JAKARTA – Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu 13 April 2016. Rapat ini memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang DPR menyusun undang-undang (UU) untuk menghentikan proyek reklamasi itu.

Menurut Ahok, megaproyek ini sudah memiliki landasan hukum yakni Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sehingga jika hendak membatalkan harus dibuat UU.

"Oh, silakan saja kalau dia keluarkan UU harus sama Presiden (Joko Widodo). Lalu, menghentikan itu UU saja bisa diuji ke MK, yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Ahok justru mengomentari soal pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat negara. Ia menjelaskan, sebelum seorang pejabat negara mengeluarkan kebijakan, terlebih dahulu harus membuktikan sumber harta kekayaannya agar tak timbul prasangka buruk.

"Makanya, saya bilang siapa pun di republik ini kalau mau ngomong keras, pembuktian terbalik hartanya dulu deh. Jadi, anak-istri gaya hidup semua keluarin dulu, baru kita enggak suudzonsama kamu," jelas dia.

Ahok mengatakan, jangan sampai kasus tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terulang lagi. Sanusi dikenal vokal berteriak soal masalah-masalah sosial di Ibu Kota, bahkan ia menjadi salah satu bakal cagub DKI dari Partai Gerindra. Namun, nasibnya harus berakhir di bui karena terlibat suap.

"Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Itu saya berpikir, itu minta duit buat bayar hadir rapat kali. Saya enggak bisa tebak. Jadi, KPK bisa buktikan ada apa Sanusi selama ini minta-minta duit," tukas dia.


http://news.okezone.com/read/2016/04...-undang-undang