Fahri Hamzah Didepak, PKS Dapat Jatah Kursi Menteri?
APRIL 3, 2016


Fahri Hamzah

Dinamika politik Indonesia berjalan begitu dinamis. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum genap 2 tahun, tetapi peta politik sudah berulangkali berubah.

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) serta merapatnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menambah kekuatan Jokowi. Kedua Partai tersebut sebelumnya adalah bagian dari pilar di Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipimpin oleh Prabrowo Subianto.

Tidak sekedar dua partai itu, beberapa partai lain juga terendus mencoba mendekat kepada Jokowi. Desember tahun lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan berlangsung lebih kurang 30 menit.

Meski kala itu Sohibul membantah membicarakan tentang koalisi, tetapi media dan masyarakat mencium akan adanya perubahan posisi PKS sebagai oposisi. Bahkan ketika keluar dari Istana, Sohibul disambut pertanyaan mengenai Fahri Hamzah yang dianggap sebagai kader PKS yang paling doyan mengkritisi pemerintahan Jokowi. Saat itu sudah berkembang wacana tentang pencopotan Fahri Hamzah dari posisinya.

“Oh, jauh itu. Tidak sampai situ. Beliau sekarang masih Wakil Ketua DPR,” jawab Sohibul di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015) saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas pemecatan Fahri Hamzah.

Akan tetapi, Sohibul memberi signal bahwa memang akan ada evaliasi terhadap kader-kadernya, termasuk Fahri Hamzah.
http://www.suratkabar.co/10467/opini...-kursi-menteri


Pecat Fahri Hamzah, PKS Ingin Gabung ke Pemerintah
Senin, 4 April 2016 - 09:24 wib


Fahri Hamzah

JAKARTA - Beredarnya surat pemecatan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, dinilai akan menimbulkan gangguan di internal partai.

"Jelas ini akan mengganggu situasi di internal PKS," kata pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, kepada Okezone, Senin (4/4/2016).

Hendri menyatakan heran PKS yang terlihat tidak memiliki masalah internal justru menjadi gaduh dengan kabar pemecatan Fahri Hamzah.

'Walaupun ini hak parpol, saya tidak mengerti kenapa keadaan parpol sedang tenang kemudian digaduhkan sendiri," katanya.

Hendri menduga dengan adanya kabar pemecatan Fahri tersebut, PKS sedang membangun kesepakatan dengan pemerintah untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK.

"Mungkin PKS ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa bila ingin masuk kabinet tidak boleh ada kadernya yang kritis terhadap pemerintah. Ajaib ini PKS," tuturnya.
http://news.okezone.com/read/2016/04...-ke-pemerintah


PKS: Karier Fahri Hamzah Sudah Tamat!
06 APR 2016 20:40

Rimanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memecat kadernya yang duduk sebagai pimpinan DPR Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan partai. Surat pemecatan yang merupakan hasil rekomendasi BPDO PKS, dikeluarkan tanggal 1 April 2016.

Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsyi menegaskan karier Fahri Hamzah di PKS sudah tamat. DPP PKS pun telah menunjuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledya Hanifah Amalia untuk mengantikan Fahri dikursi pimpinan DPR.

"Sudah putus, Fahri sudah selesai. Sudah enggak ada permasalahan. Sudah diganti," kata Aboebakar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/04/2016).

Meski telah memecat Fahri, PKS mengaku tidak ada masalah hubungan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Sosok Fahri yang terkenal vokal bersama KMP mengkritisi pemerintah, ditegaskan Aboebakar, tidak akan berpengaruh dengan arah politik PKS. "Itu tetap di KMP. Pemerintah kita kritisi saja selalu. Enggak ada (perubahan)," katanya.
http://nasional.rimanews.com/politik...h-Sudah-Tamat-


Jokowi Anggap Fahri Hamzah Bukan Ancaman
7 April 2016

[img]http://www.rakyatmaluku.com/wp-content/uploads/2016/04/Jokowi.jpg
Jokowi

Muncul pendapat miring yang menilai ada intervensi penguasa di balik pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader PKS. Anggapan itu dibantah politikus senior PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin. Dia meyakinkan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikatakan, selama ini kritik yang kerap dilontarkan Fahri kepada pemerintah bukanlah sebuah ancaman untuk menjatuhkan Jokowi. “Justru, di mata Presiden Jokowi, Fahri bukan ancaman atau orang yang bisa merontokkan posisi presiden. Lalu kenapa harus dipecat?” ujarnya di Jakarta, Senin 4 April 2016.?

