Kasus reklamasi, M Taufik bantah terima duit Rp 5 M dari sang adik

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta, Mohammad Taufik diperiksa selama hampir sembilan jam oleh KPK sebagai saksi terkait kasus yang menimpa sang adik M Sanusi. M Sanusi ditetapkan sebagai tersangka suap pembahasan raperda zonasi tentang reklamasi pantai utara Jakarta dari PT Agung Podomoro Land.

Usai diperiksa KPK, Taufik mengatakan, para penyidik hanya mempertanyakan seputar mekanisme pembahasan Raperda.

"Pemeriksaannya seputar tentang pembahasan Raperda," kata Taufik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/4).

Taufik membantah, dirinya menerima fulus sebesar Rp 5 miliar dari sang adik, terkait memuluskan rencana kewajiban pengembang yang nantinya hanya membayar 5 persen dari semula 15 persen. Kewajiban pembayaran itu sedang dibahas di DPRD DKI dalam raperda zonasi.

"Itu enggak mungkin. Saya kira Sanusi tidak mungkin ngomong seperti itu," tegasnya.

Dalam hal ini, dirinya memastikan setiap rapat Balegda dilakukan di Gedung DPRD DKI. Dan hingga saat ini, Balegda hanya sekali melakukan paripurna pembahasan permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta itu.

"Kalau setiap rapat Balegda itu harus di gedung dewan," ujarnya.

Mengenai pembagian hadiah, dirinya ini mengaku tidak mengetahui adanya dugaan belasan anggota DPRD DKI terima duit dari PT Agung Podomoro Land, di mana hal tersebut terkait memuluskan rencana Raperda Zonasi dan tata ruang Ibu Kota. Anggota DPRD DKI dikabarkan menerima hadiah jalan-jalan ke luar negeri, umrah hingga diberi Alphard oleh pengembang.

"Itu saya enggak tahu. Kita enggak tahu itu (menerima hadiah dan jalan-jalan). Dan yang menerima hadiah serta jalan-jalan itu siapa?" pungkasnya.


sumur

tahap pertama: denial.


no lah geu, no ntap, no byar. sempak kalian semua.