Rabu 13 Apr 2016, 13:02 WIB
Ahok Singgung Pejabat BPK yang Masuk Daftar Panama Papers
Danu Damarjati - detikNews


Foto: Muhammad Iqbal/detikcom

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berseberangan pandangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal perkara pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Di tengah ketegangan itu, Ahok kini menyebut soal adanya pejabat BPK yang namanya masuk dokumen Panama Papers.

"Sekarang bagaimana menjelaskan katanya ada yang masuk Panama List (Panama Papers)?" kata Ahok saat berbicara kepada wartawan di Balai Kota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Menurut Ahok, lebih baik BPK membuktikan bahwa pejabat-pejabatnya sendiri bersih dari praktik manipulatif, termasuk tak terlibat penghindaran pajak sebagaimana yang dicuatkan lewat Panama Papers. Lebih dari itu, dia ingin agar BPK tak asal ngomong menuduh bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras telah merugikan negara.

"Makanya saya tanya yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana? Jadi jangan ngomong asal ngomong di Republik ini, begitu loh," kata Ahok.

Ahok telah dimintai keterangan oleh KPK pada Senin (13/4) kemarin. Salah satu yang meminta keterangan darinya adalah dari unsur BPK Perwakilan DKI.

Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI, sebagaimana diketahui, disebut audit BPK telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 191 miliar.

Selasa kemarin, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengaku ada namanya di Dokumen Panama. Dia mengakui memang mendirikan sebuah perusahaan di luar negeri. Hal itu terjadi ketika salah satu anaknya yang sekolah di luar negeri menikah dengan orang Chili.

"Ya ini ceritanya begini ini anak saya sekolah di luar negeri kimpoi dengan orang Chili dan dia minta saya bagaimana kalau kita buat perusahaan dan saya," kata Harry kepada wartawan di Jakarta.

Dia mengaku sejak 2010 tak lagi menjadi direktur di perusahaan tersebut. Harry juga tak melaporkan perusahaan tersebut ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Dan juga, kata Harry, tak semua isi Dokumen Panama sesuai dengan fakta di Indonesia. Kementerian Keuangan menyebut sekitar 79 persen data di Dokumen Panama yang sesuai. "79% datanya sesuai, sisanya nggak sesuai. Sekarang tanya ke Kemenkeu saya termasuk ke 79% atau 21%?," kata mantan politisi Golkar ini.