Laskar maho demo Ahok di KPK.©AFP PHOTO/Adek Berry

Merdeka.com - Ratusan orang dari ormas Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/4) lalu. Dalam aksinya, mereka menuntut pimpinan KPK segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terkait sejumlah kasus yang diduga beraroma korupsi.

Dalam orasinya, Habib Muhammad Rizieq mengatakan Ahok merupakan pemimpin yang psikopat. Ahok dinilai arogan dalam kekuasaan terhadap masyarakat Jakarta.

"Semua sikap Ahok itu psikopat, sehingga harus segera diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan," kata Rizieq di depan Gedung KPK, Senin (4/4).

Dalam orasinya dia juga mengatakan KPK dinilai takut untuk memeriksa Ahok dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya dalam siaran pers yang beredar Ahok diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi. Pertama soal penetapan nilai penyertaan modal dam penyerahan aset pemprov DKI Jakarta kepada PT Trans Jakarta melalui INBERG yang dilakukan lewat proses tidak sesuai ketentuan.

Kedua ada maladministrasi dari proses penyerahan aset INBERG Pemprov DKI Jakarta berupa tanah seluas 234 m persegi dan kasus pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 191,3 miliar.

Usai dari kantor antirasuah, FPI bersama ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Dalam aksinya, mereka menuntut DPRD untuk menindaklanjuti hak angket yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersalah melanggar sejumlah undang-undang.

Saat datang ke DPRD, mereka ditemui oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufiq, anggota fraksi Nasdem Inggard Joshua dan anggota fraksi Hanura Zainuddin.

Sementara itu, saat menerima perwakilan Gerakan Masyarakat Jakarta, M Taufik mengatakan akan menjadikan tuntutan GMJ sebagai pertimbangan melanjutkan hak angket.

Entah ada dendam apa ke Ahok, FPI ternyata tak garang dengan sosok lain yang tersandung kasus korupsi. Sebagai contoh, ke mana FPI saat KPK mengungkap praktik suap reklamasi pulau di utara Jakarta yang menyeret nama Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Selain M Sanusi, KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro sebagai tersangka.

Padahal, kasus M Sanusi merupakan kasus besar yang sangat berdampak negatif bagi Jakarta dan penduduknya. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pastinya merasakan dampak buruk akibat reklamasi tersebut.