Sebagai anggota DPR, Kang TB -sapaannya- menganggap kritikan Fahri kepada pemerintah adalah hal yang lumrah.
Dia menyebutkan masih banyak anggota DPR yang lebih keras melontarkan kritiknya ketimbang Fahri. “Tapi disampaikan secara tertutup dalam acara RDP dan Raker,”ungkapnya

Legislator asal Jawa Barat itu mene­rangkan,? demokrasi telah memberi ruang kepada semua orang untuk mengkritik pe­merintahan. Karena itu, kata Kang TB, terlalu naif jikalau ada pendapat bahwa Jokowi yang mendalangi pemecatan Fahri. ?Lalu dengan entengnya Presiden PKS Sohibul Iman mengabulkan permintaan tersebut. “Apa manfaatnya?” ujarnya heran.

Wakil ketua komisi I DPR itu lebih melihat bahwasannya pemecatan Fahri dari PKS dikarenakan persoalan internal setelah adanya perubahan pimpinan di partai islam itu.

Sebelumya, Guru Besar Politik Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna menilai, pemecatan Fahri merupakan bagian dari upaya penguasa mengobok-obok partai yang menjadi lawan politiknya. “Saya melihat melumpuhkan Fahri sama juga dengan cara melumpuhkan Golkar dan PPP adalah langkah melumpuhkan demokrasi,” ujar mantan Dekan FISIP UI ini
http://www.rakyatmaluku.com/2016/04/...bukan-ancaman/


Istana: Jokowi Belum Bisa Proses Pemecatan Fahri Hamzah
RABU, 06 APRIL 2016 | 21:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo belum bisa menindaklanjuti langkah Partai Keadilan Sejahtera memecat Fahri Hamzah, baik dari posisi keanggotaan di partai, di dewan, maupun sebagai Wakil Ketua DPR. Sebab, Fahri akan mengajukan gugatan hukum atas pemecatannya.

"Kalau anggota dewan mengajukan gugatan, menurut Undang-undang MD3 harus menunggu keputusan hukum tetap," ujar Pramono di kantornya, Rabu, 6 April 2016.

Dalam proses pemecatan atau pemberhentian anggota dewan, harus ada surat keputusan pemberhentian dari presiden. Namun hal itu tak bisa dilakukan jika proses hukum masih berjalan.

Selasa kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah resmi menggugat Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Imam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, mengatakan gugatan itu dilayangkan berdasarkan pemecatan yang dilakukan DPP PKS terhadap kliennya pada 1 April 2016.

Dalam gugatannya, Fahri meminta majelis hakim menyatakan keputusan pemberhentian Fahri di semua jenjang kepengurusan tidak sah dan batal demi hukum. "Kami menilai itu ada perbuatan melawan hukum," kata Mujahid.

Menurut Pramono, akan berbeda persoalannya jika Fahri hanya dipecat dari posisi Wakil ketua DPR. Partai PKS tinggal menentukan siapa penggantinya. Namun nyatanya Fahri dipecat dari keanggotaannya di partai sehingga secara otomatis posisinya di DPR pun akan dicabut.
https://m.tempo.co/read/news/2016/04...n-fahri-hamzah


Pecat Fahri Hamzah, PKS Dinilai Partai Oligarki dan Feodal
Kamis, 7 April 2016 − 10:19 WIB

JAKARTA - Pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari seluruh jenjang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menunjukkan sifatnya sebagai partai oligarki dan feodal.

Pengamat Politik IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, sosok Fahri dibutuhkan sebagai penyeimbang opini publik di era demokratisasi.

Namun demikian, lanjut Pangi, tradisi di PKS yang menuntut kepatuhan dan loyalitas tingkat tinggi terhadap jamaah membuat kekritisan Fahri terhalangi.

"Orang seperti Fahri mati kutu dan mati gaya di PKS. Sehingga tidak salah menyebut PKS partai oligarki dan feodal," ujar Pangi kepada Sindonews, Kamis (7/4/2016).

Lebih lanjut, Pangi menyebutkan, sanksi yang diberikan PKS kepada Fahri tidak main-main dan menjadi yang terberat sepanjang sejarah PKS berdiri.

"Sebelumnya, sanksi diberikan dengan pencabutan jabatan politik tanpa mencabut jabatan jenjang kepartaian keseleruhan yang melekat padanya," ucap Pangi.
http://nasional.sindonews.com/read/1...dal-1459999127

------------------------------------

Tak lama lagi kayaknya nasib yang sama juga akan menimpa Fadli Zon ... tinggal tunggu waktunya aja!