Merdeka.com - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Muhamad Sanusi, Krisna Murti menyebut uang yang diberikan oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja kepada kliennya bukan lah uang suap. Alasannya adalah karena rencana memuluskan Raperda zonasi itu bukan kewenangan dari Sanusi.

"Uang yang diterima bang Sanusi bukan uang suap, yang tidak dalam kapasitas kewenangannya untuk menerima uang tersebut," kata Krisna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (7/4).

Dia mengungkapkan bahwa Sanusi dan bos APL itu adalah rekanan bisnis properti sejak tahun 2005. Sehingga pemberian uang Rp 2 miliar itu bukan lah uang pemulus agar perda bisa diakali, melainkan pemberian dari seorang teman.

"Iya, ini sebenernya gini. Bahwa bang Uci (Sanusi) dan Ariesman kan kenal sejak 2005. Sama-sama pengembang, kerja sama di bidang properti, istilahnya ini uang pertemanan. Bukan uang suap. Artinya tidak ada hubungannya (dengan raperda)," tegasnya.

Seperti diberitakan, reklamasi pulau di utara Jakarta menjadi perhatian publik setelah KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara.

Ketiga tersangka tersebut adalah anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.

Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.


sumur : http://www.merdeka.com/jakarta/kubu-...ertemanan.html