Jakarta, HanTer - Pejabat negara dan wakil rakyat yang namanya terungkap dalam "Panama Papers" harus mundur seperti di beberapa negara lain untuk menunjukkan etika dan moralitas, karena itu jangan menghindar dengan menjawab belum tentu bersalah hingga ada keputusan pengadilan.

Desakan pejabat negara dan wakil rakyat harus mundur karena terkait dengan Panama Papers itu mencuat dalam diskusi "Bedah Kasus Aset Indonesia di Negeri Suaka Pajak" dengan pembicara dari kalangan LSM, wartawan, PPATK Agus Santoso, dan akuntan forensik di Jakarta, Selasa (12/42016).

Para pemvicara adalah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prasetyo, wartawan Tempo Wahyu Dhyatmiko, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, Pendiri dan jurnalis KataData Metta Dharmasaputra, dan akuntan forensik Theodorus M Tuanakotta.

"Sudah pasti ada niat jahat daripada para pejabat negara dan wakil rakyat yang memanfaatkan firma hukum Mossack Fonseca (MF) di Panama. Ada berbagai motif orang memanfaatkan MF di antaranya untuk menutupi kepemilikan perusahaan, manipulasi pajak, atau pencucian uang," kata Yustinus Prasetyo.

Oleh karena itu, para pejabat negara dan wakil rakyat yang terungkap dan terkait dengan Panama Papers harus mundur dan jangan mengelak dengan alasan belum terbukti secara hukum karena pejabat di negara lain langsung mundur begitu diumumkan terkait dengan firma hukum di Panama tersebut.

Wartawan Tempo Wahyu Dhyatmiko yang ikut terlibat dalam riset bersama 370 wartawan investigatif dari 76 negara mendukung bahwa pejabat negara dan wakil rakyat yang terkait dengan Panama Papers sudah cacat moral dan etika sehingga harus mundur.

"Kita harus bersatu. Wartawan, media, PPATK, KPK dan aparat penegak hukum dalam membongkar pejabat negara, wakil rakyat dan pengusaha yang terungkap terlibat dalam kasus ini," katanya.

Beberapa nama pejabat negara yang terungkap dalam Panama Papers diantaranya Ketua BPK Harry Azhar Aziz, wakil rakyat Airlangga Hartarto yang kini mencalonkan ketua umum Golkar, Johnny Gerald Plate yang juga wakil ketua fraksi Nasdem yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR.

Sementara nama pengusaha yang terkait Panama Papers di antaranya Pemilik grup Lippo, James Riady; Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang; dan pemilik Saratoga Equities Sandiaga Uno.

Panama Papers juga menerpa 40 pejabat negara lainnya di antaranya Presiden Argentina Mauricio Macri, Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, Petro Poroshenko dari Ukraina, dan Raja Salman dari Arab Saudi.

Selanjutnya, Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Dav Gunnlaugsson, Mantan Perdana Menteri Georgia, Bidzina Ivanishvili Mantan Perdana Menteri Irak, Ayad Allawi.

sumber: http://www.harianterbit.com/hanterek...s-Harus-Mundur

bantahan ketua BPK: bohong atau jujur?



Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz ‎ angkat bicara atas tercantum nama perusahaannya ke daftar data milik perusahaan firma hukum Mossacak Fonseca di Panama (Panama Papers).

Harry mengatakan, perusahaan dengan‎ nama Sheng Yue International Limited, ‎tersebut didirikan atas permintaan anaknya ketika sekolah di luar negeri.

"Ya ini ceritanya begini ini, anak saya sekolah di luar negeri kimpoi dengan orang Chili dan dia minta saya bagaimana kalau kita buat perusahaan," kata Harry, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Harry menuturkan, selama dirinya menjabat menjadi direktur tidak ada transaksi apapun yang dilakukan perusahaan yang didirikan 2010, hingga dia berhenti menjabat.

"2010 iya sekolah ke luar negeri saya tidak lagi jabat direktur itu tidak ada lagi sama sekali," ujar Harry.

Harry mengatakan, dirinya tidak memiliki jabatan di perusahaan tersebut setelah diangkat menjadi ketua BPK pada 2014. Saat ini perusahaan itu tidak menjadi miliknya lagi.

"Saya terpilih ketua BPK Desember 2014. Perusahaannya sudah bukan milik saya lagi," kata Harry.

Harry menegaskan, dirinya tidak pernah menghindari pajak. Hal tersebut bisa dibuktikan Kementerian Keuangan, dan tidak semua data Panama Papers benar.

"Tidak semua Panama Papers 79 persen datanya sesuai. Sekarang tanya ke kemenkeu saya termasuk ke 79 atau 21. Saya tidak menghindari pajak kalau saya menghindari pajak tidak ada transaksi di perusahaan," tutur Harry.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua nama-nama orang Indonesia yang beredar di data Panama Papers belum terbukti bersalah.

Pihaknya terus mencocokkan nama di Panama Papers dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengungkap kebenaran skandal pajak melalui modus pendirian perusahaan dengan tujuan tertentu SPV (Special Purpose Vehicle/SPV).

"Belum tentu semua orang Indonesia yang namanya atau SPV-nya ada di situ (Panama Papers) melakukan kesalahan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 11 April 2016.

Bambang menuturkan ada orang-orang Indonesia menggunakan perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnis di luar negeri.

Mereka melaporkan aset maupun penghasilannya, serta membayar pajak di Indonesia meskipun SPV didirikan di negara surga pajak (tax haven).

Hal senada dikatakan pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Ruston Tambunan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus menelusuri jejak seluruh data dan aset nama orang Indonesia yang menyeruak dalam bocoran Panama Papers. Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu pun perlu mencocokkan datanya dengan data Panama.

"Tidak serta merta orang Indonesia mengemplang pajak. Jangan langsung mencap seperti itu walaupun mereka warga negara Indonesia (WNI). Itu baru nama-nama saja. Kalau pun cocok dengan data Ditjen Pajak, belum bisa memberikan indikasi apa-apa," ujar Ruston. (Pew/Ahm)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2481598/perusahaan-masuk-panama-papers-begini-komentar-ketua-bpk