi kompromi. Ia keluar dari partai pengusungnya, Gerindra, karena tidak mau berkompromi dengan sikap partai yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentang Ahok, Gerindra seperti membesarkan anak macan.

Ia juga mendekonstruksi relasi eksekutif dan legislatif yang sepanjang sejarah gubernur-gubernur sebelumnya selalu "adem tentrem kertaraharja". Ia tidak mau berkompromi soal pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilainya tidak patut.

Seorang eksekutif yang tidak memiliki sokongan partai bertikai secara terbuka dengan hampir semua partai di legislatif. Lazimnya, eksekutif memiliki kepentingan untuk menjaga relasinya dengan legislatif. Kedua pihak saling membutuhkan dalam tugas mereka masing-masing.

Belakangan, Ahok kembali "berulah". Ia berniat maju dalam Pilgub DKI Jakarta melalui jalur independen dengan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono.

Pendukungnya adalah tim relawan Teman Ahok. Keputusan ini adalah pertaruhan besar. Dengan segala sepak terjangnya, Ahok tidak mau mengambil risiko jika parpol membatalkan pencalonan dirinya. Keputusan ini kembali memanaskan diskursus ruang politik kita.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarrta, Senin (18/1) memeriksa Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Damayanti Wisnu Putranti (DWP). Damayanti menjalani pemeriksaan perdana setelah melalui operasi tangkap tangan (OTT). terkait kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Deparpolisasi

Menanggapi langkah Ahok, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia. Langkah Ahok di jalur independen dianggap meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

"Deparpolisasi ini bahaya dan PDI-P pasti akan melawan deparpolisasi," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/3/2016). (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Menyaksikan sepak terjang partai dan para politisi Tanah Air, kita akan mudah tergoda pada gagasan mendukung deparpolisasi. Dua partai politik besar saat ini tengah bertikai dalam soal kepengurusan. Sejumlah politisi Senayan kembali dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara, di sudut yang lain, kita juga capek hati melihat para politisi yang memanfaatkan media untuk memilin dan menafsirkan kebenaran versi mereka sendiri.

Seolah ada yang hilang dari sistem perpolitikan negeri ini: hati nurani.

Langkah Ahok di jalur independen seperti mencerminkan bahwa kita memang tidak memerlukan partai politik sebagai mekanisme pemilu. Terlebih lagi, popularitas dan elektabilitas Ahok tinggi.

Survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) mendapatkan, popularitas Ahok mencapai 98,5 persen, sedangkan tingkat elektabilitasnya 43,5 persen. (Baca: Secara Popularitas dan Elektabilitas, Ahok Masih Unggul)

Elektabilitas yang tinggi juga didapati oleh Populi Center, yaitu 59 persen. (Baca: Survei Pilkada DKI, Elektabilitas Ridwan Kamil Tak Meningkat Pesat)

Kita harus sepaham dengan pernyataan Prasetio yang menyebut bahwa segala upaya deparpolisasi harus dilawan. Namun, menyebut ada upaya deparpolisasi di balik langkah Ahok adalah berlebihan, kebakaran jenggot yang keterlaluan.

Deparpolisasi justru terjadi di dalam partai politik sendiri oleh sepak terjang para politisinya yang menelikung hati nurani publik.

Partai politik

Eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi kita sudah final. Tidak bisa ditawar. Partai politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi. Penihilan partai politik sama saja dengan menghapus sistem tata kenegaraan kita. Kita tidak sedang membutuhkan revolusi atas sistem yang telah disepakati oleh para bapak bangsa pendiri republik ini.

Kader-kader pemimpin daerah yang lahir dari rahim partai politik tidak semuanya buruk. Kita mengenal Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dari PDI-P yang menorehkan prestasi sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada 2015 World Mayor.

Presiden Joko Widodo yang mengukir prestasi di Solo dan Jakarta adalah juga kader PDI-P. Di Kabupaten Banyuwangi, kader muda Partai Kebangkitan Bangsa Azwar Anas juga banyak menuai pujian. Azwar kini menduduki periode kedua sebagai bupati.

Di pihak lain, mekanisme jalur independen adalah sah, dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Jalur independen tidaklah harus dimaknai sebagai upaya deparpolisasi. Hal itu harus dipahami sebagai ruang alternatif untuk bernapas bagi kebuntuan hati nurani yang mungkin sedang tidak bersinar dalam sistem internal kepartaian di Indonesia.

Mereka yang menempuh jalur independen juga harus menjaga agar koridor partai tidak dinisbikan. Para politisi yang memilih jalur ini hendaknya juga menjaga kehormatan partai politik. Tidak melecehkannya.

Pilihan pada jalur partai atau independen sama sekali tidak mengatakan soal baik atau buruknya seorang calon. Publik memiliki wisdom-nya sendiri untuk memilih siapa pemimpin mereka. Publik memiliki hati nurani untuk memilah mana pemimpin yang berwatak jujur dan tidak jujur.

Almarhum JB Mangunwijaya atau Romo Mangun mengingatkan dalam bukunya Menjadi Generasi Pasca-Indonesia bahwa hati nurani manusia memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran secara intuitif. Bagi Mangun, batas kebenaran adalah segala sesuatu yang memperkaya kemanusiaan, bukan menghancurkannya.

Mungkin benar yang pernah dikatakan mantan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, "Politisi itu sama saja di mana-mana. Mereka berjanji membangun jembatan, bahkan di tempat yang tidak ada sungai."

Adakah di negeri ini politisi yang berada di luar kriteria Khrushchev?

Tentang Jakarta, penduduk kota ini memiliki kecerdasan yang cukup untuk melihat dengan nuraninya siapa politisi macam itu.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...u.Bernama.Ahok


Lia Eden sebut Ahok adalah titisan Hanoman & Sun Go Kong
Kamis, 28 Mei 2015 21:58


Lia Eden dukung KPK

Merdeka.com - Wanita yang mengaku sebagai Rasul, Lia Eden, mengirimkan surat pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengaku diminta tuhan untuk mengusulkan Ahok menjadi Presiden RI.

"Tak ada tokoh lain selain Ahok yang bisa jadi presiden Indonesia selain Jokowi. Yakinlah itu," kata Lia Eden dalam surat yang dikirim Kamis, (28/5) malam.

Dalam beberapa suratnya yang berbau melati, Lia Eden menyebut Ahok pemimpin yang tegas. Dia juga tak suka main belakang dan cerdas. Dia sosok yang bisa membawa Indonesia keluar dari keterkutukannya.

Lia Eden juga menyebut Ahok adalah reinkarnasi Hanoman dan Sun Go Kong. Dua sosok kera yang sakti dan mengemban misi mulia untuk menyelamatkan dunia dari angkara murka.
http://www.merdeka.com/peristiwa/lia...n-go-kong.html

-----------------------------




AHOK eloe lawan?